DPRD Riau Coret Proyek Senilai Rp2 Triliun


Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:21:19 WIB

Sementara itu, untuk penandatanganan MoU Ke­bi­ja­kan Umum Ang­garan - Prioritas Plafon Ang­garan Sementara (KUA-PPAS) APBD-P Ri­au 2015, di­rencanakan akan dilak­sa­nakan hari ini (Ka­mis, 15/10). Sebelumnya, rencana penandatanganan tersebut sempat dua kali mengalami penundaan.  Perihal di­coretnya se­jumlah kegiatan yang nilai­nya mencapai Rp2 triliun lebih itu, di­ung­kapkan ang­gota Badan Ang­garan (Bang­gar) DPRD Riau, M Adil, di sela-sela pem­bahasan KUA-PPAS APBD Peru­bahan Riau 2015, Selasa kemarin.

Politisi Hanura ini mem­­benarkan, anggaran yang dicoret Banggar selalu ber­tambah setiap kali pem­bahasan digelar. “Totalnya mencapai Rp1,6 triliun hingga tadi malam (Senin malam, red). Totalnya bisa mencapai Rp2 triliun lebih jika ikut dimasukkan es­kalasi proyek,” ujarnya.

Dikatakan legislator asal Ke­pulauan Meranti ini, Dewan akan mencoret ke­giatan yang dinilai tidak memihak kepentingan ma­syarakat. “Intinya seperti itu. Jadi kita minta peme­rintah tidak main-main,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan-ke­gia­tan fisik yang menyedot ang­garan besar dipastikan ti­dak ada masuk dalam AP­BD Pe­rubahan 2015. “Tak mungkin bisa dituntaskan. Sedangkan yang murni saja belum selesai. Tapi kalau pro­yeknya masih di bawah Rp200 juta, itu masih bisa di­ang­garkan. Yang penting, SKPD (satuan kerja pe­rang­kat daerah, red) mampu men­­ja­­lan­kannya,” beber Adil lagi.

Sedangkan untuk pem­bayaran utang proyek, se­perti Stadion Utama Ri­au, Dewan juga mencoretnya. “Kita harus hati-hati. Jadi yang belum ada dasar hu­kumnya, belum kita te­ri­ma,” ujarnya lagi. (hr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 05 Mei 2017 - 01:41:39 WIB

    Anggaran DPRD Riau Dinilai Boros

    PEKANBARU, HALUAN - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran menyoroti borosnya anggaran DPRD Riau, namun di sisi lain kinerjanya minim terlihat dari hanya lima peraturan daerah yang selesai pada tahun 2016 dan belum ada p.
  • Jumat, 02 Desember 2016 - 00:24:11 WIB

    Hasil Kerja Pansus Lahan DPRD Riau tak Ditanggapi

    PEKANBARU, Haluan — Komisi A DPRD Riau mengaku kecewa dan menyayangkan sikap aparat penegak hukum di Bumi Lancang Kuning. Hal itu terkait sikap aparat tersebut yang terkesan tidak menanggapi hasil kerja Panitia Khusus Monit.
  • Kamis, 01 Desember 2016 - 00:22:21 WIB

    Sikap Penegak Hukum Kecewakan DPRD

    PEKANBARU, HALUAN – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang terkesan tidak menanggapi hasil kerja Panitia Khusus Monitoring Lahan DPRD Riau terkait perusahaan yang .
  • Jumat, 18 November 2016 - 00:08:04 WIB

    Kasus Perjalanan Fiktif DPRD Melempem

    LINGGA, HALUAN — Ormas Gema Lingga mendesak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga mengusut tuntas kasus dugaan perjalanan fiktif di DPRD Lingga. Gema Lingga menilai kinerja aparat penegak hukum tersebut melem­pem..
  • Senin, 17 Oktober 2016 - 00:27:50 WIB

    DPRD: Izin Lima Perusahaan Sawit Harus Dicabut

    TEMBILAHAN, Haluan — Karena tak ada itikad baik dari pihak perusahaan per­kebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan masya­rakat, akhirnya DPRD dan Pemkab Inhil mengeluarkan rekomendasi pembekuan perizinan perusahaan ‘.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]