KPK Tolak Revisi UU KPK


Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:20:37 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Ruki menyerukan seluruh elemen masyarakat melawan segala upaya untuk melemahkan KPK, termasuk rencana pembunuhan KPK melalui pem­bahasan revisi UU. Padahal, selama ini KPK menjadi salah satu lembaga acuan bagi lembaga antikorupsi di beberapa negara. “Saat akan yang menekan proses pemberantasan korupsi, hanya ada satu kata. Lawan!” seru Ruki disambut sahutan para ratusan alumni perguruan tinggi.

Para pegawai KPK pun mendukung penuh langkah pimpinannya yang menolak revisi UU KPK. “Kami para pegawai akan melawan segala tindakan yang akan melemahkan KPK secara organisasi,” tutur ketua wadah pegawai KPK, Faisal. KPK mengajak semua pihak untuk bersatu. Jika ada pihak yang coba melemahkan gerakan pemberantasan korupsi, lawan! Seskab Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah akan mendengarkan opini publik terkait revisi UU KPK.

“Ya namanya pemerintah, tentunya memperhatikan pro dan kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun kan juga ada,” ujar Pramono di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Tetapi pandangan resmi dari pemerintah baru akan disam­paikan apabila ada permintaan resmi dari DPR. Pramono me­nya­takan pemerintah tak akan mencampuri ranah legislatif apabila tak dilibatkan.

“Bagaimana sikap peme­rin­tah, ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” ungkap Pramono.

Menurut Pramono saat ini belum ada pembahasan secara khusus dari pemerintah mengenai detail isi revisi UU KPK. Tetapi Pramono menyebutkan bahwa mengenai kontroversi revisi UU KPK akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Tentu akan dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi,” kata Pramono. Wakil Ketua DPR Fadli Zon sendiri memper­tanya­kan isi draf revisi UU KPK yang membatasi usia lembaga anti­korupsi itu hingga 12 tahun lagi. Dia menganggap saat ini KPK masih dibutuhkan.

“Kalau menurut saya, pem­batasan waktu harus ada alasan jelas. Apa dalam 12 tahun bisa hilangkan korupsi. Bisa saja 15, 20, 50 tahun. Wacana ini masih diper­debatkan, bisa juga perma­nen,” kata Fadli di Gedung DPR, Sena­yan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Fadli menuturkan bahwa pem­batasan usia KPK hanya sekian tahun ataupun menjadi permanen harus ditentukan se­cara bersama-sama. Menurutnya, saat ini kepolisian dan jaksa belum maksimal sehingga KPK masih diperlukan.

“Dalam keadaan sekarang, kita membutuhkan KPK karena polisi dan jaksa belum maksimal dalam pemberantasan korupsi. Ini harus diperhitungkan sejauh mana,” ujar Waketum Gerindra ini.

Dia lalu menyoroti indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih tinggi padahal penin­dakan sudah banyak. Menurut­nya, ada pula sejumlah hal yang perlu dikoreksi.

“Perlu dikoreksi, kenapa be­gitu banyak penindakan tapi korupsi tidak turun,” ucap Fadli.

Lalu, bagaimana dengan sikap Gerindra terkait revisi UU KPK ini?  “Kita kaji dulu drafnya,” jawab President Global Organization of Parlementarians Against Corruption (GOPAC) ini. (h/dtc)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 13 Agustus 2016 - 04:42:41 WIB

    KPUD Sijunjung Kerja Sama dengan KPKD

    SIJUNJUNG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sijunjung menjalin kerjasama dengan Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi (KPKD) setempat dalam pengelolaan informasi dan arsip pemilu..
  • Kamis, 30 Juni 2016 - 06:15:39 WIB
    65 Persen Untuk Kepentingan Bisnis

    KPK Soroti Peran Donatur Dalam Pilkada

    KPK Soroti Peran  Donatur Dalam Pilkada JAKARTA, HALUAN — Ko­­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis riset tentang pendanaan kampanye, terutama berkaitan dengan peran dan motivasi perseorangan atau badan hukum swasta yang men­jadi donatur bagi calon kepala d.
  • Rabu, 25 November 2015 - 19:35:42 WIB

    KPK Bakal Timpang

    PEMBAHASAN CALON PIMPINAN MASIH BUNTU

    Kendati masa tugas Dua dari lima pimpinan KPK akan habis t.

  • Senin, 23 November 2015 - 20:11:08 WIB

    Capim KPK Bakal Dikocok Ulang?

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syam­sudin mengatakan, ada kemungkinan untuk mengem­balikan nama calon pimpinan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) yang telah d.

  • Jumat, 20 November 2015 - 20:52:29 WIB

    Menteri ESDM Dilaporkan ke KPK

    SOAL FREEPORT

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/11/2015). Adapun pihak.

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM