Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tertinggi


Selasa, 22 September 2015 - 19:58:12 WIB

Dikatakan, praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa terbanyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya. “Kasus korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini ini merupakan jenis korupsi paling tinggi ditangani KPK,” kata Mahyudin.

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ulas Mahyudin, belanja barang dan jasa pemerintah ada indikasi terjadi ke­bocoran berkisar 30 sampai 50 persen dengan nilai Rp 240 triliun. “Angka ini hanya ber­dasarkan dari anggaran pemerintah pusat saja dan belum diperhitungkan anggaran pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktik korupsi. Diantaranya banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontrak kerja antara penyedia jasa dan panitia lelang serta banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti.

“Meski tercium adanya indikasi KKN, namun pembuktiaannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan sangat rapi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Namun menurut Mahyudin, tidak semua pejabat yang tersandung tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata untuk memperkaya diri, tapi karena tidak memahami aturan. “Karena tidak memahami aturan sehingga dibodoh-bodohi oleh ba­wahannya. Ketika terjadi kasus korupsi, dia penjara sementara dia tidak menikmati hasil korupsi itu. Karena itu, seorang pejabat me­mahami aturan yang ada. Saya sarankan setiap pejabat eselon 1 sampai 3 di parlemen ini untuk membaca buku ini,” saran Mahyudin. (h/sam)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 02 Oktober 2019 - 11:36:52 WIB

    Petualangan La Nyalla Menuju Singgasana Ketua DPD RI: Dari PSSI, Korupsi Hingga Hoaks Jokowi

    Petualangan La Nyalla Menuju Singgasana Ketua DPD RI: Dari PSSI, Korupsi Hingga Hoaks Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024. Senator asal Jawa Timur itu menyisihkan kandidat lainnya pada pemilihan yang di.
  • Jumat, 27 Juli 2018 - 10:05:53 WIB

    Eks Napi Korupsi Nyaleg di Sumbar

    Eks Napi Korupsi Nyaleg di Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) menemukan ratusan eks narapidana korupsi yang terdaftar sebagai bakal calon (Balon) anggota DPRD. Setidaknya, ada 199 mantan terpidana korupsi.
  • Selasa, 13 Desember 2016 - 00:56:52 WIB

    Pilkada Momentum Kampanye Antikorupsi

    JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris menekankan agar gelaran pilkada serentah pada 2017 bisa dijadikan momentum kampanye antikorupsi dan tanpa politik uang..
  • Senin, 17 Oktober 2016 - 00:40:54 WIB

    Dana Parpol Tak Efektif Kurangi Korupsi

    JAKARTA, HALUAN — Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap 216 pakar di enam daerah di Indonesia. Survei mengungkap tanggapan pakar terhadap dana Partai Politik (Parpol) dari pemerintah untuk kegiatan politi.
  • Rabu, 11 November 2015 - 20:31:22 WIB

    Gatot Diperiksa Sebagai Tersangka Korupsi Dana Bansos

    JAKARTA, HALUAN — Tim penyidik Kejaksaan Agung me­lakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara no­n­aktif, Gatot Pujo Nugroho, se­bagai tersangka kasus korupsi dana Bansos. Pemeriksaan ter­h.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]