DPR Rancang RUU Pengampunan Nasional


Kamis, 08 Oktober 2015 - 19:50:08 WIB

“Orang yang terkena ka­sus korupsi tidak bisa meng­gunakan dananya dalam tax amnesty, kemudian orang yang sedang berproses dalam pengadilan tipikor juga eng­gak bisa mengikuti tax am­nesty. Jadi jangan diartikan dan dipersepsikan yang sa­lah tentang pengampunan pajak ini,” ujar Anggota Komisi XI,  Misbakhun di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10) malam.

Anggota Fraksi Golkar itu juga menepis berita yang selama ini beredar yakni terkait pemberian pengam­punan terhadap tindak pi­dana khusus atau special amnesty. Ia mengklaim sejak awal DPR tidak mengu­sul­kan pemberian fasilitas Tax Amnesty kepada korup­tor.

“Enggak ada keinginan apapun dari tax amnesty ini untuk memberikan pengam­punan pada koruptor. Saya akan kawal tidak ada korup­tor yang akan kita ampuni dari tax amnesty ini,” katanya.

Anggota Komisi XI lain­nya Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengatakan pihak DPR sepakat men­dorong tax amnesty menjadi Undang-Undang Pengam­punan Nasional setelah me­li­hat realisasi penerimaan pajak yang kurang memuas­kan hingga saat ini dan pe­me­rintah berpotensi me­nam­bah porsi utang.

“Apalagi masuk 3 bulan terakhir, kalau shortfall ini enggak diatasi maka kita akan hadapi defisit APBN yang besar,” katanya.

Menurutnya tax amnesty juga bisa dijadikan instru­men untuk merepatriasi modal yang selama ini parkir di luar negeri. Ia mencon­tohkan jika ada seseorang yang memiliki harta Rp 10 triliun, namun ia merupakan pengemplang pajak, maka dengan tax am­nesty ia ber­hak mendapat pembe­basan sanksi setelah membayar denda sebesar lima persen denda dari har­tanya, tapi ia tidak akan dipidanakan atau dipenjara.

“Kalau dia punya Rp 10 triliun, denda hanya Rp 500 juta, tapi kan semua modal­nya dia di taruh di dalam negeri. Modal itu yang bisa menjadi instrumen pem­biayaan dalam negeri,” ujarnya.

“Logikanya mas kita min­ta orang asing untuk taruh dana di sini, masa kita biarkan orang kita taruh dana di luar,” lanjutnya.

Menurut Andreas, pem­bahasan tax amnesty kini tengah disusun dalam Ran­cangan Undang-Un­dang. DPR sendiri menga­ku ma­sih menunggu perhitungan potensi penerimaan dari Kementerian Keuangan se­ba­gai otoritas fiskal.

“Kalau rencananya un­tuk menghindari shortfall, Bisa saja akhir tahun ini selesai,” katanya. (h/net)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM