Sikap Komisi I Dinilai Terlalu Berlebihan


Rabu, 30 September 2015 - 20:54:52 WIB

Begitu juga dengan LSM yang melaporkan, ia menyebut, temuan yang didapat LSM tersebut tak harus disam­paikan melalui Komisi I, tapi juga bisa disampaikan langsung ke Panwaslu. Sebab, katanya di Panwaslu  sendiri telah terga­bung semua unsur yang bisa menindaklanjuti dugaan pelang­garan dalam Pilkada.

”Di Panwaslu itu  ada unsur jaksa dan kepolisannya. Jika memang ada yang tak berjalan sebagaimana mes­tinya, langsung saja laporkan pada Panwaslu, kenapa Komisi I harus mem­proses hal-hal spesifik seperti data ijazah dan persoalan reke­ning seperti itu,” ucapnya.

Jikapun harus melakukan pe­mang­gilan, lanjut Mocklasin, hal yang mesti dibahas Komisi I lebih tepat harusnya berkaitan laporan keseluruhan di setiap tahapan pilkada.

“Sementara, persoalan yang di­minta Komisi I untuk dikla­rifikasi KPU, yakninya berkaitan dengan Rekening atas nama tim pemenangan, serta adanya data ijazah yang disebut-sebut palsu, tak mesti memanggil Komisioner KPU ke DPRD,”katanya.

Tak hanya menilai, tindakan Ko­misi I terlalu terlalu berle­bihan, ia juga menilai keputusan KPU mengutus Kabag Hukum KPU Sumbar untuk mengklari­fikasi persoalan yang di­perma­salahkan juga sudah tepat.

“Masalah data ijazah dan rekening itu kan berkaitan de­ngan administrasi, saya kira memang sudah tepat KPU me­ngu­tus Kabag Hukum untuk mengklarifikasi dan menje­laskan­nya,” pungkas Mockhlasin.

Tak jauh berbeda dengan Mo­ck­hlasin Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat juga mengungkapkan hal yang sama.

“Kami menaruh kepercayaan pada Komisi I. Namun,  KPU tak bisa langsung dijustis begitu saja, dikatakan, tidak selalu datang setiap diundang. Harus ada dulu kebenarannya. Jika Komisi I ingin memproses ini,  kami hargai, silahkan diproses. Tapi jika ada muatan tertentu di lain objek­tivitas penganggaran, kami berada di luar itu, kami tidak akan mendukung,” tegas Hidayat. (h/mg-len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 25 Maret 2020 - 18:15:05 WIB

    Sikapi Dampak Corona, Mahyeldi: Jika Tak Aman Padang Bakal Lockdown

    Sikapi Dampak Corona, Mahyeldi: Jika Tak Aman Padang Bakal Lockdown PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kota Padang menggelar rapat internal yang diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk para camat se-Kota Padang di Ruang Serbaguna Bagindo Azis Chan, Balai Kota Pad.
  • Jumat, 24 Juni 2016 - 05:48:57 WIB
    BAM dan Baca Alquran Terancam Hilang

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri

    LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri PADANG, HALUAN—Pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) di Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cukup me­ngun­dang perhatian banyak pihak. Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda Nomor 2 tahu.
  • Jumat, 10 Juni 2016 - 16:37:25 WIB

    Tenggat Waktu Pembebasan Lahan Kian Dekat, Pemko Mulai Ambil Sikap

    PADANG, HALUAN – Pembebasan lahan jalur dua By Pass yang diberi tenggat waktu hingga akhir Juli 2016 masih belum berhasil dibebaskan seluruhnya. Pemerintah Kota Padang siap mengambil sikap tegas kepada orang yang menghalang.
  • Rabu, 08 Juni 2016 - 16:40:56 WIB

    DPRD Minta PU dan Balai Konservasi Segera Sikapi Banjir Rob

    DPRD Minta PU dan Balai Konservasi  Segera Sikapi Banjir Rob PADANG, HALUAN-- Komisi III DPRD Kota Padang meminta, Dinas PU dan Balai Konservasi serius menangani peristiwa banjir rob yang melanda kawasan Wisma Indah, Ulak Karang, Padang Utara, beberapa waktu lalu..
  • Selasa, 31 Mei 2016 - 04:23:39 WIB
    Tahan Pedagang Buah

    Keluarga Kecewa Sikap Polsek Lima Kaum

    PADANG, HALUAN — Te­sangkut masalah utang piu­tang dengan pemasok buah, Yusninar (42), seorang pe­dagang buah asal Jorong Cubadak, Nagari Lima Ka­um, Tanah Datar, ditahan oleh Mapolsek Lima Kaum sejak 18 Mei lalu..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]