Pj. Bupati Pasaman dan Tanahdatar Dilantik


Senin, 12 Oktober 2015 - 18:46:21 WIB

Pj Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek me­ngatakan, penundaan pelan­tikan Pj Bupati tersebut telah diberitahukan dan diizinkan Presiden RI Joko Widodo dan Mendagri Tjahyo Ku­molo. “Saya sudah minta izin agar membolehkan pe­lantikan dilakukan setelah pulang dari tanah suci jadi. Saya telepon Pak Sekda minta agar ditetapkan Plh Bupati saja, menjelang pe­lan­tikan Pj Bupati dila­ku­kan,” ucapnya. Dilan­jut­kannya, untuk pelantikan Pj Bupati Pesisir Selatan dan Bupati Sijunjung masih me­nunggu SK Kemendagri. “SK nya belum turun jadi kita tinggu saja,” paparnya.

Untuk diketahui, untuk Pj Bupati Pesisir Selatan sebelumnya nama Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah Alwis  diusulkan untuk mengisi jabatan ter­sebut. Sementara untuk Ka­bupaten Sijunjung nama Kepala Disperindag Mud­rika mengapung untuk me­lanjutkan ini.

Donny juga memperjelas terkait jabatan Plh yang men­jabat Kabupaten Pasaman dan Tanah datar, bahwa ja­batan Plh Bupati tetap me­miliki legitimasi yang sama dengan Pj Bupati. “Ba­nyak yang menanyakan apakah Plh Bupati dapat membahas anggaran?. Plh Bupati me­miliki k­e­we­na­ngan dalam membahas ang­garan. Kedu­dukannya seorang Plh Bu­pati, tak jauh berbeda de­ngan Pj Bupati,” tegasnya.

Dilanjutkannya, jangan dianggap Plh Bupati tak memiliki kewenangan se­perti halnya Pj Bupati/Wa­likota. “Seperti saya lah yang menunjuk Sekda se­bagai Plh Gubernur saat melak­sana­kan ibadah haji kemarin. Sekda memiliki kewe­na­ngan yang sama dalam men­jalankan pe­nyelenggaraan roda di pemerintahan,” im­buhnya.

Walaupun demikian kata Donny, tentu saja Sekda Provinsi Sumbar Ali Asmar tetap melaporkan kebijakan yang, ia ambil dalam menja­lankan roda pemerintahan. “Beliau tetap melaporkan kebijakan yang diambil da­lam menyelenggarakan roda pemerintahan,” ucapnya.

Donny memberikan ap­re­siasi terhadap kinerja Plh Bupati Pasaman yang kala itu dijabat Sekda Pasaman A Syafei Siregar yang telah menyelesaikan Ranperda APBD 2016.  ”Jadi si­ner­gitas tersebut penting untuk dilakukan. Kalau tak ada sinergitas yang baik antara Plh Bupati Pasaman dengan DPRD, maka tentu Ran­perda APBD tak akan dapat ditetapkan,” ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap ke ko­m­pakan Benny Utama dan Yuswir Lubis dalam me­majukan Pasaman. Mes­ki­pun akan berkompetisi da­lam Pilkada, tapi tetap kom­pak. Siapapun yang terpilih jadi kepala daerah di Pasa­man, masyarakat tentunya menginginkan dan me­nun­tut kesejahteraan.

Moenek juga me­ngi­ngat­kan pejabat daerah tak dis­kriminasi dalam mem­be­rikan pelayanan publik pada masyarakat serta dis­kri­mi­nasi  penganggaran pada satu daerah . APBD dari segi pendapatan haknya Peme­rin­tah, namun dari segi be­lan­­­ja merupakan haknya rakyat.

“Jangan tanyakan hak anda pada negara, tapi pe­nuhilah kewajiban anda pada pemerintah daerah. Hak dan kewajiban pasti ada pem­batasannya,” ucapnya.

Banyak orang berpikir dengan lahirnya Pasaman Barat, akan memperlambat pembangunan di Pasaman ternyata hal itu tak terbukti. “Buktinya Kabupaten Pa­saman tetap terus mengukir prestasi dalam berbagai bi­dang. Baik itu adipura, waha­na tata nugraha dan laporan keuangan daerah,” ucapnya.

Pj Bupati harus dapat membangun harmonisasi dan stabilitasi antar pe­nye­lenggara pemerintah daerah (DPRD). Selain itu Pj juga harus mampu mengurangi derajat distorsi, lakukan stabilisasi daerah, jaminan efektivitas serta kawal pe­laksanaan pilkada. “Saya ingatkan lagi PNS dan Pj Bupati atau Pj Wali Kota harus netral, jangan mau ditarik untuk kepentingan tertentu,” ucapnya.

Sementara itu Pj Bupati Pasaman Sofyan ditemui seusai acara pelantikan me­ngatakan, bahwa selain me­lanjutkan roda pe­me­rin­tahan ia juga akan mem­fasilitasi pelaksanaan Pil­kada serentak nanti.

“Untuk Pilkada nanti yang pastinya kita akan men­jaga netralitas di kalangan PNS kita nantinya,” ujarnya.

Pj Bupati Tanahdatar Sudirman Gani mem­per­kuat pernyataan Sofyan, bah­wa setiap kepala daerah harus bisa mensukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. “Kita juga akan men­sosia­lisasikan kepada masya­rakat agar menyalurkan hak pilih­nya. Untuk ASN kita akan jaga netralitas. Kalau ada yang bermain politik praktis seperti itu sanksi tegas me­nanti,” tutupnya. (h/mg-isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 01 Oktober 2018 - 15:03:51 WIB
    NAGARI KAJAI 4 TAHUN BELUM PILWANA

    Empat Pj. Wali Nagari Dilantik Bupati Pasaman Barat

    Empat Pj. Wali Nagari Dilantik Bupati Pasaman Barat PASBAR, HARIANHALUAN.COM-Empat penjabat Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dilantik oleh Bupati Syahiran. Pasalnya, walinagari sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya karena maju sebagai calon anggota legisl.
  • Jumat, 13 November 2015 - 19:15:25 WIB

    Pj. Bupati Harus Segera Dilantik

    PADANG, HALUAN — Masih belum dilantiknya penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan dua kursi pemerintahan, masing-masingnya di Kabupaten Agam dan Limapuluh Kota, dinilai pamong senior Rusdi Lubis, akan menghambat jalannya .

  • Kamis, 12 November 2015 - 19:23:41 WIB

    Agam dan Limapuluh Kota Tanpa Pj. Bupati

    NAMA BELUM DIKIRIM KE KEMENDAGRI

    PADANG, HALUAN — Jabatan Kepala Daerah Agam yang di­pimpin Indra Catri dan Irwan Fikri berakhir pada 26 Oktober lalu, se­dangkan untuk Kabupaten Limapuluh Kota .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]