Paslon Diminta Secepatnya Laporkan Daerah Kampanye


Rabu, 30 September 2015 - 20:40:47 WIB

“Kami memberikan su­atu bentuk alat kontrol yak­ni, dalam bentuk blangko laporan tatap muka dan di­alog yang mereka adakan, dengan siapa pertemuan tersebut, kapan, berapa pe­sertanya, juru bicara, apa targetnya sekaligus lo­kasi­nya. Nah dari laporan ter­sebut, dapat dilihat daerah-daerah mana saja yang tidak tersentuh oleh paslon de­ng­an demikian KPU akan me­la­kukan sosialisasi ke da­erah yang belum tersentuh ter­sebut,” ujarnya, Rabu (30/9).

Namun hingga sekarang KPU masih menunggu la­poran tersebut dari paslon, dan kemudian pihaknya juga berharap paslon selalu mela­kukan koordinasi dengan KPU terkait apa saja ke­giatan yang dilakukan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan mengumpulkan paslon lagi, dan akan mem­beritahu bahwa KPU akan memfasilitasi kebutuhan A­PK yang mereka kelola sen­diri. Kalau dahulu yang me­reka kelola sendiri ada­lah bahan kampanye saja, kalau untuk APK kan dari KPU namun sekarang ada bahagian yang akan kita serahkan un­tuk mereka ke­lola. Namun syaratnya tidak boleh di­pa­sang ditempat sembarangan hanya di pos­ko, dan tempat-tempat me­reka berkampanye. Misal­nya, KPU menyediakan se­jum­lah baliho, umbul-um­bul, dan spanduk kalau me­reka menganggap itu perlu,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa KPU selalu meng­krea­si­kan metode kam­pan­ye. Bukan hanya sekedar hanya menjalani tahapan pemilihan kepala daerah saja, tapi juga target terhadap pemilih. Begitu juga dengan paslon selain mem­per­kenal­kan visi mi­si­nya juga di­minta memperkenalkan pa­radigma pemilu saat ini.

“Kalau dahulu pe­mili­han lebih ditekankan pada alat peraga kampanye (A­P­K), karena memang pe­ne­kanan­nya begitu. Namun sekarang diperlukan ke­bijakan bagaimana paslon menjelaskan visi misi dan program sesuai dengan ke­mam­puan dan penerimaan masyakat karena hal ini sa­ngat penting,” ujarnya.

Ia mengaku kesulitan yang dialami oleh KPU saat ini adalah pemasangan AP­K, misalnya terdapat APK yang rusak karena bencana alam dan  itu adalah klausul yang membenarkan KPU untuk mengantinya. Namun masalahnya KPU tidak m­e­nge­tahui angka detail APK yang rusak karena tidak intesnya komunikasi ma­sya­rakat dan lainnya dengan penyelenggara.

KPU juga meminta jika ada APK yang dirusak oleh tangan-tangan jahil segera melaporkan ke pihak ke­po­lisian, Panwaslu, atau Bawaslu.

“Kemudian kita akan buatkan berita acaranya, dan kita akan coba untuk me­ngantinya. Kenapa kita buat­kan berita acaranya, agar polisi juga mengetahui bah­wa resiko dari kerusakan APK tersebut juga berakibat pada anggaran. Untuk itu, kita meminta untuk pihak kepolisian menindaklanjuti tangan-tangan jahil ter­sebut,” ujarnya. (h/mg-rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 22 Desember 2015 - 03:07:49 WIB
    Sengketa Pilkada di Sumbar

    3 Paslon ke Mahkamah Konstitusi

    Tiga pasangan calon (Paslon) pada tiga daerah di Sumbar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akibat masuknya gugatan paslon ke MK ini, bisa menyebabkan tahapan penetapan paslon terpilih diundur hingga proses sengke.
  • Selasa, 24 November 2015 - 19:15:12 WIB

    Hadiri Kampanye, ASN Dilarang Gunakan Kostum Paslon

    PADANG, HALUAN — Meskipun direstui menghadiri gelaran kampanye Pilkada, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Padang dilarang menggunakan kostum salah satu pasangan calon (Paslon) dan memakai sarana dinas.

  • Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:08:40 WIB

    Paslon Diimbau Segara Serahkan Surat Pengunduran Diri

    KHAIRUNAS-EDI SUSANTO RESMI MUNDUR

    PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat me­ngi­ngatkan calon kepala daerah untuk se­gera menyerahkan surat pe­ngun­duran diri paling la.

  • Jumat, 25 September 2015 - 19:00:29 WIB

    Timses Paslon Kampanye di Medsos

    PADANG, HALUAN —Mes­kipun kampanye untuk pa­sangan calon (Paslon) kepala daerah dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun banyak cara bagi tim pemenangan untuk so­sia­li­sasi dan meraih sim­.

  • Rabu, 19 Agustus 2015 - 19:57:50 WIB

    KPU Izinkan Paslon Gunakan Rp15 Miliar untuk Kampanye

    PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menyediakan 630.642 flyer per pasangan calon gubernur (Paslon) gubernur. Jumlah ini diambil dari 40 persen jumlah KK se-Sumbar. Kemu­.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]