Harus Ada Introspeksi


Kamis, 01 Oktober 2015 - 18:56:33 WIB

Dari tiga fungsi DPR, Fadli menyebut tidak ada permasalahan di fungsi anggaran dan pengawasan. Soal legislasi, dia mengatakan bahwa kini ada sistem berbeda.

“Tuntutan legislasi agak beda dengan sebelumnya. Dulu di Baleg, sekarang di setiap komisi. Eksperimen yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi lebih akurat tapi perdebatan jadi panjang,” jelas Waketum Gerindra ini.

Fadli mengungkapkan bahwa kuantitas UU yang disahkan DPR bukan merupakan satu-satunya parameter. Dia mencontohkan parlemen di India yang hanya mengesahkan 20 persen UU dari target setahun karena tidak semua UU yang dibahas akan diterima.

“Ada negara-negara tertentu yang sudah tidak membahas lagi UU karena merasa negara itu sudah cukup UU-nya. Nah, ar­tinya, negara tidak akan ada kiamat tanpa undang-undang itu. Negara akan berjalan. DPR bukan pabrik UU,” papar Fadli.

Sementara itu, terkait satu tahun perjalanan DPR periode 2014-2019 ini, Fahri Hamzah mengaku sengaja melonggarkan pengawasan ke pemerintahan di tahun pertama. Selanjutnya, Pre­si­den Jokowi diminta siap-siap karena DPR akan lebih garang.

“Boleh dikatakan DPR tahun pertama telah melonggarkan pengawasan kepada Pak Jokowi. Lebih karena situasi di awal periode, muncul pemerintahan baru yang perlu diberikan ke­sempatan,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri menuturkan bahwa Ba­dan Musyawarah (Bamus) sudah menyepakati pembentukan pan­sus untuk menyelidiki penegakan hukum di kasus Pelindo II. Tak menutup kemungkinan akan le­bih banyak lagi pansus yang diusul­kan.  “Ada yang usulkan pansus pe­ngelolaan sepakbola. Di tahun kedua akan lebih hot pe­nga­wa­sannya,” ucap politikus PKS ini.

Terkait fungsi legislasi, Fahri lebih menonjolkan kualitas di­ban­ding kuantitas. Dia pun me­nilai saat ini kualitas legislasi DPR selama 1 tahun sudah baik.

“Yang penting kualitas legis­lasinya. Kualitasnya seperti apa. Alhamdulillah, kualitasnya bagus di DPR. Targetnya tergantung pemerintah kalau mau ngebut bersama DPR. DPR lebih siap untuk ngebut,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, anggota DPR dari Dapil NTB ini melihat masa bakti setahun sebagai penguatan proses demokrasi. Fahri me­nyoroti sistem presidensiil di Indonesia yang begitu kuat.

“Di dalam presidensialisme kita, jeleknya adalah DPR dikon­trol presiden. Dikontrol uangnya, pegawainya, kewenangannya. Pengawasan saja yang utuh me­mang kewenangan DPR,” tu­turnya. (h/dtc)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]