Asap Tak Kunjung Lenyap


Ahad, 11 Oktober 2015 - 18:51:10 WIB
Asap Tak Kunjung Lenyap

Pertama, pembakaran oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup memperbolehkan masyarakat  membuka lahan dengan cara membakar ha­nya seluas 2 hektare (ha). Presepsi masyarakat  Mem­buka lahan baru dengan cara membakar untuk keperluan per­tanian dianggap mem­bu­tuhkan biaya lebih murah dan dapat menyuburkan tanah.

Baca Juga : Menhub Minta Penumpang Via Pelabuhan Bakauheni Rapid Test Antigen Sebelum Berangkat

Kedua, pembakaran oleh korporasi. Banyaknya hutan yang terbakar tak lepas dari ulah perusahaan-perusahaan yang di miliki oleh kong­longmerat yang bergerak di bidang perkebunan. Mereka membakar hutan dan lahan guna untuk melakukan pem­bu­kaan lahan baru serta un­tuk peremajaan tanaman sa­wit yang telah berumur lan­jut. Akibatnya, hutan yang terbakar menjadi tak ter­kendali dan kabut asap pun mencemari lingku­ngan..

Bila kita melirik sedikit me­ngenai teori kebutuhan so­sial yang dikemukakan oleh moslow, manusia itu mem­­butuhkan yang na­ma­nya keamanan. Dimana saat ini keamanan yang dibu­tuh­kan masyarakat sedang di­per­taruhkan dengan ada­nya kabut asap. Kabut asap telah membahayakan kese­hatan dan jarak pandang terganggu.

Baca Juga : Arus Balik Lebaran, Polri Alihkan Truk Besar ke Jalur Non Tol

Pertama, bahaya ter­ha­dap kesehatan yang disebab­kan oleh kabut asap tak terbatas hanya infeksi salu­ran pernafasan akut (ISPA) saja, melainkan penyakit seperti asma, penomonia, dan kematian juga mengan­cam masyarakat. Kepala UPT penanggulangan krisis dinkes  Riau, Jhon Kenedi mengatakan setiap harinya jumlah korban kabut asap terus meningkat. Dalam sehari di provinsi Riau, rata-rata penderita ISPA  menca­pai 1000 orang, Asma 72 orang, dan penomonia 25 orang. Himbauan untuk tidak melakukan aktifitas keluar rumahpun semakin sering di serukan. Akan tetapi hal ini tentu menye­babkan masyarakat tidak produktif, sehingga tak mam­­­pu memenuhi kebu­tu­han sehari-hari. Kabut asap juga menyebabkan Sekolah- sekolah diliburkan, sehingga kebutuhan pelajar akan ilmu pendidikan menjadi tidak terpenuhi.

Kedua, minimnya jarak pandang. Menyebabkan trans­­­portasi menjadi tegang­gu. Penerbangan dibatalkan, kecelakaan kendaraan ber­motor meningkat, dan nela­yan tidak dapat melaut. Pem­­batalan penerbangan me­nga­kibatkan banyak mas­kapai merugi dan penum­pang terlantar. Nelayan tak dapat melaut, hal ini ber­dampak terhadap ekonomi para nelayan, mereka akan kesulitan untuk menggais rezeki guna untuk meme­nuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian kerugian ter­ha­dap alam juga menarik un­tuk dikaji. Sebab, keba­karan hutan mempercepat pema­nasan global, asap hasil dari kebakaran dapat merusak lapisan ozon yang selama ini menjadi pelindung bumi dari panas langsung cahaya matahari. Keanekaragaman hayati menjadi punah akibat hangus terbakar.

Kerugian akibat keba­karan hutan diperkirakan mencapai angka Rp 20 Tri­liun. Uang sebanyak itu bila di belikan ke makanan rin­gan seperti kerupuk tentu tak akan habis dimakan oleh jutaan orang. Atau uang yang sedemikian banyak dibe­rikan untuk bantuan masya­rakat miskin maka kemis­kinan tentu akan berkurang.

Meski kerugian nyata aki­bat kebakaran hutan te­lah begitu nyata terlihat, tetapi mengapa kasus keba­karan hutan tak kunjung tersele­saikan? Mengapa yang di­tang­kap hanya masya­r­akat kecil dan para pesuruh saja yang diadili sementara otak dari pelaku pem­baka­ran, yaitu para korporasi-kor­porasi tidak ada yang di adili?

Seperti sudah menjadi tradisi, bencana kebakaran hutan dan lahan terus men­jadi fenomena tahunan yang tak kunjung teratasi. Bila kita melihat kebelakang, kasus kebakaran hutan seja­tinya telah terjadi sejak 18 tahun silam . tetapi pena­ngananya tetap sama hanya berkutik di urusan teknis pemadaman semata. Pre­siden selalu me­nge­rahkan pemadam keba­karan, TNI, dan lain-lain untuk mema­damkan api yang terus mem­bu­mi hangus­kan hutan dan lahan.

Pada masa pemerinta­han Bapak Susilo Bambang Yu­do­yono, beliau menge­rah­kan pemadam untuk mema­damkan api, dan polisi hutan untuk mencegah pemba­karan kembali terhadap lahan yang sudah dipa­dam­kan. Sementara pada peme­rintahan sekarang, Presiden Joko Widodo hanya turun de­ngan pemadam saja, se­hing­ga para pesuruh dari pa­ra korporasi kembali mem­bakar lahan yang sebe­lum­nya sudah dipadamkan.

kemudian mengapa para korporasi tidak ada yang tertangkap dan dijatuhi pida­n­a? Mengapa tidak ada peru­sahaan yang dicabut izin beroperasinya? Banyak ahli berpendapat, bahawa hal yang demikian terjadi akibat adanya permainan politik mutualisme antara investor politik dengan kepala da­erah.  Dalam konsep ini, kepala daerah mendapatkan dana kampanye dari investor poli­tik, sementara Per­se­roan Terbatas (PT) milik para investor politik men­dapat kemudahan dalam urusan administrasi. Kepala daerah akan takut dan me­rasa berhu­tang budi terha­dap peru­sahaan-perusahaan pem­ba­kar hutan karena te­lah mem­bantu pendanaan kampanye.

Sejauh ini baru 13 peru­sahaan yang di tetapkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan belum satupun yang di cabut izinnya. Tidak hanya sanksi administrasi berupa pencabutan izin se­ma­ta. Bila melihat ketentuan pidana yang ada dalam un­dang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Undang-undang No 19 Ta­hun 2014, maka pemilik atau pengurus dari peru­sahaan tersebut dapat dija­tuhkan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 6,7 milyar.

Namun sejauh ini, keten­tuan pidana tersebut baru mampu menjerat masya­rakat kecil yang membakar lahan untuk guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara, perusahaan-pe­ru­sahaan pembakar hutan tidak satu yang dijatuhkan sanksi pidana atau izin ope­rasi mereka dicabut. Pe­rusahaan-perusahaan terse­but hanya mendapat sanksi administrasi berupa pem­bekuan sementara izin usa­ha yang mereka miliki.

Bila kita melirik kepada hak menuasai yang dimiliki negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), maka sejatinya negara telah salah dalam menentukan perun­tukan bumi, air, dan segala sumberdaya yang terkan­dung didalamnya. Harusnya negara mencabut izin dari peru­sahaan-perusahaan yang melakukan pemba­karan tersebut. Sebab pem­berian izin terhadap peru­sahaan tersebut tidak mem­berikan kesejahteraan terha­dap rakyat, melainkan hanya kesengsaraan yang didapat oleh rakyat.

Kemudian bila dilihat dari aspek hak azasi manu­sia, sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 menga­takan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka sudah sepantasnya kita me­nun­tut pertanggung jawa­ban negara atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kabut asap hasil keba­karan hutan. sudah sewa­jarnya bila kita meminta negara untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap, agar tak ada lagi korban berjatuhan. .

Sejatinya, untuk mem­berantas kasus kebakaran hutan dan kabut asap yang tidak kunjung terselesaikan selama kurun waktu 18 tahun tidak perlu hukum yang baru. Tetapi hanya perlu ketegasan dari pemerintah dalam men­jalankan hukum yang ada. Meningkatkan kinerja aparat penegak hu­kum, mem­per­ketat penga­wasan serta meng­hukum otak dari pem­ba­ka­ran atau pelaku utamanya. Ji­ka itu terlaksana, maka insya­allah kabut asap tak tidak akan ada lagi. ***

 

ANTONI PUTRA
(Aktivis Unit kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Uiversitas Andalas)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]