KPK Tolak Revisi UU KPK


Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:20:37 WIB

Ruki menyerukan seluruh elemen masyarakat melawan segala upaya untuk melemahkan KPK, termasuk rencana pembunuhan KPK melalui pem­bahasan revisi UU. Padahal, selama ini KPK menjadi salah satu lembaga acuan bagi lembaga antikorupsi di beberapa negara. “Saat akan yang menekan proses pemberantasan korupsi, hanya ada satu kata. Lawan!” seru Ruki disambut sahutan para ratusan alumni perguruan tinggi.

Para pegawai KPK pun mendukung penuh langkah pimpinannya yang menolak revisi UU KPK. “Kami para pegawai akan melawan segala tindakan yang akan melemahkan KPK secara organisasi,” tutur ketua wadah pegawai KPK, Faisal. KPK mengajak semua pihak untuk bersatu. Jika ada pihak yang coba melemahkan gerakan pemberantasan korupsi, lawan! Seskab Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah akan mendengarkan opini publik terkait revisi UU KPK.

“Ya namanya pemerintah, tentunya memperhatikan pro dan kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun kan juga ada,” ujar Pramono di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Tetapi pandangan resmi dari pemerintah baru akan disam­paikan apabila ada permintaan resmi dari DPR. Pramono me­nya­takan pemerintah tak akan mencampuri ranah legislatif apabila tak dilibatkan.

“Bagaimana sikap peme­rin­tah, ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” ungkap Pramono.

Menurut Pramono saat ini belum ada pembahasan secara khusus dari pemerintah mengenai detail isi revisi UU KPK. Tetapi Pramono menyebutkan bahwa mengenai kontroversi revisi UU KPK akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Tentu akan dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi,” kata Pramono. Wakil Ketua DPR Fadli Zon sendiri memper­tanya­kan isi draf revisi UU KPK yang membatasi usia lembaga anti­korupsi itu hingga 12 tahun lagi. Dia menganggap saat ini KPK masih dibutuhkan.

“Kalau menurut saya, pem­batasan waktu harus ada alasan jelas. Apa dalam 12 tahun bisa hilangkan korupsi. Bisa saja 15, 20, 50 tahun. Wacana ini masih diper­debatkan, bisa juga perma­nen,” kata Fadli di Gedung DPR, Sena­yan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Fadli menuturkan bahwa pem­batasan usia KPK hanya sekian tahun ataupun menjadi permanen harus ditentukan se­cara bersama-sama. Menurutnya, saat ini kepolisian dan jaksa belum maksimal sehingga KPK masih diperlukan.

“Dalam keadaan sekarang, kita membutuhkan KPK karena polisi dan jaksa belum maksimal dalam pemberantasan korupsi. Ini harus diperhitungkan sejauh mana,” ujar Waketum Gerindra ini.

Dia lalu menyoroti indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih tinggi padahal penin­dakan sudah banyak. Menurut­nya, ada pula sejumlah hal yang perlu dikoreksi.

“Perlu dikoreksi, kenapa be­gitu banyak penindakan tapi korupsi tidak turun,” ucap Fadli.

Lalu, bagaimana dengan sikap Gerindra terkait revisi UU KPK ini?  “Kita kaji dulu drafnya,” jawab President Global Organization of Parlementarians Against Corruption (GOPAC) ini. (h/dtc)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Agustus 2020 - 11:11:23 WIB

    Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat Garuda, Ini Penjelasan PAN

    Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat Garuda, Ini Penjelasan PAN HARIANHALUAN.COM - Insiden ribut antara pimpinan penegak hukum dengan politikus di pesawat maskapai Garuda ternyata melibatkan pimpinan KPK Nawawi Pomolango dengan Ahmad Mumtaz Rais. PAN memberi klarifikasi perihal ribut Mumt.
  • Sabtu, 25 Januari 2020 - 08:47:18 WIB

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka Harun Berdasarkan Bukti

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka  Harun Berdasarkan Bukti JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Harun Masiku sebagai korban,  ditepis pihak  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
  • Senin, 20 Januari 2020 - 10:55:27 WIB

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menampilkan potongan rekaman CCTV di kantor DPP PDIP ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan penggeledahan pada Kamis .
  • Selasa, 08 Oktober 2019 - 21:54:42 WIB

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sudah menjadi sikap resmi Fraksi PDIP di DPR akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). .
  • Jumat, 04 Oktober 2019 - 00:43:10 WIB

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan JAKARTA,HARIANHALUAN-Ali Mochtar Ngabalin menyatakan,  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  adalah sosok pemimpin yang tak bisa ditekan maupun dikendalikan..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]