Revisi UU KPK Ditolak


Selasa, 06 Oktober 2015 - 19:50:03 WIB

“UU sekarang sudah cu­kup baik terkait teknis pen­ce­gahan dan penindakan. Memang masalah mana­jemen struktural saja yang perlu dievaluasi,” kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, Selasa (6/10).

Indriyanto‘ menjelaskan, salah satu yang memang perlu dievaluasi adalah ter­kait struktur penasihat KPK. Terkait usulan adanya dewan pengawas, Indriyanto me­nyarankan agar berada di luar KPK.

“Misal terkait penasihat KPK yang berada dalam struktur KPK. Sebaiknya ada dewan pe­ngawas di luar struktural agar lebih independen saja,” jelas Indriyanto.

KPK mengingatkan kepada publik bahwa sebenarnya Presi­den Jokowi sudah menolak ada­nya pengajuan revisi UU KPK. Namun, ternyata DPR ‘me­maksakan’ untuk melakukan revisi.

“ Presiden kan sudah menolak utuk melakukan perubahan mau­pun revisi UU KPK,” tegas guru besar hukum pidana itu.

Plt Pimpinan KPK Indri­yanto Seno Adji mengingatkan pe­ngertian ad hoc yang dijadikan alasan DPR, terutama PDIP untuk mengatur umur KPK ha­nya 12 tahun saja.

“Perlu dipahami bahwa apa­bila KPK dianggap sebagai lem­baga ‘ad hoc’, maka pemahaman ‘ad hoc’ tidak dapat didasari atas masa waktu berlakunya, tapi kondisilah yang menentukan hal tersebut,” kata Indriyanto.

Jika merunut sejarah, KPK didirikan sebagai lembaga ad hoc karena kinerja kejaksaan/kepo­lisian belum optimal dalam memberantas korupsi. Namun, kini saat korupsi masih mera­jalela, DPR yang diaktori PDIP malah hanya ingin KPK hidup selama 12 tahun saja.

“Perubahan UU KPK untuk saat ini belum waktunya dan tidak kondusif karena selain berdam­pak terhadap eksistensi KPK juga iklim politik masih belum jelas arah dan tujuan revisi ini,” tegas guru besar ilmu hukum pidana itu.

Sebelumnya diberitakan, DPR mulai membahas revisi UU KPK di Badan Legislasi. Salah satu pasal di rancangannya adalah tentang masa berlaku KPK.

­“Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan,” bunyi pasal 5 rancangan RUU KPK.

Diutak-atik

Sejumlah kewenangan KPK lainnya juga diutak-atik DPR lewat rancangan revisi UU KPK yang diajukan seperti tentang penghentian penyidikan.

Saat ini, KPK tidak memiliki wewenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dengan demikian, semua kasus-kasus di KPK harus ditun­taskan. Dalam rancangan revisi UU KPK, pengaturan soal peng­hentian perkara diatur di pasal 42.

Sementara soal kewenangan penyadapan, DPR mengusulkan agar kewenangan penyadapan KPK adalah atas seizin Ketua Pengadilan Negeri.

“Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri,” bunyi pasal 14 a dari rancangan revisi UU KPK. Sebelumnya, KPK me­miliki kewenangan penyadapan dalam hal penyidikan. Tidak ada aturan khusus terkait izin.

Draf revisi itu juga mencakup aturan soal pengalihan kasus ke kepolisian dan kejaksaan. KPK direncanakan hanya bisa mena­ngani kasus bila kerugian negara di atas Rp 50 miliar seperti tercantum dalam Pasal 13 di rancangan revisi UU KPK.

Sebelumnya, batas minimal kerugian negara kasus yang dita­ngani KPK adalah Rp1 miliar.

Kemarin sore, usulan itu diba­has di Badan Legislasi dan mendapat pro-kontra. Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menyebut pihaknya tidak dapat menolak usulan dari anggota.

“Kan baleg tidak bisa menolak bila ada usulan, karena aturan undang-undangnya bila ada pe­ngusul maka harus kami bahas,” ujar Firman dalam rapat Baleg.

Usulan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi prolegnas prioritas tahun 2015 paling banyak diaju­kan oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni 15 orang.

Dari keterangan yang dipe­roleh, anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus Golkar yang ingin revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Sejumlah nama politikus PDIP seperti Masinton Pasaribu, Arteria Dah­lan, Abidin Fikri, sampai Juni­mart Girsang menandatangani pengusul penggunaan hak ini­siatif DPR.

Kemudian, Fraksi Golkar ada 9 anggota dewan. Nama-nama politikus Partai Pohon Beringin ini seperti Tantowi Yahya, Adies Kadir, Bambang Wiyogo, Kahar Muzakir, dan Muhammad Misb­akhun setuju UU KPK direvisi.

Selanjutnya, ada dua anggota dewan dari Fraksi PKB yaitu Irmawan dan Rohani Vanath. Sementara, Fraksi PPP ada lima anggota dewan yang di antaranya ada Arwani Thomafi dan Elviana.

Lalu, Fraksi NasDem ada 11 anggota dewan yang di antaranya Amelia Anggraini, Ali Mahir, dan Hamdhani.

Adapun Hanura yaitu tercatat ada tiga anggota fraksinya yang tanda tangan, salah seorang di antaranya Djoni Rolindrawan.

Revisi UU KPK di dalam program legislasi nasional (Pro­legnas) awalnya ditetapkan seba­gai inisiatif pemerintah. Kini, DPR mengambil alih pemba­hasan itu agar revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.

“RUU KPK ini bola panas, sebelum ini menjadi bola panas dan bisa menjadi bola liar. Ini dulu kan sudah inisiasi peme­rintah, sekarang mau jadi inisiatif DPR. Kalau dari perhitungan waktu, memang pengalaman saya lebih cepat inisiatif DPR,” kata anggota F-PDIP Hendrawan Su­pra­tikno dalam rapat Badan Legislasi di Gedung DPR, Sena­yan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10.

Hendrawan menuturkan bah­wa bila rancangan diajukan oleh peme­rintah, maka daftar inventarisasi masalah (DIM) hanya dari 1 dari pemerintah. Bila diajukan oleh DPR, ada 10 DIM dari 10 fraksi.

“Saya usulkan pembicaraan pimpinan Baleg dan kapoksi, ketua fraksi, supaya ini bisa lebih dingin. Saya memberi apresiasi kepada teman-teman yang me­ngusulkan ini,” ucap Ketua DPP PDIP ini.

Usulan agar UU KPK diubah paling banyak diajukan oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni 15 orang. Sejumlah nama politikus PDIP seperti Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan, Abidin Fikri sampai Junimart Girsang menan­datangani pengusul penggunaan hak inisiatif DPR. Selain PDIP, rancangan revisi UU KPK juga diusulkan oleh NasDem, Hanura, PKB, PPP, dan Golkar. Kini, pembahasan masih bergulir di Badan Legislasi. (dtc/met)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 26 Juni 2019 - 12:35:50 WIB

    UU MD3 Tak Perlu Direvisi

    JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak perlu direvisi lagi karena revisi terakhir sudah mengembalikan ke proporsinya untuk kursi pimpinan DPR, sesuai dengan jumlah kursi terbanya.
  • Jumat, 16 September 2016 - 03:01:58 WIB

    Revisi UU Pemilu Jadi Agenda Rutin

    JAKARTA, HALUAN — Ketua FPKB DPR RI Hj. Ida Fauziah menginginan UU Pemilu tidak diganti atau direvisi setiap pelak­sanaan pemilu, seperti yang terjadi selama ini. Karena itu ia mengharapkan Revisi UU Pemilu untuk Pemilu 20.
  • Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:20:37 WIB

    KPK Tolak Revisi UU KPK

    JAKARTA, HALUAN — KPK menegaskan menolak revisi UU KPK yang kini tengah dibahas di DPR. Mendapat dukungan banyak pihak, KPK menyerukan sikap perlawanan terhadap segala tekanan pemberantasan korupsi yang .

  • Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:24:24 WIB

    DPD Dukung Revisi UU Pilkada

    PERMUDAH CALON INDEPENDEN

    JAKARTA, HALUAN —Ang­­gota Komite I DPD RI  Abdul Aziz Kahfi men­du­kung revisi UU Pilkada dan mempermudah calon in­de­penden untuk me­ngan­tis.

  • Ahad, 12 Juli 2015 - 19:09:10 WIB

    KPU Revisi Peraturan KPU

    AKOMODASI PARPOL BERKONFLIK

    JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemilihan Um­um (KPU) berencana mengubah Pasal 36 Pe­raturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015, tentang pengurus partai politik.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]