Tagihan Listrik Warga Membengkak


Kamis, 17 September 2015 - 19:59:18 WIB

Dikatakannya juga, ting­ginya nominal atau tarif yang harus dikeluarkan saat meng­­gunakan listrik to­ken baru ia rasakan beberapa beberapa bulan belakangan. Lebih tepatnya saat ia pin­dah ke kontrakannya yang sekarang.

Menurut Osni, sebelum berdomisili di tempat seka­rang , dulunya ia mengontrak di daerah Lubuk Buaya. Pada saat itu, listrik yang digunakannya ada­lah, yang berbentuk meteran pas­cabayar.

“Saat di tempat lama, perbulan,  paling mahal bayarnya Rp100 ribu. Beda dengan sekarang dalam se­bu­lan bisa sampai Rp200-Rp300 ribu,”  tuturnya.

Hal yang  tak jauh ber­be­da juga disampaikan oleh warga, Lubuk Begalung, Lis. Menurutnya pemakaian lis­trik prabayar yang ada di rumahnya me­mang acap

mencapai angka hingga  Rp200 ribu lebih perbulan. Padahal  ia merasa pemakaian listrik dirinya beserta keluarga tidaklah banyak.

Tak hanya itu saja,  ia juga mengeluhkan tidak sesuainya nominal listrik yang didapat dengan yang masuk pada meteran listrik prabayar ini.”’Sering saya alami, kami belinya Rp100 ribu, tapi yang tertera di meteran tak sesuai nominal yang dibeli. Ini membuat orang rumah bertanya-tanya, kenapa token yang masuk tak sesuai dengan harga yang dibayarkan,” paparnya.

Untuk ini, ia  juga menyam­paikan pendapat, jika pemerintah memang punya program yang akan dilaksanakan atau dilun­cur­kan ke tengah masyarakat,  ia meng­himbau sebaiknya program terse­but dikaji dulu, apakah akan memberatkan atau tidak. ”Jangan pula, dengan adanya sistem atau program baru dalam pembayaran listrik ini, mas­yarakat malah terbebani ka­rena­nya,” tandas Lis.

Salah paham

Humas PLN Wilayah Sum­bar, Ridwan, kepada Haluan pada Kamis (17/9) mengatakan, dalam pembelian voucher listrik pra-bayar, konsumen memang dike­nakan kewajiban pemotongan pajak dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak tersebut terdiri dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), biaya administrasi dari bank, serta biaya materai.

“Yang tertera pada meteran tersebut bukan rupiah, tapi jum­lah kilowatt per hour (kWh) atau dengan kata lain jumlah watt yang didapatkan konsumen setelah mengisi ulang listrik mereka. Dan patut diketahui, dari pembelian voucher konsumen dikenakan pemotongan pajak sebesar sepu­luh persen dan administrasi sebesar tiga persen, jumlah rupiah admi­nistarinya bisa berbeda tergantung bank, tapi untuk di Padang sekitar Rp2600,” jelasnya.

Ridwan merincikan, saat seo­rang konsumen membeli voucher seharga contoh Rp100 ribu untuk listrik dengan 1.300 Volt Ampere (VA), maka dikenakan PPJ seba­nyak 10%, sehingga tersisa Rp90 ribu. Sisa tersebut kemudian dipotong lagi biaya administrasi sebesar Rp2600, sehingga tersisa menjadi Rp87.400.

Jumlah ter­sebut kemudian dibagi dengan tarif listrik yang berlaku, untuk golongan rumah tangga pada meteran 1.300 (VA) harganya Rp1.352 per kWh. Sedangkan untuk 900 VA harganya Rp605.

“Sisa Rp87.400 pada voucher tadi dibagi dengan harga Rp1.352 per kWH, hasilnya 64.64497 kilowatt per hour dan jumlah tersebut tertera pada meteran. Selama ini mungkin konsumen menganggap angka tersebut sebagai 64.349 rupiah,” ujarnya lagi.

Dari PLN sendiri, lanjutnya, tentu tidak ada keinginan dilaku­kan pemotongan pajak pada vou­cher yang dibeli konsumen. Na­mun pemotongan tersebut dila­ku­kan oleh negara untuk PPJ, dan oleh bank untuk biaya administrasi. “Kalau dari PLN, kami tentu tidak ingin itu terjadi,” tukasnya. (h/mg-isq/mg-len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]