Pilkada Serentak Minim Sosialisasi


Jumat, 18 September 2015 - 19:13:38 WIB
Pilkada Serentak Minim Sosialisasi

Hal ini tentunya mem­buat akses masyarakat ter­hadap informasi tentang tahapan pilkada dan sosok calon semakin minim. Ba­nyak masyarakat yang tidak tahu dengan tahapan pilkada bahkan tak mengenali pas­lon yang akan dipilihnya. Ujung-ujungnya hal ini bisa berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada yang akan dihelat Desember 2015 mendatang.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Menanggapi hal ini, Pe­nga­mat Politik asal Uni­versitas Andalas (Unand) Asrinaldi, kepada Haluan menilai, penerapatan aturan tersebut merupakan suatu hal yang dilematis.

Di satu sisi, aturan ter­sebut dilahirkan atas dasar penyelenggaraan pemilihan sebelumnya yang tidak ber­keadilan karena paslon de­ngan budget besar lebih berpotensi menangguk suara lewat kampanye. Namun di sisi lain KPU dihadapkan pada tugas utama men­sosia­lisasikan dan meng­infor­ma­sikan profil paslon, dan ber­potensi tidak akan mak­simal.

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

“Dampaknya nanti pa­da masyarakat, memang sejauh ini kelihatan adem ayem saja, namun ke­he­ningan ter­sebut dika­re­nakan masih banyak ma­syarakat yang tidak me­ngetahui informasi me­ngenai pemilihan kepala daerah. Dimana sejauh ini informasi tersebut mereka lahap dari peraga ka­m­panye yang dibuat sendiri oleh paslon. Dengan kon­disi ini, jelas masyarakat yang akan merugi,” jelas Asrinaldi.

Selain itu, lanjutnya, potensi bagi paslon untuk memasang peraga kampanye di daerah masih besar kare­na terbatasnya jangkauan KPU untuk memantaunya sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga paslon dengan materi memadai masih berpotensi meng­gunakan peluang tersebut.

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

“Pantauan KPU tentu tidak akan mencakup selu­ruh daerah. Di kota-kota mungkin alat peraga dari paslon bisa ditertibkan, ba­gai­mana dengan alat peraga di pelosok daerah, jadi sama saja PKPU No 7 itu tak berlaku untuk seluruh ka­wasan pemilihan. Peluang ini tentu akan digunakan oleh paslon yang memiliki dana besar,” tambahnya lagi.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat Politik asal IAIN Imam Bonjol Padang, M Taufi, ia menganggap penerapan aturan baru ter­sebut merupakan percobaan pertama yang sudah jelas hasilnya tak akan maksimal.

Baca Juga : Perang Inovasi dalam Era Disrupsi

“Model pemberian in­for­masi kepada masyarakat mengenai paslon masih sa­ma dengan pemilihan-pe­milihan sebelumnya, beda­nya dulu partai dan paslon yang bekerja sedangkan seka­rang KPU yang menang­gungnya. Hasilnya, jelas tidak akan semaksimal se­belumnya,” jelas Taufik.

Di satu sisi, imbuhnya, penerapan aturan baru mung­­kin baik untuk me­nya­maratakan peluang ke­me­nangan bagi setiap pas­lon, namun di sisi lain penerapan model sosialisasi yang sama oleh KPU tidak akan se­maksimal saat partai dan paslon melakukannya.

“Tentu masyarakat yang akan kena imbasnya, karena budaya demokrasi masih lemah, artinya kritis dan keingintahuan masyarakat belum setinggi yang di­ha­rapkan,” tukas Taufik.

Di sisi lain, praktisi Me­dia Sosial, Muhammad Irfan m­e­nilai sudah saatnya lem­baga penyelenggara pemilu, yakni KPU meng­opti­mal­kan media sosial untuk men­­suk­seskan Pilkada 2015.

“Media sosial (Medsos) seperti Facebook, Twitter dan Instagram bisa menjadi jembatan bagi KPU untuk mensosialisasikan dan me­rangkul para pemilih muda dan pemula. Sedangkan bagi Bawaslu, Medsos bisa men­jadi teropong untuk me­ngawasi kampanye-kam­pa­nye terselubung di dunia maya,” ungkapnya.

Menurut Irfan, berkaca dari Pileg dan Pilpres lalu, bagaimana pasangan calon berjuang keras meraih sim­pati rakyat Indonesia me­lalui media sosial yang di­usung pendukung masing-masing calon, menjadi bukti bagaimana berpengaruhnya media tersebut.

“Sosialisasi saat ini men­­adi tanggung jawab KPU, dan media sosial meru­pa­kan sarana so­sia­lisasi palin murah dan mudah. KPU dan Bawaslu bisa bekerja sama dengan sejumlah buz­zer atau akun-akun besar di Sumatera Barat untuk men­so­sia­lisasikan serta me­ran­g­kul pemilih, terutama pe­milih muda,” tukasnya. (*)

 

Laporan:
ISHAQ/LENI/RINA/OSNIWATI/MARYADI

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]