Pemerintah Turunkan Harga Solar


Rabu, 07 Oktober 2015 - 20:01:39 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said me­ng­atakan penurunan harga solar tersebut mulai berlaku Sabtu (10/10).

“Penurunan solar ini berlaku mulai tiga hari sejak pengumuman,” kata dia.

Sementara, untuk harga BBM jenis Pertamax diturunkan Rp 200 per liter menjadi Rp 9.000 per liter dari Rp 9.200 per liter. untuk BBM jenis Pertalite, pemerintah menurunkan Rp 100 per liter. “Pertamax sudah berlaku mulai 1 Oktober. Kita komitmen untuk men­jaga kebijakan subsidi. Karena BBM bukan lagi barang subsidi,” pungkas dia.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga merilis paket kebijakan ekonomi jilid III. Dalam paket tersebut, terdapat 6 paket kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paket ini diharapkan bisa mendorong geliat ekonomi Indonesia ke depan.

“Kami ingin menyampaikan bebe­rapa paket di sektor keua­ngan. Ada 6 paket yang dike­luarkan OJK,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mulia­man D Hadad, saat mengumumkan pa­ket kebijakan ekonomi jilid III, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10).

Muliaman menjelaskan, ter­kait relaksasi ketentuan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing atau valas, OJK akan mem­beri­kan kelonggaran per­syaratan sehingga banyak bank yang bisa ikut mengelola dana valas. Bisnis ini disebut sebagai bisnis trust alias trustee.

“Ini sebagai stimulus, untuk me­ngelola valas, terkait penge­loaan valas hasil ekspor, perlu adanya kebijakan perbankan dalam mengelola dana valas, tentu kita harapkan akan besar yang masuk. OJK melakukan relaksasi terhadap persyataran bank umum dan kantor cabang bank asing untuk penitipan atau bisnis trustee ini,” jelas dia.

Muliaman menyebutkan, ada bebe­rapa inisiatif terkait aturan tersebut yaitu perubahan-peru­bahannya yaitu jumlah bank diperluas, artinya tidak terbatas kepada beberapa bank saja karena kemampuan terbatas dan per­syaratan rumit.

“Kita harapkan jumlah bank untuk mengelola valas diper­banyak, tidak perlu menggunakan kantor bank asing yang ada di dalam negeri tapi bisa meng­gunakan bank dalam negeri, jadi bisa melakukan aktivitas di dalam negeri,” sebut dia.

Untuk skema asuransi perta­nian, Muliaman menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama de­ngan Kementerian Pertanian, BUMN, dan konsorsium peru­sahaan asuransi.

Skema ini akan diterapkan untuk asuransi usaha tani padi. Skema pembayaran preminya adalah sebesar 80% akan dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi dan 20% dibayar petani sehingga risiko kerugian petani bisa di­minimalisir.

“Dengan skema ini kerugian petani bisa dikurangi, sehingga para petani menjadi bankable,” katanya. Saat ini, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk meng-cover 1 juta hektar lahan padi untukk tahun depan.

“Premi per hektar Rp 180 ribu per, Rp 150 ribu dibayar peme­rintah sebagai subsidi, sisanya petani, pertanggungannya per hektar itu Rp 6 juta, itu angka biaya untuk tanam, tentu saja dengan terlindunginya para pe­tani, lebih terbuka aksesnya,” terang dia.

Terkait revitalisasi modal ventura, Muliaman menjelaskan, peran ini dalam mendukung UMKM khususnya start up bisnis yang kadang-kadang sulit men­dapatkan pendanaan perbankan terutama industri kreatif.

“Nanti dana ventura ini meru­pakan sumber dana modal ven­tura. Perluasan di bidang kegiatan usahanya tidak hanya penyertaan saham dan pembelian obligasi tapi juga penyaluran pendanaan produktif seperti penerbitan surat utang perusahan kreatif. Dengan ini, akses keuangan pengusaha pemula dan eknomi kreatif se­makin mudah,” jelas dia.

Selanjutnya pembentukan kon­sorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif. OJK beker­jasama dengan Kemenkeu.

“Kami mengundang ekonomi kreatif dan Kemenkeu, kita meng­ga­bungkan perusahaan penja­minan kredit. Saya pikir ini paket mirip-mirip KUR,” katanya.

Kemudian kebijakan soal pemberdayaan lembaga pem­biayaan ekspor. Dalam hal ini juga OJK akan bekerjasama de­ngan Kemenkeu. Pihak Kemen­keu akan mengatur berbagai macam program yang mengawasi aspek keuangan dari lembaga ini.

“Lembaga pembiayaan ekspor ini dulunya bank eskpor Indo­nesia. Sudah berubah menjadi lembaga pembiayaan tapi aturan­nya masih mirip bank. Yang ingin dilakukan adalah mengubah da­sar peraturan operasional ini menjadi selayaknya perusahaan pembiayaan,” sebut dia.

Terakhir, kata Muliaman, OJK akan kembali meng­imple­mentasikan one project concept. OJK akan melakukan penilaian kualitas aset bank umum.

“Bank wajib menetapkan kua­litas aset yang sama untuk mem­biayai debitur baik satu atau lebih bank, maka dalam hal terjadi pemisahan arus kas, dapat dite­tap­kan berbeda, pada dasarnya based on project,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Sumbar, Teddy Alfonso mengapresiasi 6 poin yang dituangkan pada paket eko­nomi jilid III ini.

“Di balik itu semua, yang  paling penting adalah imple­mentasi dari program penyela­matan ekonomi bangsa  tersebut agar nantinya program itu tak sekedar tertuang dalam lembaran penetapan peme­rintah,”kata Teddy.

Komisaris Utama PT Jam­krida Sumbar ini mencontohkan beberapa langkah sebelumnya yang tak berjalan optimal karena tak didorong instrumen lembaga pelaksana, seperti perbankan.

“Contoh saja program KUR. Realitas yang berkembang tak sebanding dengan mimpi dari program itu sendiri. Hasilnya kucuran dari perbankan yang diharap tak tercapai,”kata Teddy seraya menyebut pentingnya peran OJK untuk mendorong lembaga keuangan komit dengan paket ekonomi ini.

Nada optimisme juga datang dari Ketum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia. Dihubungi Haluan melalui telepon genggamnya, putra Fak-Fak, Papua itu menga­takan  untuk melihat seberapa besar dampak paket ekonomi jilid III, tentu harus melihat capaian paket ekonomi jilid II.

“Kita sama-sama lihat bebe­rapa hari terakhir nilai tukar rupiah menguat terhadap US Dollar, termasuk saham,” katanya. Menurutnya ini adalah bagian dari konsistensi pelaksanaan program paket ekonomi jilid II serta langkah Bank Sentral Ame­rika Serikat yang tak menaikan suku bunganya.

Untuk itu, pelaksanaan paket ketiga ini, sector riil harus jadi perhatian dan memberikan sti­mulus kepada kegiatan ekspor agar cadangan devisi bertambah. Penurunan harga BBM, listrik serta avtur akan berimbas pada peningkatan daya saing industri dalam  negeri tanpa mengabaikan proyek-proyek padat karya.

“Jadi, proyek-proyek peme­rintah juga terus digencarkan sehingga serapan anggaran makin baik. Perlu tiga hal agar serapan anggaran dapat berjalan seba­gaimana mestinya, yakni sing­kronisasi hukum, political will dan kerjasama,”sebut mantan aktifis HMI itu.

Pemerintah Sumbar sendiri sudah menyiapkan langkah untuk mempercepat serapan anggaran dengan melahirkan Kesepakatan Inna Muara dalam Rakor Kabu­paten/Kota beberapa waktu lalu.

Dari data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar. Hingga Sep­tem­ber 2015, realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar pada angka 50,8 persen. Sementara untuk reaslisasi fisik sudah men­capai 64 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Sum­bar Reydonnyzar Moenek dite­mui di Gubernuran Sumbar pe­kan lalu mengatakan, peningka­tan realisasi tersebut akibat ko­mit­men antara Pemprov Sumbar dengan Kajati Sumbar dan Kapol­da Sumbar untuk tidak mem­pidanakan kesalahan adminis­trasi. Sehingga, tidak ada lagi ketakuran penyelenggara angga­ran untuk merealisasikannya.

Menguatkan pertanyaan Don­ny, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau, Muhammad Yani dite­mui Haluan Selasa (6/10) di escape building Kantor Gubernur Sumbar mengatakan, ada sekitar enam daerah yang realisasinya masih rendah. Hal ini diakibatkan adanya beberapa daerah yang sedang transisi kepemimpinan.  (h/mdk/dtc/mat/mg-isr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 31 Agustus 2016 - 03:20:22 WIB
    PEMILU 2019

    Pemerintah Berupaya Terapkan E-voting

    Pemerintah Berupaya Terapkan E-voting JAKARTA, HALUAN — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan pemerintah sedang mengupayakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pemilu 2019..
  • Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:49:21 WIB

    Pemerintah Tetapkan Hari Santri 22 Oktober

    JAKARTA, HALUAN — Pre­siden Joko Wi­do­do te­lah menetapkan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Penetapan terse­but berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015.

    .

  • Rabu, 14 Oktober 2015 - 19:46:43 WIB

    Pemerintah Akan Terapkan Program Bela Negara

    JAKARTA, HALUAN — Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan baru sedikit mendapat informasi rencana program Bela Negara dari Kementerian Pertahanan. Penjelasan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacu­du kepada L.

  • Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:11:20 WIB

    Pemerintah Akan Beli Pesawat Waterbombing

    KAMPAR, HALUAN — Presiden Joko Widodo mengatakan tahun depan berencana membeli pesawat khusus untuk penanganan bencana kebakaran (waterbombing).

    “Minimal tiga pesawat yang me­miliki kapasitas besar, m.

  • Jumat, 25 September 2015 - 19:04:03 WIB

    Pemerintah Impor Lagi 200.000 Ekor Sapi

    JAKARTA, HALUAN — Pe­merintah kembali mem­buka keran impor sapi. Se­telah pada periode Juli-September lalu pemerintah menerbitkan izin impor sebanyak 50.000 ekor sapi bakalan, kini ada jatah 200.000 e.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM