Aktivis Lingkungan Kecam Penanganan Kabut Asap


Jumat, 09 Oktober 2015 - 19:22:06 WIB

Menurutnya, masa­lah kabut asap saat ini sudah menimbulkan dampak dan kerugian yang luar biasa. Dam­­pak pada bi­dang ke­sehatan, su­dah ju­ta­an orang di daerah sumber api seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan beberapa provinsi di Pulau Kali­mantan, serta daerah-daerah lain yang mendapat kiriman asap, seperti daerah-daerah di Suma­tera Barat, menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut. Bah­kan, seperti yang diberitakan media-media, sudah ada yang meninggal dunia karena penyakit tersebut.

Dampak lainnya, kata Halim, adalah terganggunya bidang pe­ner­bangan di Riau dan Jambi, sehingga penumpang yang ingin ke Jambi dan Riau, atau orang Jambi dan Riau ingin terbang ke daerah lain, banyak yang harus pergi ke Padang terlebih dahulu dan naik atau turun pesawat di Bandara Internasional Minang­kabau. Belum lagi dampak terha­dap bidang-bidang lainnya, se­perti bidang pendidikan, yakni diliburkannya sekolah-sekolah akibat kabut asap.

Oleh karena itu, lanjut Halim, Koalisi Gerakan Sumbar Mela­wan menuntut 3 poin. Pertama, meminta Presiden Jokowi untuk mewujudkan tanggung jawab negara secara serius terhadap seluruh korban akibat kerusakan Baku Mutu Udara oleh asap hasil pembakaran lahan di Propinsi Riau, Kalimatan Tengah, Kali­matan Barat, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Wilayah lainnya di Indonesia. Kedua, meminta Presiden Jo­kowi untuk mewujudkan tanggung jawab negara secara nyata atas pemulihan kesehatan korban asap di seluruh wilayah yang baku mutu udaranya rusak. Ketiga, meminta Presiden Jokowi ber­tanggung jawab penuh selaku pimpinan negara Indonesia atas melemahnya ekonomi mas­yara­kat akibat kerusakan baku mutu udara/asap dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pro korban bencana asap.

Sementara itu, salah seorang peserta diskusi, Arif Paderi dari Integritas menyarankan kepada masyarakat sipil untuk mela­kukan upaya hukum dan non hukum. Upaya non hukum misal­nya, mengajukan komplain kepa­da serikat-serikat korporasi, seperti RSPO, OECD, ISO, CAO, dan lain-lain. Sedangkan upaya hukum contohnya, gugatan legal standing atau class action.

Peserta diskusi tersebut yang kemudian tergabung dalam Koa­lisi Gerakan Sumbar Melawan di antaranya, Walhi Sumbar, PBHI Sumbar, Perkumpulan Qbar, LBH Pers, KOMNAS HAM Sum­bar, LKAAM Sumbar, Nahdatul Ulama Sumbar, LBH Padang, LP2M, Integritas, YCM Mentawai, Rumah Bantuan Hu­kum, KPMM, FMN, HMI Badko Sumbar, HET FK Unand, KOMMA FP. Unand, MPALH UNP, Mapala Alpi­cha­nameru, Mapala Proklamator, Mapala Vivo, Mapala UMSB, Mapala Dharma Andalas, dan beberapa media di Sumbar.

Demo

Dalam diskusi aktivis di Se­kre­­tariat Walhi Sumbar, Lolong, Padang, Jumat (9/10), mereka berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa . Abdul menambahkan, pihaknya dan aktivis lingkungan di Sumbar pasti akan melakukan demonstrasi dengan me­man­faatkan momentum kunjungan Jokowi ke Sumbar. Namun, ka­pan jadwal demo tersebut belum bisa dipastikan.

“Yang jelas kami sudah me­ngi­rimkan surat pemberitahuan akan melakukan demonstrasi ke Pol­resta Padang. Kapan kami akan menggelar demo, itu yang sedang kami bahas. Mungkin Senin atau Selasa nanti,” ujar Halim yang juga Koordinator Koalisi Gerakan Sumbar Mela­wan. (h/dib)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]