Pengusaha Khawatir Tak Bisa Elakkan PHK Pekerja


Jumat, 02 Oktober 2015 - 20:11:01 WIB

Ketua Bidang Pem­ber­dayaan Kabupaten/Kota Apindo Sumbar, Aldi Yu­naldi dalam pertemuan Lem­­baga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Padang, Ju­mat (2/10) di Padang me­nye­butkan, di antara kebi­jakan yang aneh itu adalah kewajiban pengusaha ter­masuk UKM untuk menjadi peserta BPJS. Sementara di lain pihak, banyak karyawan yang tidak berkenan menjadi anggota BPJS dengan ber­bagai alasan.

“Selain itu, juga kewa­jiban membayar pajak peng­hasilan (PPh) termasuk para UKM sebesar 1 persen dari nilai omzet sesuai pasal 4 ayat (2) PP No.46 tahun 2013. Bila mangkir, maka terancam pidana pengge­lapan pajak,” katanya.

Beban yang harus ditang­gung pengusaha termasuk kelompok UKM ini, masih banyak lagi, tambah anggota Apindo lainnya, Yusni El­ma. Dan kebanyakan ber­kaitan dengan perpajakan, seperti pajak air tanah, pajak kendaraan bermotor dari plat kuning wajib plat hitam, dan sebagainya. Bahkan pe­rusahaan yang sudah mati suri pun, tetap diburu pajak­nya.

Penerapan pajak terse­but dinilai tidak realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Misalnya saja PPh untuk UKM dengan om­zet dibawah Rp440 juta dipu­ngut 1 persen. Se­dangkan UKM dengan om­zet di atas Rp500 juta, maka PPh ada­lah 10 per­sen dari keun­tungan yang diperoleh.

“Bagaimana mungkin memungut PPh 1 persen di tengah daya beli masyarakat yang lesu. Banyak usaha masyarakat yang tidur ka­rena tak kuat bersaing. Ujung-ujungnya kita tak bisa hindari PHK,” katanya.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Frisdawati Amran Boer mengakui, jika ekonomi nasional hari ini tidak meng­untungkan, terjadi perlam­batan pertumbuhan ekono­mi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini berpengaruh terhadap pere­konomian daerah, termasuk Kota Padang.

Banyak perusahaan me­ng­alami kesulitan memper­tahankan rencana kerja tahu­nannya, apalagi yang meng­gunakan bahan baku impor. Lainnya adalah, masalah ketenagakerjaan karena pe­rusahaan pastinya akan me­lakukan restrukturisasi. Sa­lah satunya dengan pengu­rangan tenaga kerja atau PHK.

“Kami berharap, LKS Tripartit dapat berdiskusi mencarikan solusi dari ber­bagai permasalahan yang dihadapi itu,” katanya.

Ditambahkan Kabid Hu­bungan Industrial Dinsos­naker Padang Afriadi Mas­biran, dampak dari kondisi ekonomi ini adalah 4 peru­sahaan di Kota Padang su­dah tutup.

Sedangkan kasus PHK hingga 30 September tercatat 80 kasus dengan 200 pekerja yang terkena PHK. Termasuk didalamnya PHK 125 karyawan PT Lembah Krya.

“Kita juga undang pe­rusahaan yang sedang dirun­dung masalah ini untuk hadir untuk saling berbagi dan mencari solusi. Namun PT Lembah Krya saat ber­samaan sedang memba­yar­kan pesangon karyawan­nya,” katanya.

Terkait masalah lainnya, pihaknya juga akan meminta penjelasan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, juga Pelindo dan Koperbam terkait masalah di pe­labu­han. (h/vie)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 22 April 2020 - 16:59:59 WIB

    Anggota Dewan di Padang Minta Pengusaha Ikut Bantu Warga Tak Mampu

    Anggota Dewan di Padang Minta Pengusaha Ikut Bantu Warga Tak Mampu PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 sangat dirasakan masyarakat. Apatah lagi, bantuan bagi warga terdampak Covid-19 dari pemerintah sangat terbatas. Untuk itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pad.
  • Rabu, 05 Februari 2020 - 13:18:57 WIB

    Butuh 300 Lagi, Dishub Berharap Pengusaha Bantu Bangun Halte

    Butuh 300 Lagi, Dishub Berharap Pengusaha Bantu Bangun Halte PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Saat ini Dinas Perhubungan Kota Padang terus melakukan berbagai upaya dalam mempercepat pembangunan halte Bus Trans Padang. Bahkan jumlah yang kini ada dinilai masih kurang untuk seluruh koridor ya.
  • Ahad, 10 September 2017 - 20:40:50 WIB
    Weno Aulia Durin

    Pengusaha Butuh Kenyamanan Berusaha

    Pengusaha Butuh Kenyamanan Berusaha PADANG, HALUAN - Investasi sebuah keharusan bagi Kota Padang untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat..
  • Selasa, 29 November 2016 - 01:24:50 WIB
    GUBERNUR BUKA MUSPROV VI KADIN SUMBAR

    Pengusaha-Pemerintah Saling Tergantung

    Pengusaha-Pemerintah Saling Tergantung PADANG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Senin (28/11) membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar di Pangeran Beach Hotel, Padang. Hadir dalam kesempatan itu Wakil K.
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:22:13 WIB
    PEMKO BUKA FGD

    Wadah Diskusi Calon Pengusaha

    PADANG, HALUAN — Ka­bar gembira buat anak muda Kota Padang yang ingin belajar atau merintis hidup untuk men­jadi pengusaha. Pemerintah Kota Padang membuka Focus Group Discussion (FGD), Rabu (19/10) kemarin..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]