Pengusaha YH Gugat Kanwil DJP Sumbar-Jambi


Rabu, 30 September 2015 - 20:53:58 WIB

“Mohon maaf majelis hakim, saat mendaftarkan gugatan ini ke pengadilan, tanggal 25 September 2015 lalu, klien kami masih belum ditahan oleh pihak Kejari Bukittinggi. Namun, pada hari Selasa (29/9) kemarin, penyidik Kejari Bukittinggi ternyata lang­sung menahan klien kami. Oleh sebab itu, klien kami tidak bisa menghadiri sidang ini,” sebut Muhammad Yuner, kuasa hukum YH di persidangan.

Di persidangan yang dihadiri oleh tim Dirjen Pajak Pusat terse­but, Yuner secara tegas menga­takan, ingin menguji argumentasi dan bukti yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penetapan status YH (pe­mohon) sebagai tersangka. Ter­lebih, putusan Mahkamah Kons­titusi (MK) menyatakan bahwa penetapan status tersangka me­rupakan objek praperadilan.

“Tuduhan dalam perkara du­ga­an tindak pidana di bidang perpajakan (NPWP) hingga pene­tapan YH sebagai tersangka tidak sah dan melawan hukum. Pasal­nya, proses penetapan pemohon menjadi tersangka tindak pidana perpajakan sesuai pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan (d) UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP tidak mempunyai alasan hukum yang kuat. Belum ada bukti permulaan yang cukup karena belum ada pemeriksaan yang lengkap terha­dap kesalahan pemohon dalam menyampaikan perhitungan pa­jak,” sebut Yuner dan Alimas, selaku pengacara pihak pemohon di persidangan.

Tidak hanya itu, dalam per­mo­honan ini juga disebutkan mengenai prosedur pemeriksaan bukti permulaan terhadap YH (pemohon,) tidak sesuai dengan Permenkeu No.239/PMK.03/2014 tentang tata cara peme­riksaan bukti permulaan tindak pidana bidang perpajakan.

“Hasil pemeriksaan bukti per­mulaan ini juga tidak pernah diberitahukan kepada pemohon, termasuk kesimpulan hasil peme­riksaan. Kami yakin ini tidak cukup bukti dan tidak tepat,” tegas Yuner.

Melalui praperadilan ini, tim kuasa hukum YH memohon kepada majelis hakim di Penga­dilan Negeri Padang supaya me­nya­takan penetapan tersangka YH oleh pihak termohon tidak sah dan batal demi hukum. “Se­lain itu, kita juga mohon kepada hakim untuk menghukum termo­hon untuk membayar kerugian materil klien kami sebesar Rp3 miliar dan kerugian immateril sebesar Rp10 miliar yang diba­yarkan secara tunai, dan memo­hon agar hakim memutus supaya termohon me­nyampaikan ucapan permohonan maaf kepada pemohon di media massa selama tiga hari berturut-turut,” pungkas Yuner.

Usai mendengarkan permo­honan dari pihak pemohon ini, kemudian sidang ditunda hingga hari ini, Kamis (1/10). (h/hel)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]