Pembangunan Jalan By Pass Disebut Melanggar HAM


Selasa, 22 September 2015 - 19:45:40 WIB

Selain itu, masyarakat juga menuntut penyelesaian persoalan tanah masyarakat yang telah terpakai dan tidak pernah dilakukan pem­be­basan lahan. Termasuk ganti rugi dan pola konsolidasi tidak dilaksanakan seba­gaimana mestinya.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers pelanggaran HAM dalam pembangunan jalan by pass, Selasa (22/9). Masyarakat dan kuasa hu­kum dalam pertemuan ter­se­but Guntur Abdurrahman dan Yul Akhyari Sastra me­nyampaikan persoalan ini harus dituntaskan oleh Pe­merintah Kota Padang se­belum jalan diperlebar.

Dijelaskan, tanah yang sudah masuk dalam perkara pengadilan tidak boleh di­kerjakan dulu pem­ba­ngu­nannya.

“Pembangunan jalan by pass oleh Pemerintah Kota Padang yang dimulai pada tahun 1989 di satu sisi mem­berikan dampak yang sangat baik bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi ma­syarakat. Namun karena tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka ma­syarakat yang dirugikan,” papar Yul Akhyari Sastra.

Ia menambahkan, se­lama ini tanah masyarakat telah dipakai selama 25 tahun, dan tidak pernah dilakukan pem­bebasan la­han dengan cara ganti rugi, sebagaimana keten­tuan UU RI nomor 20 tahun 1961 tentang penca­butan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atas­nya, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15/1975 ten­tang ketentuan tata cara pem­bebasan tanah dan ins­truksi presiden  nomor 9/1973.

“Sudah 25 tahun masya­rakat menunggu, kenapa pemerintah men­diam­kan­nya,” paparnya lagi.

Pelanggaran HAM yang dinilai oleh kuasa hukum masyarakat yang tanahnya bermasalah ini lebih dari 10 persil. Yul juga menilai pola konsolidasi tidak dilak­sana­kan sebagaimana mestinya yaitu terhadap tanah-tanah masyarakat yang bersedia mengikuti pola konsolidasi sebagaimana ketentuan Per­da Kota Madya Padang no­mor 14 tahun 1985 Tentang perubahan pertama Perda Kota Madya daerah tingkat 2 Padang nomor 07/PD/1978 tentang fatwa pe­ren­canaan lingkungan (advis planing) dalam daerah ting­kat 2 Padang.

“Ada tiga bentuk pe­langgaran yang dilakukan oleh pemko yakni tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan tidak pernah dikembalikan sesuai dengan ketentuannya se­banyak 70 persen. Pada tanah masyarakat yang me­nerima pergantian tanah sebesar 70 persen ternyata berada pada tanah pihak sampai saat ini tidak pernah dikuasai. Munculnya nama-nama siluman dari keluarga pejabat Pemko Padang,” terang Yul yang disetujui oleh Guntur Abdurrahman.

Ia juga menekankan Pem­ko Padang telah mela­nggar HAM dan melakukan perampasan terhadap hak milik/tanah masyarakat se­bagaimana telah dijamin dan ditegaskan pada pasal 17 ayat Duham (1) setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, (2) seorangpun tidak dapat di­rampas hak miliknya de­ngan semena-mena.

“Pasal 28 G ayat 1 ber­bunyi hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, ke­hormatan, martabat, harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari an­caman ketakutan untuk ber­buat dan tidak berbuat se­suatu merupakan hak asas manusia. Atas dasar inilah kita berani katakan pem­bangunan jalan by pass ini melanggar HAM. Jika Pem­ko mau ganti rugi tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan itu bagus. Tapi jangan rugikan masyarakat dengan ketidaktahuan mereka. Pejabat jangan juga bermain-main dalam soal by pass,” tutup Yul.(h/ows)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]