Alokasikan Dana untuk Guru K2


Kamis, 17 September 2015 - 19:58:10 WIB

“Jika KemenPAN-RB harus mematuhi keputusan MK itu, pemerintah seharusnya ada jalan lain dari pe­merintah untuk menyejahterakan guru honorer K2 yang berusia di atas 35 tahun. Hendaknya pemerintah pu­sat melalui APBN, pemerintah daerah tingkat I dan II me­lalui APBD, bisa mengalokasikan dana kesejah­te­raan untuk mereka, karena kasihan mereka sudah lama­ mengabdi,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Kamis (17/9).

Pada dasarnya, pihaknya tidak setuju dengan kepu­tusan MK tersebut, karena banyak  guru honorer  K2 yang usianya di atas 35 tahun, sementara mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun.  Ia menambahkan, jumlah guru honorer K2 di Sumbar sekitar 2.500 orang, yang terdapat di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Mereka sudah menjadi guru  honor terhitung sejak 1 Januari 2005. Nama mereka sudah masuk dalam database di masing-masing Pemda.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan dari UNP, Jamaris Jamna menilai, keputusan pembatasan usia 35 tahun dalam pengangkatan guru honorer K2 menjadi PNS tidak tepat.  Ia berpendapat, pemerintah tidak bisa menya­maratakan pengangkatan PNS dengan pem­batasan usia untuk semua bidang, Menurutnya, aturan pembatasan usia terhadap guru dikecualikan, karena apabila usia guru semakin tua, kemampuannya bukan semakin menurun, melainkan bertambah seiring jam terbangnya.

“Guru memang sudah memiliki UU tersendiri, namun di dalam pengangkatan PNS, guru perlakuan masih disamakan dengan profesi lain. PGRI seharusnya mem­perjuangkan ini dengan cara menggugat ke MK,” tuturnya. Terkait keputusan MK itu, Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Sumbar, menunggu pe­raturan pusat, dalam hal ini KemenPAN-RB.

“Saya belum tahu keputusan MK itu. Namun, jika keputusannya demikian, BKD harus melaksanakannya. Hingga sekarang, kami belum menerima surat dari KemenPAN-RB terkait hal itu,” ujar Kepala BKD Sumbar, Jayadisman.

Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi me­nyatakan menutup peluang honorer K2 berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS, setelah adanya putusan MK yang menolak tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU ASN. (h/dib)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 16 November 2015 - 19:50:16 WIB

    Rp 15 Miliar Dialokasikan untuk Irigasi dan Atasi Banjir

    PADANG, HALUAN -— Untuk mewujudkan swasembada pangan tidak bisa lepas dari saluran irigasi yang akan mengairi sawah. Namun, dana perbaikan irigasi ini sangat terbatas sehingga dalam tahun ini Kota Padang tidak ada memban.

  • Jumat, 23 Oktober 2015 - 19:14:39 WIB

    Rp80 Miliar Dialokasikan untuk Inpres III Pasar Raya

    PADANG, HALUAN — Pa­sar inpres III Pasar Raya Padang telah diajukan pada anggaran 2016 dengan ang­garan sebesar Rp80 miliar. Usai pembangunan inpres II dan IV yang saat ini sedang dikerjakan, sebanyak .

  • Senin, 30 Maret 2015 - 19:31:56 WIB

    Kementerian Pertanian Alokasikan Dana Rp 1,7 M untuk Padang

    PADANG, HALUAN — Ke­men­terian Pertanian me­nga­lokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp1,7 miliar ke Kota Padang, untuk tercapainya program swasembada pangan nasional pada tahun 2017 nanti. Kepala B.

  • Rabu, 28 Januari 2015 - 19:15:46 WIB

    Kemendagri: APBD Sumbar Direalokasikan

    JAKARTA, HALUAN Di­rektur Jen­deral (Dirjen) Ke­ua­­ngan Daerah Ke­menterian Dalam Negeri (Ke­men­da­gri) Rey­donnyzar Moenek mem­ban­tah bahwa pihak Kemendagri telah meman.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]