Pemkab Pasaman Optimis Dana Desa Dapat Digunakan


Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:24:08 WIB

 

Ia menyebutkan, pe­nge­sahan dua Perbup peng­gunaan dana desa tersebut paling lambat Senin depan sudah ditandatangan Pj Bu­pati. Meski Juklak dan Juk­nis belum keluar dari Ke­menterian PDT, namun pem­­bentukan Perbup akan mempedomani petunjuk dari Kemendagri dan Hasil Rakornas Kemen PDT. Da­na tersebut digunakan untuk mem­biayai pe­nye­leng­gara­an pemerintahan, pem­ba­ngu­nan berupa perbaikan infrastruktur desa, pem­berdayaan masyarakat se­per­ti kegiatan simpan pin­jam dan ekonimi kerak­ya­tan, serta kemasya­raka­tan.

Dalisman menyebutkan, pengesahan Perbup me­ngenai Juklak dan Juknis ini sempat terundur karena Pasaman dipimpin oleh Plh Bupati selama satu bulan lebih. “Memang ada pe­ngaruh dari ketidakadaan Pj Bupati. Salah satunya pe­ngesahan Perbup Juklak dan Juknis ini. Inipun telah diinstruksikan oleh Pj Bu­pati untuk segera menun­taskan Perbup penggunaan dana desa,” katanya.

Dana desa untuk tahap I Kabupaten Pasaman, lanjut Dalisman, telah ditransfer ke kas Nagari. Tahun ini, hanya 32 Nagari yang dapat dana desa tersebut, dengan total anggaran Rp11,6 mi­liar. Untuk pencairan dana desa, dilakukan secara ber­tahap yaitu tahap 1 se­banyak 40 persen sudah direa­lisa­sikan ke khas Nagari dan tahap 2 segera direa­lisa­sikan 40 persen dan tahap 3 sebanyak 20 persen.

“Kita optimis dana desa ini bisa dilaksanakan, kare­na dana tidak begitu besar. Tentu wali nagari diminta proaktif menyusun rencana penggunaan dana desa ter­sebut,” pinta Asisten Bidang Pemerintahan itu.

Pelaksanaan dana desa di tingkat Nagari, nanti akan dikelolah langsung oleh kelompok masyarakat (pok­mas). Wali Nagari, sekre­taris dan bendahara Nagari sudah mengikuti pendid­i­kan dan latihan pengelolaan dana desa. Sedangkan untuk pendamping dana desa, ma­sih dalam proses diklat. Pelaksana teknis dilakukan oleh Pokmas, pokmas ini segera akan dibentuk.

“Wali nagari jangan ta­kut menggunakan dana desa karena nantinya dana desa ini akan ada petunjuk, wali hanya menjalankan saja sesuai petunjuk-petunjuk yang ada. Untuk meng­hin­dari duplikasi kegiatan, satu kegiatan yang dibiayai oleh dua sumber pendanaan yang berbeda, maka perlu wali nagari menghindari ganda jabatan pokmas. Kepada Pendamping dana desa, ha­rus melakukan fungsi pen­dampingannya dengan mak­simal,” pungkasnya. (h/col)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 September 2020 - 13:26:51 WIB

    Studi Tiru, Inspektorat Padang Pariaman Dikunjungi Pemkab Bengkalis

    Studi Tiru, Inspektorat Padang Pariaman Dikunjungi Pemkab Bengkalis HARIANHALUAN.COM - Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara menerima kunjungan studi tiru dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seminggu sebelumnya, juga ada kunjungan dari Inspektorat Kabupaten Musi Raw.
  • Kamis, 10 September 2020 - 18:54:28 WIB

    Pemkab Pessel Serahkan Bantuan untuk Pasien Covid-19

    Pemkab Pessel Serahkan Bantuan untuk Pasien Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat menyerahkan bantuan berupa, makanan dan vitamin ke pasien positif Covid-19 yang menjalan.
  • Rabu, 09 September 2020 - 15:29:23 WIB

    Pemkab Dharmasraya Mulai Bagikan Dana BST Kabupaten

    Pemkab Dharmasraya Mulai Bagikan Dana BST Kabupaten HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mulai membagikan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari kas daerah itu, Rabu (9/9/2020). Pembagian ditunaikan langsung untuk dua tahap berturut-.
  • Jumat, 04 September 2020 - 11:01:46 WIB

    Pemkab Pessel Komitmen Perkuat Jaga Keasrian Kawasan Wisata Mandeh

    Pemkab Pessel Komitmen Perkuat Jaga Keasrian Kawasan Wisata Mandeh HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan berkomitmen kuat untuk menjaga keasrian dan kelestarian kawasan Wisata Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan. Upaya itu dilakukan karena kawasan tersebut merupaka.
  • Selasa, 01 September 2020 - 13:18:05 WIB

    Rekonstruksi Fasum, Pemkab Padang Pariaman Ajukan Proposal Ke BNPB Pusat Senilai Rp193 Miliar

    Rekonstruksi Fasum, Pemkab Padang Pariaman Ajukan Proposal Ke BNPB Pusat Senilai Rp193 Miliar HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajukan proposal permohonan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum atau sarana vital untuk daerah yang telah terdampak bencana. Permohonan itu akan diajukan ke .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]