Penetapan UMP Sumbar 2016 Tunggu Survei KHL


Senin, 21 September 2015 - 18:41:10 WIB

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar Muzakir Aziz mengatakan pembahasan UMP harus sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU diamanatkan penetapan upah harus berpedoman pada angka terendah dari hasil survei KHL secara keseluruhan di kabupaten/kota yang ada.

“Survei itu pun harus dilakukan minimal 10 kali berturut-turut dalam satu tahun (Januari hingga Oktober). Jadi dilakukan sekali sebulan,” katanya menjelaskan.

Namun yang terjadi selama ini, penetapan UMP di Sumbar cenderung mengarah pada keputusan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi saja.

Sebagai contoh, pada hasil survei 2014, KHL terendah terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.474.000, sementara daerah lainnya lebih besar. Sedangkan besaran upah yang ditetapkan pada 2015 hanya Rp1.615.000. “Untuk apa ada pembasahan, jika penetapan upah tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Ia berharap ke depan pemerintah daerah menerima hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi saja, sehingga para pekerja benar-benar mendapatkan upah yang layak.

Setelah UMP ditetapkan dijadikan sebagai aturan yang wajib ditaati perusahaan yang mempekerjakan para buruh di daerah. “Jika tidak ditaati harus diberi sanksi tegas,” katanya. (h/ans)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 14 Februari 2019 - 14:56:30 WIB
    KASUS SATE DAGING BABI MASIH PROSES

    YLKI : Penetapan Tersangka akan Lindungi Konsumen

    YLKI : Penetapan Tersangka akan Lindungi Konsumen PADANG, HARIANHALUAN.COM--Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar berharap agar pihak kepolisian segera menetapkan status hukum orang-orang yang terlibat dalam praktik penjualan daging sate babi, yang digerebek tim S.
  • Rabu, 03 Januari 2018 - 12:39:58 WIB
    Polemik Jabatan Ketua DPRD Padang

    Gubernur Sumbar Abaikan Penetapan PTUN Padang

    Gubernur Sumbar Abaikan Penetapan PTUN Padang Gubernur Sumbar adalah pihak yang sangat bertanggungjawab atas ketidak absahan Keputusan-Keputusan serta Kebijakan yang dibuat oleh Ketua DPRD Kota Padang sejak 1 November 2017 sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, untuk m.
  • Jumat, 08 Desember 2017 - 20:07:00 WIB

    Sidang Praperadilan Wabup Pessel, KLHK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Aturan

    Sidang Praperadilan Wabup Pessel, KLHK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Aturan PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Sidang perdana pra-peradilan, Wabup Pessel Rusma Yul Anwar sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlangsung di Pengadilan Negeri Painan, Jumat (8/12)..
  • Selasa, 21 Februari 2017 - 12:40:26 WIB

    Jelang Penetapan Tersangka SPj Fiktif, Kejati Kejar Alat Bukti

    Jelang Penetapan Tersangka SPj Fiktif,  Kejati Kejar Alat Bukti “Sekarang masih periksa saksi-saksi. Rencananya 4 saksi lagi yang akan diperiksa. Gunanya untuk mengejar alat bukti sebelum menetapkan tersangka. DWI SAMUDJI AspidsuS Kejati Sumbar .
  • Selasa, 27 Oktober 2015 - 19:36:56 WIB

    Formula Baru Penetapan UMP 2016

    JAKARTA, HALUAN — For­mula baru penentuan besaran kenaikan Upah Mi­nimum Provinsi (UMP) yaitu dengan memasukkan faktor Upah Minimum Pro­vinsi (UMP) berjalan, in­flasi dan pertumbuhan eko­nomi.

    .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]