Komisioner KPU Tak Hadir, Komisi I DPRD Sumbar Kecewa


Selasa, 29 September 2015 - 19:43:54 WIB

“Kami sangat kecewa dan merasa dilecehkan de­ngan sikap yang ditunjukkan KPU, ini bukan yang perta­ma kali­nya pihak mereka tak meng­hadiri undangan yang kami kirim. Sebelum­nya Sekre­taris KPU juga tak menghadiri undangan pem­bahasan KUA-PPAS APBD. Seka­rang, saat kami un­dang untuk dengar pen­dapat, komi­sioner KPU yang seharusnya ha­dir,  tak satupun yang da­tang,” ucap Marlis.

Disebut Marlis, tujuan Komisi I mengundang KPU pada hari itu di antaranya, untuk mem­pertanyakan sam­­pai dimana pro­ses atau ta­ha­pan Pilkada telah dila­kukan. Kemudian perte­muan juga akan membahas  beberapa poin lain yang mengarah pada dugaan pe­lang­garan Pilkada. Di anta­ranya soal penyertaan nomor rekening dana kampanye Cagub, yang dalam aturan­nya harusnya disepakati oleh gabungan parpol seba­gai partai pengusung pasa­ngan calon (paslon).

“Aduan yang kita dapat, pem­buatan rekening ini menyalahi aturan. Ada kesa­lahan di kedua pasang calon, baik nomor urut 1 maupun 2, parpol pengusung tidak dilibatkan, masa yang mem­buat malah tim pemenangan saja,” tandasnya.

Selain itu, hal lain yang akan dibahas adalah, soal verifikasi ijazah milik Calon Wakil Guber­nur Nasrul Abit.   Dimana Ko­mi­si I menerima laporan,  nama orang tuanya (ayah) Nasrul Abit, berbeda antara ijazah SD dengan STM dan ijazah kuliah. “Ini yang mesti kita tanyakan, jangan sam­pai ada sebuah kesalahan dan malah dibiarkan,” tukasnya.

Karena tak satupun Komisio­ner yang hadir, dan hari itu KPU hanya diwakili oleh Kabag Hu­kum KPU Sumbar, Agus Catur, Marlis akhirnya menyerahkan putusan pada  anggota Komisi I yang lain, apakah pertemuan akan dilanjutkan atau tidak.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Amora Lubis menyebut, karena persoalan yang akan diba­has  bukan pada tataran teknis. Tidak pada tempatnya yang hadir kabag. Tapi yang datang  harus­nya  adalah komisioner. Jika tak bisa kelima orang komisioner, ia menilai, salah satu dari mereka harus mengupayakan  hadir.

“Untuk saling menghormati antar lembaga, harusnya ada yang datang salah satunya (Komisioner KPU, red). DPRD  adalah re­flek­si dari masyarakat Sumbar. Jika seperti ini, sama halnya KPU tak menghormati masyarakat. Sebab, DPRD adalah perwakilan dari masyarakat,” ucap Amora.

Karenanya, lanjut Amora, ia meminta pertemuan hari itu ditunda sampai Komisioner KPU bisa hadir ke DPRD.

Hal senada juga disampai­kan,  Anggota Komisi I DPRD Sumbar Risnaldi.  Ia menga­takan, kegelisahan Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Marlis yang beberapa  waktu belakangan mengeluhkan sikap KPU, adalah kegelisahan dari anggota Komisi I yang lain.

“Apa yang disampaikan bapak Marlis, termasuk ke media, bu­kan­lah  hanya karena sekedar mem­bawa-bawa nama anggota yang lain, atau mengatasnamakan Ko­misi I saja. Namun, apa yang disampaikan beliau, itulah ada­nya. KPU memang tak menun­jukkan sikap menghargai de­ngan  Komisi I,” tutur anggota dewan dari Frak­si Nasdem tersebut.

Marlis  menambahkan, se­suai Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Pasal 6, KPU diwa­jib­kan melaporkan setiap tahapan yang dilalui dalam Pilkada pada DPRD. “ Namun selama Pilkada dilangsungkan,  belum sekalipun Komisi I menerima laporan tahapan pilkada  tersebut dari KPU Sumbar,” keluh Marlis.

Ia menyebut, sikap KPU sudah tak bisa dianggap sepele. Komisi I akan melaporkan hal ini pada pimpinan DPRD. Selain itu, dalam waktu dekat komisi yang menangani bidang peme­rinta­han tersebut berencana akan berkon­sultasi dengan Dewan Kehor­matan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar DKPP bisa menin­daklanjuti persoalan ini.

Di lain pihak, Kabag Hukum KPU Sumbar, Agus Catur  yang hari itu mewakili Komisioner KPU mengatakan, kelima Komi­sioner KPU tak bisa hadir karena tengah monitoring di luar daerah.  ”Menanggapi keluhan  dari bapak-bapak Komisi I hari ini, saya akan melanjutkan atau me­nyam­paikannya pada komi­sio­ner,” ucap Agus Catur.

Sementara itu,   salah seo­rang Komisioner KPU Sumbar, Fikon mengatakan, dirinya me­ngaku tak tahu terkait undangan tersebut. Pada saat dihubungi, Fikon tengah berada di Kabu­paten Pasaman melakukan so­sialiasi.

”Saya sedang di luar daerah, soal ada undangan, saya baru tahu sekarang,” ucap Fikon Sebelum­nya, Ketua Komisi I DPRD Sum­bar juga mengeluh­kan Sekretaris KPU dan Bawaslu yang tak meng­hadiri rapat pemba­hasan KUA-PPAS.  (h/mg-len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]