Pengesahan Sejumlah Ranperda Tertunda


Selasa, 06 Oktober 2015 - 19:31:47 WIB

Tidak hanya itu, APBD Perubahan tahun 2015 juga terganggu pelaksanaannya, karena Pelaksana Harian Bupati yang telah menjabat hampir satu bulan lebih itu, memiliki kewenangan ter­batas untuk menyetujui re­alisasi anggaran.

“Saya memiliki ke­we­nangan yang terbatas. Tidak bisa merealisasikan ang­garan yang lebih dari Rp200 juta. Saya juga tidak di­per­kenan­kan menandatangani nota kesepakatan penge­sahan Ranperda menjadi Perda,” kata Syafei.

Tidak hanya itu, Syafei juga menuturkan, karena tidak jelasnya pelantikan pejabat bupati, telah men­ye­babkan kegiatan strategis daerah terancam batal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pasaman Ha­niful Khairi mengakui de­ngan terjadinya penundaan pelantikan Pj. Bupati, me­nyebabkan DPRD Pasaman harus merubah kembali age­n­da legislatif untuk bulan Oktober mendatang.

“Kami ingin cepat ber­buat, namun kendala ada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kami pun tidak dikasih tau kapan pe­lantikan itu dan apa alasan ditundanya pelantikan pe­jabat bupati,” ungkap Ha­niful Khairi.

Ia tidak terima alasan Pemprov Sumbar, menunda pelantikan Pejabat Bupati karena Pemprov fokus me­m­persiapkan kunjungan Pre­­si­den Joko Widodo ke Su­mbar. “Tidak bisa di­te­ri­ma kalau fokus mem­per­siapkan kedatangan Pre­siden telah mengabaikan pelantikan Pj Bupati. Ke­ter­lambatan pelantikan ini, telah memicu lumpuhnya sejumlah kegiatan penye­lenggaraan pemerintahan daerah,” sebutnya.

Haniful “Anto” Khairi menjelaskan, selain pe­nun­da­an pengesahan se­jum­lah Ranperda, ketiadaan Pj Bu­pati juga mendorong ke­ter­lambatan pelaksanaan se­jum­lah proyek pem­bangu­nan yang pos anggarannya terletak pada APBD Peru­bahan 2015.

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Pasaman tentang jadwal ke­giatan DPRD Kabupaten Pasaman selama Oktober 2015, Kegiatan yang ditunda adalah penandatanganan nota kesepakatan Prolegda 2016,penandatangan MoU KUA PPAS APBD 2016, penyampaian nota pe­ngan­tar APBD 2016 dan kun­jung­an-kunjungan DPRD Kabupaten Pasaman.

Selain itu, kelanjutan pembahasan tiga Ranperda inisiatif dewan juga di­ke­luarkan dari agenda karena untuk pengesahan Ranperda perlu adanya Pj Bupati un­tuk menandatangani. (h/col)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 06 Maret 2018 - 10:11:02 WIB

    Pengesahan Ranperda GAKY Terancam

    Pengesahan Ranperda GAKY Terancam PADANG, HARIANHALUAN.COM- Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang tengah dibahas DPRD dipastikan tertunda. .
  • Jumat, 20 Mei 2016 - 04:27:34 WIB
    Resolusi Masyarakat Adat Mentawai

    Tuntut Pengesahan Perda PPMHA

    MENTAWAI, HALUAN — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Ke­puluan Men­tawai, mendesak DPRD setempat untuk segera membentuk Pansus dalam mem­percepat pene­tapan Ranperda Pe­nga­kuan dan Perlindungan Hukum.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]