Pemeriksaan Anggota DPR Tak Akan Dipersulit


Jumat, 25 September 2015 - 18:56:23 WIB

Menurut Seskab, Presiden Jokowi akan meminta Menteri Hukum dan HAM (Men­kumham) untuk  mempersiapkan tata cara prosedur pemberian izin itu, sehingga dilakukan standarisasi, dan juga bisa dilaku­kan dengan cepat. Seskab Pramono Anung menegaskan, Presiden sangat mempercayai aparat penegak hukum.

“Jadi kalau kemudian ada anggota dewan siapapun itu terindikasi ataupun dipanggil artinya prosedur itu dijalankan. Baru kemu­dian ada extra effort di Lembaga Kepresidenan atau Presiden sendiri katakanlah mencari tahu kebenaran soal hal itu karena akan menje­laskan seluruhnya kepada penegak hukum,” paparnya.

Sebelumnya dalam sidang yang ber­langsung Selasa (22/9) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permintaan keterangan kepada anggota Dewan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden, bukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Putusan ini tak hanya berlaku untuk anggota DPR, tapi juga berlaku untuk anggota MPR dan DPD. Sementara itu, untuk pe­mang­gilan anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri.

Hambat Hukum

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai, putusan Mah­kamah Konstitusi terkait penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus men­dapat izin dari presiden, bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum.

“Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan per­cepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya, Jumat (25/9).

Dia mengatakan, sebelumnya permintaan agar pemeriksaan anggota DPR harus izin Presiden dibatalkan oleh MK. Karena itu, menurut dia, dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mekanisme pemeriksaan anggota DPR harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Lalu sekarang MK mengembalikan izin pemeriksaan anggota DPR melalui presiden. Ini seperti bola pingpong,” ujarnya.

Dia menilai apabila pemeriksaan anggota DPR harus izin MKD, maka prosesnya bisa dipantau bersama oleh masyarakat secara langsung. Namun, menurut dia, apabila harus izin Presiden, syarat administrasinya pasti sulit karena birokrasi di institusi kepre­sidenan njlimet. (h/rol)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 27 September 2016 - 02:28:12 WIB
    PILKADA KOTA PAYAKUMBUH DAN MENTAWAI

    Lima Paslon Harus Lulus Tiga Tahap Pemeriksaan

    Lima Paslon Harus Lulus Tiga Tahap Pemeriksaan PADANG, HALUAN – Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai mendatangi Ruang Poliklinik Ambun Suri, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr M Djamil Padang, untuk melewati serangkaian te.
  • Kamis, 27 Agustus 2015 - 19:24:02 WIB

    Hakim Sarpin Jalani Pemeriksaan Tambahan

    JAKARTA, HALUAN — Hakim Sarpin Rizaldi kembali di­periksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi pelapor pen­cemaran nama baik untuk me­lengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka yaitu Ketua Ko­misi Y.

  • Selasa, 24 Februari 2015 - 19:39:09 WIB

    BW Batal Jalani Pemeriksaan

    USAI ANTAR SURAT KE BADRODIN

    JAKARTA, HALUAN — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

    .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]