Desak DPRDBentuk Pansus Sengketa Tanah


Selasa, 22 September 2015 - 20:12:50 WIB

“Dampaknya sebanyak 3.374 petani menjadi korban peram­pasan lahan, mengalami intimi­dasi, kehilangan tempat berla­dang, kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Akumulasi lahan yang berkonflik mencapai 3.110,2 hektare,”  ucap Indira.

Konflik lahan itu tersebar di Kabupaten Dharmasraya, Agam, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok. Seperti design yang terencana, pola dan modus konflik selalu meli­batkan aktor pelaku yang sama, antara lain perusahaan bermodal besar, disokong oleh pemerintah yang pro investasi dan kadang melibatkan kekuatan militer.

“Dengan dalih berbagai ma­cam, mereka merampas lahan petani dan masyarakat atas nama pembangunan untuk kepentingan umum atau mengusir masyarakat dari tanah peladangan karena pemerintah bersikukuh bahwa itu adalah tanah negara bekas ex erpacht verbounding (tanah bekas perkebunan),” kata Indira.

Ia menyebutkan beberapa kasus perampasan tanah, seperti di Kabupaten Dharmasraya tanah yang berkonflik seluas 1.100 hektare, di daerah Batukangkung dan Lubuk Besar, 550 hektare di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam, 26,5 hektare di Bungus, 11,7 hektare di kawasan By Pass, Kota Padang. Kemudian 1.400 hektare lahan di daerah Keca­matan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

LBH dan masyarakat korban yang mengadu ke DPRD Provinsi Sumatera Barat menuntut pem­batalan terhadap Hak Guna Usa­ha (HGU) PT TKA yang terjadi di Batukangkung Lubuk Besar Kabupaten Dharmasraya dan mengembalikan tanah garapan kepada penggarap dan tanah ulayat kepada penguasa ulayat Ninik Siga Jantan.

Tuntutan untuk persoalan di Salareh Aia Kabupaten Agam, pembatalan terhadap HGU PT PPR di atas tanah ulayat Datuak Garang, Datuak Jelo dan Datuak Bando Rajo. Sedangkan di Keca­matan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat me­nuntut pembatalan terhadap HGU PT Sukses Jaya Wood di atas tanah ulayat nagari Silaut.

Untuk kawasan By Pass, mas­yarakat menuntut untuk meng­hentikan penggusuran dan pem­bangunan jalan 2 by pass jalur 40 dan ganti rugi terhadap tanah yang tidak berhasil konsolidasi tahun 1989.

Sementara itu, Salah seorang warga Daniel (50) yang memper­juangkan aspirasinya, meminta DPRD Sumbar bertindak tegas dalam membentuk penyelesaian kasus perampasan tanah yang terjadi dan meminta komisi yang membidani masalah tersebut untuk dapat memperjuangkan hak rakyat yang tertindas oleh bebe­rapa pihak yang dilaporkan ke lem­baga penampung aspirasi rakyat ini.

Menanggapi ini, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Muzli M Nur, Syaiful Ardi ,dan Novi Yuliasni   yang menerima kedata­ngan  masyarakat, berjanji akan membahas persoalan tersebut.

Muzli M Nur mengatakan, DPRD akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan menin­dak­lanjutinya sesuai aturan. “Keda­tangan masyarakat ke DPRD menyampaikan aspirasi sudah tepat dan kami di DPRD akan membahas persoalan ini sesuai aturan,” kata Muzli.

Ia juga meminta masyarakat untuk melengkapi bukti-bukti terhadap aspirasi tersebut untuk menguatkan DPRD dalam men­dalami persoalan yang terjadi. Tanpa didukung bukti, DPRD juga akan kesulitan untuk mem­bahas  dan memperjuangkannya

“Masyarakat  kami minta un­tuk melengkapi dokumen pa­ling lambat satu minggu setelah ini.  Tujuannya  agar DPRD bisa mem­bentuk tim kerja dalam me­nyingkapi laporan dari mas­yara­kat. Jika data telah lengkap DPRD akan bekerja segera mela­lui Ko­misi I yang membidangi Peme­rintahan dan Hukum,” pung­kas  Anggota Komisi IV DPRD Sum­bar tersebut.  (h/mg-len/mg-adl)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 18:36:19 WIB

    Pol PP Padang Amankan Warga yang Berdesakan Ambil BLT Kemensos

    Pol PP Padang Amankan Warga yang Berdesakan Ambil BLT Kemensos HarianHaluan.com - Pol PP Padang datangi lokasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikantor Pos Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 7 Kota Padang guna untuk pengamanan. Hal itu dipicu karena warga berdesak-desakan untuk mengamb.
  • Selasa, 14 April 2020 - 15:22:33 WIB

    DPRD Padang Desak Pemko Berlakukan PSBB

    DPRD Padang Desak Pemko Berlakukan PSBB PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pasien positif virus corona atau Covid-19 di Kota Padang terus bertambah setiap harinya. Hingga hari ini, 31 orang warga Kota Padang terkonfirmasi positif Covid-19. Ketua Komisi I DPRD Kota Padang .
  • Senin, 13 April 2020 - 19:05:49 WIB

    Dukung PSBB, DPRD Padang Desak Pemko Segera Salurkan Bantuan untuk Masyarakat

    Dukung PSBB, DPRD Padang Desak Pemko Segera Salurkan Bantuan untuk Masyarakat PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Virus Corona atau Covid-19 kini sudah mengepung di Kota Padang, Provinsi Sumbar. Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengusulkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kot.
  • Jumat, 11 Oktober 2019 - 20:09:08 WIB

    DPRD  Padang Desak Dinas PUPR  Percepat Selesaikan Jembatan

    PADANG,HARIANHALUAN.COM- Kemacetan di Jalan Khatib Sulaiman kian parah,  tiap sore hingga malam hari.  Pasalnya, disepanjang Jalan Juanda menuju Jalan S Parman ditutup sejak Rabu(9/10) dengan plang pembatas jalan. .
  • Sabtu, 15 Juni 2019 - 20:26:23 WIB

    Mahyeldi: Pembangunan ‘Ring Road’ Kawasan Timur Sudah Mendesak

    Mahyeldi: Pembangunan ‘Ring Road’ Kawasan Timur Sudah Mendesak PADANG,HARIANHALUAN.COM– Pemerintah Kota Padang memacu pembangunan “Padang Ring Road” kawasan timur yang melintasi wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Kuranji dan Koto Tangah. Selain pembangunan jalan, kelanjutan pe.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]