DPRD Kabupaten Solok akan Panggil KPU


Kamis, 01 Oktober 2015 - 18:40:09 WIB

Diantara anggota dewan yang menyampaikan pe­nilaiannya terhadap kinerja dan netralitas penyelenggara KPU ini adalah Patris Can, Dendi. S.Ag, Azwirman, Hidayat, Nosa Ekananda, serta Jasril Adnan.

“Kami sering menerima pengaduan dari masyarakat yang mengindikasikan ke­berpihakan oknum ko­mi­sio­ner KPU terhadap salah satu pasangan calon (paslon) peserta pilkada di kabupaten solok,” kata Jasril Adnan S.Ag.

Senada dengan itu, Patris Can dari Komisi A me­ne­nga­rai telah terjadi ke­ber­pihakan sejumlah anggota KPU terhadap salah satu paslon peserta pilkada. Hal itu terlihat dari kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon tanpa kontrol.

“Ini menjadi persoalan, karena diduga pelaksanaan pilkada semakin semrawut,” jelasnya.

Katanya, kinerja KPU sebagai penyelenggara pil­kada sejauh ini belum me­nunjuk­kan kegiatan yang maksimal. Hal itu terlihat dari kurangnya alat ke­leng­k­apan kampanye berupa baliho dan kegiatan so­siali­sasi Pilkada.

“Sejauh ini kinerja KPU tidak mem­per­li­hat­kan ke­sung­guhan dalam men­jalan­kan tugasnya. Fa­k­­tanya  sampai se­ka­rang pe­ma­sang­an APK ke nagari-nagari belum siap. Kalau pun ada, tapi sudah patah-patah dan dibiarkan saja dalam kon­disi apa adanya. Padahal ang­garan­nya sudah kita se­tujui, “ kata Dendi.

Menaggapi persoalan ini, pihak DPRD sepakat memanggil jajaran KPU untuk melakukan hearing (dengar pendapat) agar de­wan tidak menjadi semakin geram melihat gejala yang kurang baik. Padahal kita ingin menciptakan pilkada badunsanak yang ber­kua­litas, tetapi tahapan pilkada itu sendiri dewan tidak me­nge­tahui jadwalnya.

“Ini harus dibentangkan oleh KPU. Banyak per­soal­an yang berkembang, ter­masuk apakah KPU telah siap dengan data pemilih, TPS dan sebagainya. Kita tidak ingin ada komplen selepas pilkada, makanya harus ditegaskan dari awal ini,” tegas politisi Nasdem M Hidayat.

Agar pemanggilan KPU lebih bernilai baik, anggota DPRD Kabupaten Solok mendesak  badan mu­sya­warah (Banmus) me­nga­gen­dakan pemanggilan  tanggal 5 Oktober 2015 nanti.

“Harus diagendakan Ba­n­mus, jangan dipanggil be­gitu saja. Karena kita men­yaran­kan hearing dilakukan KPU dihadapan semua ang­gota DPRD, bukan dila­kukan oleh Komisi A saja,” tutur politsi Nasdem Az­wirman.

Dalam pemanggilan K­PU ini, anggota DPRD Ka­bupaten Solok juga men­yer­ta­kan pemanggilan Pan­wa­slu dan petugas keamanan seperti Kepala Satpol PP. Hal itu penting agar pelak­sana­kan pengawasan Pilkada berjalan sinergis antara pe­nye­lenggaran dengan penga­wasan.

Pihak DPRD bahkan ingin mengetahui tentang pola tahapan Pilkada itu sendiri, termasuk upaya me­­ng­­hadirkan ketiga paslon peserta Pilkada tahun 2015.

“Tidak KPU saja, Pan­waslu juga harus dipanggil. Agar bekerja dan menindak pelanggaran kampanye. Bu­kan diam-diam saja,” katanya.

Guna mencairkan su­asana dengan pemanggilan  KPU, pimpinan sidang Har­dinalis Kobal memastikan, pertemuan dengan KPU dan Panwaslu dilang­sung­kan tanggal 5 Oktober mendatang.

“Kita akan ajak KPU dan Panwaslu hearing di DP­RD,” kata Kobal.

Terkait itu, pihak KPU sendiri menyesalkan tu­ding­an DPRD tersebut. Sebab, sejak tanggal 25 September lalu, pihaknya sudah mela­kukan pemasangan baliho.

“Sampai hari ini dari laporan yang kita  terima, APK yang terpasang telah mencapai 60 hingga 70 per­sen,” kata Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Solok, Jons Manedi.

Pemasangan baliho ini,  kata Jons, dilakukan per nagari dan kecamatan. Un­tuk 74 Nagari, KPU me­ma­sang 2 baliho di masing-masing na­gari untuk ketiga pas­lon­bup. Sedangkan untuk 14 ke­ca­matan, KPU me­ma­sang um­bul-umbul paslon se­ban­yak 20 buah untuk ma­sing-masing kecamatan.

Se­men­tara untuk baliho beru­kuran besar, KPU ha­nya memasang 5 baliho un­tuk Kabupaten Solok di titik yang telah disepakati bersama.

“Anggota dewan ha­rus­nya melihat dan me­man­tau pada titik pemasangan ba­liho,” kata Jons via se­luler­nya. (h/ndi)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 30 September 2020 - 10:10:59 WIB

    DPRD Mentawai Ajak Masyarakat Pahami Perda AKB

    DPRD Mentawai Ajak Masyarakat Pahami Perda AKB HARIANHALUAN.COM - Ketua Komisi III DPRD Mentawai, Syafridin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang disosiali.
  • Rabu, 30 September 2020 - 07:20:34 WIB

    Demi Ketahanan Pangan, DPRD Mentawai Dukung Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar

    Demi Ketahanan Pangan, DPRD Mentawai Dukung Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung instansi terkait mengusulkan pengadaan kolam ikan air tawar pada anggaran tahun 2021, hal tersebut untuk mendukung ketahanan pang.
  • Selasa, 29 September 2020 - 21:29:31 WIB

    DPRD dan Pemkab Tanah Datar Setujui APBD-Perubahan Tahun 2020

    DPRD dan Pemkab Tanah Datar Setujui APBD-Perubahan Tahun 2020 HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Tanah Datar menyetujui Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dijadikan Peraturan Daerah (Perda)..
  • Jumat, 25 September 2020 - 09:09:03 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan 

    DPRD Mentawai Dukung Perekrutan Dokter Hewan  HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai mendukung rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai merekrut Dokter hewan, untuk anggaran Tahun 2021..
  • Selasa, 22 September 2020 - 16:07:42 WIB

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap 

    DPRD Mentawai Dukung Rencana Pengalihan Fungsi Kapal Tangkap  HARIANHALUAN.COM - Lama tidak beroperasi 15 Kapal tangkap bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Sikakap, Kepulauan Mentawai Tahun depan akan dialihkan menjadi Kapal penampung ikan dari nelayan-nelayan kecil di.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]