Pemko ‘Gagal’ Lagi Bangun Terminal di Kompleks Iwapi


Jumat, 02 Oktober 2015 - 20:11:30 WIB

“Jika memang kami disu­ruh pindah ke SPR, apakah pemko sudah menye­lesai­kan segala urusan kami ke SPR. Nanti kami disuruh membeli toko dengan harga mahal di tengah pere­ko­nomian mencekik begini, mana kami mampu,” papar Neli.

Ia berharap, jika pemko merasa bersalah setelah me­nyulap terminal di SPR menjadi pusat perbelanjaan modern, bukan dengan me­ngam­bil tempat pedagang sebagai solusinya. Bukan merubah Iwapi yang peda­gangnya sudah memiliki pelanggan tetap, disuruh pindah.

“Bagi kami pedagang ini, pindah itu bukan hal yang mudah. Kami memiliki pe­langgan yang berbelanja da­lam jumlah yang besar dan kecil, kalau pelanggan yang kecil jika kita pindah maka sudah pasti akan hilang,” keluh Neli.

Hal yang sama diucap­kan juga oleh Safar, peda­gang Iwapi Blok B. Dia tidak menolak pembangunan ter­minal di Pasar Raya Padang, karena itu untuk ketertiban pengunjung. Namun, pem­bangunan yang dilakukan jangan mengorbankan satu sisi, demi sisi yang lainnya.

“Ibaratnya jangan kor­bankan masyarakat untuk pembangunan, karena pem­bangunan itu untuk masy­a­rakat, jika itu anggapan pe­me­rintah. Bukan untuk men­capai tujuan pem­bangu­nan tapi mengorbankan ma­sya­rakat. Itulah contohnya dua terminal yang dihapus di Pasar Raya Padang, satu dijadikan PA dan satu lagi dijadikan SPR,” paparnya.

Jika tidak ada kejelasan dari Pemko Padang kemana dia akan pindah maka dia tidak akan menyerahkan tokonya. Karena di sanalah dia mencari nafkah untuk anak dan istri. “Mungkin bagi pegawai pemko ini untuk pembangunan. Tapi bagi kami, ini tempat kami mencari nafkah,” katanya lagi.

Sebelumnya Ke­pala Di­nas Pasar, Endrizal menga­takan sejak tahun 2010, ren­cana pembangunan terminal tersebut sudah mu­lai di­bicarakan Pemko Pa­dang yang tertuang dalam ang­garan ganti rugi dengan pe­dagang.

Menurut dia, kebu­tuhan terminal di Pasar Raya sa­ngat penting untuk mengga­lakkan kembali Pa­sar Raya Padang, yang per­nah menja­di jantung perekonomian Kota Bing­kuang ini. Na­mun, masih ada persoalan yang belum dise­lesaikan atau perlu kerja sama semua pi­hak, yakni me­min­dahkan atau mengakomodasi pe­dagang yang ada di Kom­pleks Iwapi. Jumlah peda­gang yang ada di Iwapi hanya 200 orang.

“Saat ini kita mena­war­kan alternatif kepada pe­dagang, yang masih kita bicarakan dengan semua pemangku kepentingan. Ke­mana pedagang ini kita pin­dahkan. Kesepakatan itu harus kita temukan antara pedagang dengan pemko. Selama belum ada kese­pakatan kita juga tidak akan memindahkan pedagang, kita akan tunggu dulu sam­pai menemukan kesepa­katan,” papar Endrizal.

Terkait dengan ganti rugi yang sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5,6 miliar, pemko tidak bisa membayarkan. Karena me­nyalahi UU atau aturan yang berlaku. Untuk itu, pi­hak­nya mencarikan solusi pem­bayaran ganti rugi ke­pada pedagang. (h/ows)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]