DPD Nilai Tak Etis Tunjangan DPR Naik


Ahad, 20 September 2015 - 18:42:28 WIB

Fachrul mengatakan, DPR seharusnya fokus pada perbaikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. DPR, lanjutnya, harus memiliki sense of crisis dan memusatkan perhatian pada perbaikan angka kemiskinan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“Yang harus dilakukan adalah mikirin rakyat, jangan lagi sudah ada fasilitas yang ada dia minta tambah lagi. Sudah tidak pantas,” ujarnya.

Menurut senator asal Aceh itu, fasilitas yang dimiliki oleh DPR saat ini sudah lebih dari cukup. Ia pun meminta DPR dan pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan tersebut.

“Yang sudah ada sudah layak, kenapa nggak dihapuskan saja (kebijakan kenaikan). Artinya, kalau cuma hanya untuk kebu­tuhan pribadi, anggota dewan itu sudah punya jaminan seumur hidup, kan pesiunan sudah ada,” kata Fachrul.

Sementara itu, Partai Nasdem secara tegas menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiksodat berjanji akan mengem­balikan tunjangan DPR yang naik itu bila sudah dikirim ke para kader Nasdem di DPR.

“Yang pasti Nasdem akan menolak dan kalau sudah dikirim ke rekening anggota DPR dari Nasdem pasti akan kami kemba­likan,” tegas Victor usai jumpa pers di Kantor Nasdem, Jl Gon­dangdia, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Nasdem sangat mendukung langkah pemerintah yang juga tidak ingin adanya kenaikan tunjangan anggota dewan. Hal itu juga sudah diperintahkan Ketum Nasdem, Surya Paloh supaya menolak wacana kenaikan tunja­ngan anggota DPR.

Terkait mekanisme pengem­balian tunjangan tersebut, Victor menyerahkan sepenuhnya pada Kesekjenan DPR.

“Kita pasti akan kembalikan, tapi kami tak akan besar-besar­kan. Mengenai gimana meka­nismenya itu nanti urusan kesek­jenan,” ucapnya.

Sebelumnya, Gerindra, De­mo­krat dan Hanura juga menya­takan menolak kenaikan tun­jangan anggota DPR.

Kenaikan tunjangan anggota DPR ini sudah disetujui oleh Menkeu dan rencananya mulai cair bulan depan. Setelah tunja­ngan naik, anggota DPR bisa membawa pulang duit Rp 60 juta per bulan.

“Dalam hitungan FITRA un­tuk anggota biasa akan dapat take home pay sebesar Rp. 57.000. 000, untuk wakil ketua alat kelengkapan/komisi DPR Rp. 59.000.000, untuk ketua komisi dan alat kelengkapan mencapai Rp.60.500.000,” kata Koor­dina­tor bidang advokasi FITRA, Apung Widadi dalam ketera­ngannya, Jumat (18/9).  FITRA menilai kenaikan tunjangan ini sudah seharusnya dibatalkan dengan sejumlah alasan. (rol/dtc/met)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]