Ulama: Harus Ada Pengawasan dan Pendampingan


Rabu, 14 Oktober 2015 - 19:44:00 WIB

“Pada satu sisi, ma­sya­rakat berharap kepada pe­me­rintah agar menertibkan salon-salon tersebut, hara­pan itu adalah bentuk peng­hargaan kepada pemerintah, karena sebenarnya bisa saja masyarakat bertindak sen­diri, dan biasanya cende­rung anarkis. Sedangkan di sisi lain, pemilik salon itu juga bagian dari masyarakat yang butuh hidup,” kata Mas’oed.

Kondisi saat ini, lanjut­nya, pemerintah kembali mengizinkan salon-salon tersebut beraktifitas asal mengaku bersalah dan ber­janji tidak akan macam-macam lagi, pemiliknya harus berpakaian sopan, tabiat harus diubah dan tidak melakukan lagi akt­i­fitas prostitusi.

“Pertanyaannya, apakah dengan surat perjanjian, pemerintah menjamin akti­fitas kotor tidak terjadi lagi di Padang Teater. Tentu pemerintah yang bisa men­jawabnya. Diperlukan ko­mitmen lintas instansi pe­merintah, pemilik salon dan masyarakat untuk sama-sama menjaga agar aktifitas seperti itu tak kembali ter­jadi,” tambah Mas’oed.

Ia pun menambahkan, aturan baru dari Pemko Padang untuk salon-salon itu, dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar.

Harus Ada Pendam­pingan

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Buya Duski Samad, melihat bah­wa keputusan mengizinkan kembali salon-salon Padang Teater untuk beroperasi adalah bagian dari pen­dekatan Pemko Padang un­tuk menghilangkan aktifitas prostitusi di tempat tersebut. Hanya saja, perlu penga­wasan dan pendampingan setelah aturan tersebut dija­lankan.

“Mengizinkan kembali operasi salon tersebut ada­lah bagian dari pendekatan, tapi baru pada tahap penya­daran kepada para pemilik salon, belum pada tahap pengawasan dan pen­dampingan. Tanpa dua hal itu, aturan itu mudah untuk dilanggar lagi,” jelas Duski.

Untuk menjalankan atu­ran tersebut, lanjutnya, seca­ra hukum pemerintah me­miliki kekuatan yang cukup agar aturan tersebut ber­jalan. Tapi, itu saja tidak cukup tanpa kontrol dan pendampingan yang ber­kesinambungan dari peme­rintah terhadap para pelaku salon.

“Masyarakat menentang prostitusi, aturan hukum jelas asalkan tidak ada yang memperjualbelikan hukum tersebut.

Sekarang, tinggal dari pemerintahnya, apakah aturan yang dibuat diiringi pendampingan dan penga­wasan atau tidak,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan Haluan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pasar Kota Padang mengizinkan salon-salon kecantikan yang berada di Padang Teater untuk bero­perasi kembali, asalkan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di atas surat per­janjian.

Terdapat sekitar 76 pe­kerja yang menganggur jika salon itu tetap tutup. Untuk itu kami mencoba mem­bangun komitmen dengan mereka.

Selain itu kami minta mereka membentuk ke­pengurusan dan para pe­kerja harus dilengkapi iden­titas pengenal. (h/mg-isq)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]