Plh Kepala Daerah Tak Boleh Bebani Keuangan Negara


Ahad, 20 September 2015 - 18:31:25 WIB

Untuk diketahui, belum lama ini Tjahjo melantik beberapa penjabat PLH ese­lon I dari lingkungan Ke­men­dagri. Mayoritas, mere­ka menggantikan pejabat sebelumnya yang maju lagi pada Pemilihan Kepala Dae­rah (Pilkada) serentak De­sember 2015 nanti. Tjahjo menegaskan, para penjabat itu tak boleh memutuskan sesuatu yang bisa mem­bebani keuangan negara.

“Pada prinsipnya, PLH Kepala Daerah tidak boleh me­nan­datangani Perda dan hal-hal lain yang membawa konsekuensi beban keua­ngan negara,” kata Tjahjo kepada wartawan, Minggu (20/9/2015).

Karena itu, dia berharap, para penjabat menjauhi pe­ngambilan kebijakan yang berpotensi menimbulkan utang, contohnya melalui kerjasasama investasi, kon­trak kerja baru dan kesepa­katan lainnya. Tak hanya itu, mantan anggota DPR ini juga mengingatkan penjabat agar tak sewenang-wenang dalam mengerjaakan tugas sebagai kepala daerah.

Tjahjo menggarisbawahi perbuatan sewenang-we­nang di ranah pengaturan birokrasi. Maksudnya, da­lam hal pengelolaan pega­wai atau PNS, mereka diha­rapkan bijak dan bekerja sesuai aturan. Dalam hal ini terkait dengan pemecatan, mutasi dan segala bentuk pemindahan status pegawai.

“Konsekuensinya adalah peninjauan ulang atau pem­batalan Perda yang sudah ditandatangani. Bila Pejabat (bukan penjabat) boleh,” imbuh Tjahjo. (h/trn)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]