Tidak Perlu Minta Maaf pada PKI


Jumat, 02 Oktober 2015 - 20:16:57 WIB

Memang diakui Soen­mandjaja bahwa bangsa ini adalah bangsa pemaaf na­mun masalahnya bukan di situ. Malah menurutnya ak­an menjadi masalah baru bila meminta maaf pada PKI. Karena dari aspek politis, bila meminta maaf akan menempatkan pemerintah pada pihak yang salah.

“Kalau meminta maaf akan mengesankan kita yang salah. Dari aspek hukum, dalam HAM akan ber­ko­sekue­nsi pada apa yang akan diberikan pada korban, apa­kah itu materi atau finan­sial,” tegas politisi PKS itu.

Menurut Soenmandjaja, per­gu­latan politik yang me­nim­bulkan korban bukan hanya de­ngan PKI namun juga dengan pihak atau kelompok lainnya. “Terus apa kita juga akan meminta maaf pada pihak atau kelompok yang lain?” tanyanya.

Ditegaskan Soenmandjaja, sikap dasar bangsa Indonesia soal komunis sudah diatur dalam Ketetapan No. XXV/MRS/Ta­hun 1966. “Jadi negara sudah jelas mempunyai sikap, yaitu melarang ajaran komunis dan ateis.,” tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah. Tidak ada dasar hukum untuk meminta maaf kepada PKI karena Ketetapan No. XXV/MPRS Tahun 1967 di ma­na tap itu mengatur soal pela­rang­an ideologi komunis dan ateis. “Tap itu masih berlaku. Jadi tidak perlu meminta maaf ke PKI,” tegas Ahmad Basarah.

Meski demikian kata Ahmad Basarah, ada Tap MPR yang mengatur peninjauan-peninjauan pada tap-tap yang masih ada bahwa tap yang masih berlaku harus disesuaikan dengan jaman­nya, baik secara hukum dan demokrasi.  ”Namun demikian, Tap No. XXV/MPRS  Tahun 1967 itu tidak boleh diberlakukan dengan sewenang-wenang kepada anak dan cucu PKI,” katanya.

Ahmad Basarah men­yim­pulkan bahwa permintaan maaf kepada PKI secara juridis formal belum memiliki dasar hukum dalam ketatanegaraan. “Per­mintaan maaf bisa terjadi bila ada putusan pengadilan yang menya­takan negara salah sehingga harus melakukan minta maaf,” ujarnya.

Dalam soal korban pada Pe­ris­tiwa Tahun 1965, Ahmad Ba­sarah menyebut bahwa korbannya  tidak hanya dari dari kalangan PKI namun juga dari kalangan PNI bahkan Presiden Soekarno dan keluarganya.

Dengan demikian menurut Ahmad Basarah, justru peme­rintah harus meminta maaf pada Presiden Soekarno dan ke­luarga­nya. Karena menurut Ahmad Basarah, ada masa Presiden SBY, Soekarno telah diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

“Untuk menjadi Pahlawan Nasional salah satu syaratnya tidak pernah berkhianat pada bangsa dan negara. Dengan pe­ngang­katan sebagai Pahlawan Nasional maka Presiden Soe­karno tak terbukti melakukan peng­khianatan pada bangsa dan negara. Karena itu pemerintah perlu meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya,” kata Basarah.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat mem­buka TOT mengatakan bahwa banyak yang sudah kehilangan rasa nasionalismenya karena tidak mengamalkan dan men­jabarkan 4 Pilar.

“Kita harus konsisten me­ng­hafalkan, mengamalkan, dan memahami, serta menghayati 4 Pilar. Sebagai warga negara yang konsen pada masalah kebangsaan maka kita harus mengakui bahwa tak ada negara di dunia ini yang bisa berdiri tanpa ideologi dan tak ada negara di dunia yang bisa berdiri kokoh bila rakyatnya tak memahami ideologi bangsanya,” kata Oesman Sapta.

Dikatakan, pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indo­nesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tak akan pernah ada meski demi­kian bangsa ini hampir tergelincir karena mengingkari Pancasila. “Untung sekarang semua rindu Pancasila,” ujarnya. (h/sam)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]