KPP Pratama Blokir dan Sita Harta Penanggung Pajak


Jumat, 18 September 2015 - 19:47:05 WIB

Kedelapan KPP Pra­ta­ma tersebut adalah KPP Pratama Padang, KPP Pra­tama Bukittinggi, KPP Pra­tama Solok, KPP Pratama Payakumbuh, KPP Pratama Jambi, KPP Pratama Muara Bungo, KPP Pratama Bang­ko dan KPP Pratama Kuala Tungkal. “DJP Sumbar-Jam­bi berupaya mening­katkan kesadaran dan kepa­tuhan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak. Secara optimal, petugas pa­jak memberikan pemaha­man terkait aturan menge­nai penagihan pajak. Kita tetap mengedepankan pena­gihan pajak secara persu­asif,” ungkap Ismiransyah.

Dijelaskan, dari hasil pelaksanaan Pekan Pe­nagi­han Pajak Serentak antara lain, pemblokiran harta ke­ka­yaan WP atau Pe­nang­gung Pajak yang tersimpan pada bank sebanyak satu WP dengan jumlah tungga­kan sebesar Rp1.741.­979.­617. Kemudian, penyitaan harta kekayaan WP atau Penanggung Pajak sebanyak 17 WP dengan jumlah tung­gakan pajak sebesar Rp10.­109.646.901. Dan, pelelang­an harta kekayaan WP seba­nyak 4 orang dengan jumlah tunggakan sebesar Rp2.­977.299.396.

“Kami menghimbau pa­ra Wajib Pajak yang telah dilakukan tindakan pena­gihan berupa pemblokiran, penyitaan, pelelangan harta kekayaan sebagaimana ter­se­but di atas untuk segera melunasi utang pajaknya. Hal ini untuk menghindari tindakan penagihan selan­jutnya berupa pelelangan, pemblokiran harta kekayaan Wajib Pajak, pencegahan bepergian ke luar negeri atau penyanderaan. Bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui jumlah tunggakan pajaknya dan tata cara pelunasan utang pajaknya, dapat meng­hubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Wa­jib Pajak terdaftar,” ulas Ismiransyah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Pena­gihan Pajak adalah serang­kaian tindakan agar pe­nang­gung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, me­lak­sanakan penagihan seketika dan sekaligus, mem­beri­tahukan surat paksa, meng­usulkan pencegahan, melak­sanakan penyitaan, melak­sanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Rencananya, kegiatan penagihan pajak dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan Wajib Pajak yang masih mem­punyai tunggakan pajak da­pat segera menyelesaikan kewajiban perpajakan. Sela­in itu kegiatan penagihan secara serentak ini diha­rapkan mampu mening­katkan efektifitas pencairan tunggakan. (h/hel)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 07 Juni 2017 - 17:21:40 WIB

    KPPU Gandeng Polda Sumbar Awasi Persaingan Usaha

    KPPU Gandeng Polda Sumbar Awasi Persaingan Usaha PADANG, HALUAN—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah Medan menggandeng Polda Sumbar untuk mengawasi persaingan usaha di Sumbar. KPPU menggandeng Polda Sumbar karena KPPU memiliki keterbatasan kewenangan untuk meng.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]