Pemerintah Impor Lagi 200.000 Ekor Sapi


Jumat, 25 September 2015 - 19:04:03 WIB

Diakui Kementan, lang­kah pengetatan impor sapi secara drastis pada kuartal III lalu ternyata berdampak negatif. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, har­ga daging sapi tak pernah kembali ke Rp 100.000/kg seperti sebelum lebaran.

“Waktu itu kemarin (kua­r­tal III) dikurangi ter­nyata memberi dampak ke­naikan harga, maka kuota impor sapi kita normalkan kembali,” kata Muladno Bashar.

Dia menambahkan, pe­merintah terus berupaya men­sta­bilkan dan me­ngem­balikan harga daging sapi ke tingkat normal. Caranya dengan menugaskan Perum Bulog melakukan operasi pasar daging sapi. “Peran Bulog tetap penting sebagai buffer yang menjaga harga,” ucapnya.

Perum Bulog telah men­da­patkan izin impor 10.000 ton daging sapi sampai akhir tahun untuk menstabilkan harga. Tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi tambahan jatah impor untuk Bulog. “Mungkin ada lagi, tapi tadi (dalam rapat koordinasi di Kemenýko Perekonomian) be­lum diputuskan,” tutupnya.

Sebagai informasi, pada kuar­tal I tahun ini total izin impor sapi yang diberikan adalah 100.000 ekor, lalu 250.000 ekor di kuartal II, dan hanya 50.000 ekor pada kuartal III. Di sisi lain, ada peningkatan permintaan saat kuartal III karena bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Aki­batnya, terjadi lonjakan harga daging sapi.

Para pedagang daging sapi sempat melakukan mogok pada pertengahan Agustus lalu akibat kenaikan harga daging sapi yang mencapai Rp 140.000/kg mem­buat omzet mereka tergerus.

Pemerintah sebenarnya sudah menugaskan Perum Bulog untuk menurunkan harga daging sapi dengan memberi izin impor 50.000 ekor sapi siap potong. Namun, realisasinya sampai saat ini baru 7.100 ekor sapi siap potong yang didatangkan Bulog. Harga daging sapi pun tetap di atas Rp 100.000/kg.

Karena itu, pemerintah kini kembali membuka lebar impor sapi di akhir tahun. Total pada kuartal IV ini diputuskan kuota impor sebanyak 200.000 ekor sapi bakalan, 4 kali lipat kuartal III lalu. Harapannya, harga dan pasokan sapi bisa kembali normal.

Hanya Australia

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) me­ngaku belum dapat menambah negara impor sapi pada tahun ini. Pasalnya, proses menambah im­portir sapi tidaklah cukup singkat. Selama ini, Indonesia hanya mengimpor sapi dari Australia.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Per­dagangan Luar Negeri Ke­men­dag Karyanto Suprih me­ngatakan, memang telah me­rencanakan penambahan negara importir sapi. Namun, tidak untuk di­rea­li­sasikan pada tahun ini.

“Pasti ada kemungkinan. Cu­ma kan sedang diatur itu. Kan ketentuannya harus bebas pe­nyakit dan kutu. Jadi kira-kira nega­ra Australia dan New Zea­land,” jelas Karyanto di kan­tornya, Jakarta, Jumat (25/9).

Akan tetapi, penambahan negara importir sapi, lanjutnya belum dapat dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, banyak proses yang perlu dilewati.

“Iya enggak mungkin (tahun ini). Kan harus ada karantina dulu, dan segala macam. Tapi kita sudah mikirkan,” jelas dia.

Menurutnya, penambahan negara importir sapi di Indonesia bebas berasal dari mana saja. Asalkan, sapi yang diimpor ha­ruslah bebas penyakit.

Sebelumnya, perusahaan peng­gemukan sapi (feedloter) memang meminta Pemerintah untuk membuka keran impor sapi. Pasalnya, single supplier sapi dari Australia dirasa ku­rang memenuhi kebutuhan da­ging sapi dalam negeri. (dtf/okz/met)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 19 September 2020 - 11:17:53 WIB

    Pemerintah Siapkan Aturan Main Pilkada Saat Covid-19

    Pemerintah Siapkan Aturan Main Pilkada Saat Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2020, akan tetap dilakukan pada Desember mendatang meski di tengah pandemi. Namun, untuk bisa meminimalisasi risiko penularan Covid-19, pemerintah akan mengeluarka.
  • Senin, 18 Mei 2020 - 07:59:08 WIB

    Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pilkada Juni, Anggota DPD: Terlalu Berani

    Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pilkada Juni, Anggota DPD: Terlalu Berani HARIANHALUAN.COM - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang menilai rencana Pemerintah untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 6 Juni 2020 mendatang terl.
  • Senin, 06 April 2020 - 19:17:36 WIB

    DPD RI Desak Pemerintah untuk Lengkapi APD Tenaga Medis

    DPD RI Desak Pemerintah untuk Lengkapi APD Tenaga Medis PADANG, HARIANHALUAN.COM – Banyaknya korban meninggal akibat pandemi Covid-19 dari kalangan medis membuat prihatin anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Keprihatinan itu disampaikannya dalam Rapat.
  • Kamis, 14 November 2019 - 17:00:24 WIB

    Ketua DPP PAN Lulung Sebut Pemerintah Lebay, Ada Apa?

    Ketua DPP PAN Lulung Sebut Pemerintah Lebay, Ada Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Lulung menilai pemerintahan Jokowi terlalu berlebihan memantau akun media sosial para calon pegawai negeri sipil (CPNS.
  • Senin, 11 November 2019 - 00:13:49 WIB

    Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem

    Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Manuver politik dan pernyataan-pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengundang kontroversi. Bahkan Nasdem dianggap akan menjadi 'anak nakal' dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Wid.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]