Pemprov Keluhkan Serapan Anggaran


Jumat, 18 September 2015 - 20:06:59 WIB

"Dari data yang dikeluarkan BPS memang angka kemiskinan Sumbar menunjukan pening­katan. Tapi jumlah itu biasa berubah, karena disebabkan ba­nyak faktor," ujar Ali Asmar yang juga Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumbar tersebut.

Penyebabnya kata Sekda, ka­re­­na sejumlah kegiatan peme­rint­ah tidak berjalan. Ketika kegiatan tidak berjalan, uang tidak banyak beredar di mas­yarakat. Selain itu adanya pema­haman aturan yang tidak sama dari pusat hingga daerah, ditam­bah ketakutan apa­ratur pemerin­tah untuk melak­sanakan angga­ran turut mem­perburuk kondisi ini.

"Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang me­ngikat-ngikat. Yang melarang ini tidak boleh, ini tidak boleh sehingga ini membuat kebi­ngu­ngan. Ini juga menghambat kare­na akan memunculkan ketakutan kita di daerah," terang Ali Asmar.

Dilanjutkannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 298, Ayat 4 dan 5 yang mengatur tentang hibah juga turut meng­hambat program pengentasan kemiskinan di Sumbar. Di mana dalam  UU ini diatur tentang lembaga, organisasi yang mene­rima hibah adalah yang telah berbadan hukum.

"Ini menghambat program kita. Kita contohkan dengan program satu sapi satu petani. Mana ada petani kita yang tahu aturan harus berbadan hukum ini. Mereka tahu terima bantuannya dan dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga dengan bantuan untuk gepem, juga tersandung aturan ini," paparnya.

Ditegaskan Sekda, sejak ada­nya pertemuan dengan seluruh pimpinan penegak hukum di Inna Muara yang digelar Pemprov Sumbar beberapa waktu lalu mulai membuat pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik. "Syukur ada komitmen bersama, diskresi/kebijakan jangan dipi­danakan, sekarang sudah agak lebih baik," tambahnya.

Sekda juga menyinggung ba­nyak tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempat bekerja juga menambah keluarga miskin di Sumbar. "Salah satu contohnya ketika PT Langkiau memutuskan untuk menutup perusahaan, dan mem-PHK seba­nyak 125 orang tenaga kerja, ini pasti berdampak pada kemis­kinan," ujarnya.

Ke depan kata Sekda, untuk pengurangan angka kemiskinan itu, Pemprov Sumbar akan mela­kukan percepatan serapan angga­ran. Seperti halnya percepatan serapan dana desa yang saat ini telah ada di rekening desa/nagari. "Kalau ini tidak cepat direa­lisasikan, dana ini tidak bisa lagi digunakan," terangnya.

Selain itu ujar Sekda, mem­buat program pengentas kemis­kinan yang tepat sasaran dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja. "Kita akan membuat program yang tepat sasaran," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut berlaku secara nasional, termasuk di Sumbar.  Secara nasional, jumlah pen­duduk miskin merangkak naik. Pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah diban­dingkan pada September 2014 ketika penduduk miskin ber­jumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah pen­duduk. Kemudian, dalam enam bulan, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak 860. 000 orang.

Namun, bila persentase jum­lah penduduk miskin pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen diban­dingkan pada Maret 2014, yakni ketika porsi penduduk miskin sebanyak 11,25 persen, maka terjadi penurunan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, yakni se­ba­nyak 0,03 persen.

Sedangkan di Sumbar, pendu­duk miskin bertambah 24.871 orang dibandingkan September 2014. Pada Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Sumbar mengalami kenaikan dari 6,89 persen pada September 2014 menjadi 7,31 persen pada Maret 2015. (h/mg-isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 22 Maret 2020 - 06:05:41 WIB

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menutup sementara jalur penerbangan Internasional sebagai upaya pencegahan Covid-19..
  • Kamis, 09 Januari 2020 - 18:14:04 WIB

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar Pemprov Sumbar bakal mengembangkan pelabuhan Muaro Batang Arau menjadi ikon baru untuk menarik wisatawan dan menggairahkan roda perekonomian masyarakat. Pelabuhan yang merupakan jalur transit dari Eropa ke Jawa itu bakal disu.
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 22 Maret 2018 - 02:30:51 WIB
    SOAL MEGATHRUST

    BMKG Ingatkan Pemprov

    BMKG Ingatkan Pemprov PADANG, HALUAN — Ancaman gempa dahsyat belum surut di Sumbar mengingat potensi Megathrust Mentawai masih harus disikapi oleh Pemprov Sumbar.  Melihat kondisi itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  meng.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]