Anggaran KPU Akan Ditambah Rp60 Miliar


Rabu, 30 September 2015 - 20:41:20 WIB

Kendati demikian, lanjut Hidayat, dengan Rp78 mi­liar yang diajukan KPU,  ia menilai angka Rp60 miliar yang akan diberi terbilang minim. Ditakutkan ini akan menganggu pelaksanaan pil­kada yang diselenggarakan KPU. Karenanya, sebelum ada tanggapan atau respon dari KPU tentang anggaran yang dipotong ini, Fraksi Gerindra meminta pada Banggar untuk tidak di­sah­kan dulu.

“Jika  tetap disahkan tanpa pemberitahuan  pada KPU, bisa saja pilkada 2015 terkendala atau gagal karena kekurangan anggaran,”  tutur Hidayat.

Oleh sebab itu, tambah Hidayat, jika anggaran di­sah­kan sebelum ada respon dari KPU, Fraksi Gerindra akan mengambil sikap, tak mendukung pengesahan ya­ng akan dilakukan. Tapi, jika pemberitahuan telah di­la­kukan, dan tak ada masalah, Gerindra juga siap untuk menyetujui jumlah yang Rp60 miliar tadi.

“Jika yang Rp60 miliar tersebut tetap disahkan tan­pa ditanya pada KPU,  kami akan di luar, dengan kata lain tak akan mendukung penge­sahan anggaran untuk KPU tersebut,” tegas Hidayat.

Senada dengan Hidayat, Sekretaris Fraksi PKS DP­RD Sumbar, Mockhlasin  yang juga anggota Banggar menyebut, ia juga kurang menyetujui penambahan anggaran hanya Rp60 miliar tersebut. Sebab, kata Mock­hlasin, pengajuan Rp78 mi­liar yang dilakukan KPU di APBD-P tentunya bukan tanpa alasan. Namun telah melalui kajian tentang ke­bu­tuhan anggaran pilkada itu sendiri.

“Jika dikurangi menjadi Rp60 miliar, kami merasa itu terlalu jauh, dan bisa berefek pada penye­leng­gara­an Pilkada. Kami dari Fra­ksi PKS belum dalam ke­ada­an menyetujui atau tak menyetujui atas hal itu.  Tapi, kami akan tunggu dulu  ke­da­tangan gubernur dalam pembahasan selanjutnya, dan kami berharap pada pembahasan nanti anggaran KPU dinaikkan, setidaknya pada angka Rp75 miliar,” jelas Mockhlasin.

Di lain pihak, Anggota Banggar dari Fraksi Hanura, Armiati menyampaikan pe­r­nyataan yang  berbeda. Menurutnya, efisiensi di­la­kukan karena anggaran yang terbatas.

“Kami menilai itu lebih dari cukup, sebab penye­leng­garaan pilkada ini tak hanya bergantung dengan anggaran KPU Provinsi, tapi kabu­paten/kota juga akan me­ngang­garkan. Dengan AP­BD kita yang minim serta banyak terkoreksi, terlalu berlebihan rasanya jika kita tak melakukan efisiensi atau tak melakukan peng­he­ma­tan. Sementara masyarakat kita di luar sana semakin kesulitan disebabkan  ban­tuan-bantuan yang biasa diberikan melalui APBD telah banyak yang di­hilang­kan,” ucap Armiati.

Hal senada juga di­sam­pai­­kan Bendahara Frak­si Nasdem, Endarmy. Me­nu­rut­­nya, KPU harus ber­pan­dai-pandai dengan ang­garan Rp60 miliar yang akan di­beri tadi.

“Berkaitan dengan ang­garan, jika dicukupkan ia akan cukup. Tapi kalau di­ka­takan kurang, ia juga akan kurang. Sebabnya, KPU ka­mi minta berpandai-pandai dengan anggaran Rp60 mi­liar yang akan ditetapkan  tersebut,” pungkas En­dar­my. (h/mg-len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]