Pemkab Pasaman Optimis Dana Desa Dapat Digunakan


Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:24:08 WIB

 

Ia menyebutkan, pe­nge­sahan dua Perbup peng­gunaan dana desa tersebut paling lambat Senin depan sudah ditandatangan Pj Bu­pati. Meski Juklak dan Juk­nis belum keluar dari Ke­menterian PDT, namun pem­­bentukan Perbup akan mempedomani petunjuk dari Kemendagri dan Hasil Rakornas Kemen PDT. Da­na tersebut digunakan untuk mem­biayai pe­nye­leng­gara­an pemerintahan, pem­ba­ngu­nan berupa perbaikan infrastruktur desa, pem­berdayaan masyarakat se­per­ti kegiatan simpan pin­jam dan ekonimi kerak­ya­tan, serta kemasya­raka­tan.

Dalisman menyebutkan, pengesahan Perbup me­ngenai Juklak dan Juknis ini sempat terundur karena Pasaman dipimpin oleh Plh Bupati selama satu bulan lebih. “Memang ada pe­ngaruh dari ketidakadaan Pj Bupati. Salah satunya pe­ngesahan Perbup Juklak dan Juknis ini. Inipun telah diinstruksikan oleh Pj Bu­pati untuk segera menun­taskan Perbup penggunaan dana desa,” katanya.

Dana desa untuk tahap I Kabupaten Pasaman, lanjut Dalisman, telah ditransfer ke kas Nagari. Tahun ini, hanya 32 Nagari yang dapat dana desa tersebut, dengan total anggaran Rp11,6 mi­liar. Untuk pencairan dana desa, dilakukan secara ber­tahap yaitu tahap 1 se­banyak 40 persen sudah direa­lisa­sikan ke khas Nagari dan tahap 2 segera direa­lisa­sikan 40 persen dan tahap 3 sebanyak 20 persen.

“Kita optimis dana desa ini bisa dilaksanakan, kare­na dana tidak begitu besar. Tentu wali nagari diminta proaktif menyusun rencana penggunaan dana desa ter­sebut,” pinta Asisten Bidang Pemerintahan itu.

Pelaksanaan dana desa di tingkat Nagari, nanti akan dikelolah langsung oleh kelompok masyarakat (pok­mas). Wali Nagari, sekre­taris dan bendahara Nagari sudah mengikuti pendid­i­kan dan latihan pengelolaan dana desa. Sedangkan untuk pendamping dana desa, ma­sih dalam proses diklat. Pelaksana teknis dilakukan oleh Pokmas, pokmas ini segera akan dibentuk.

“Wali nagari jangan ta­kut menggunakan dana desa karena nantinya dana desa ini akan ada petunjuk, wali hanya menjalankan saja sesuai petunjuk-petunjuk yang ada. Untuk meng­hin­dari duplikasi kegiatan, satu kegiatan yang dibiayai oleh dua sumber pendanaan yang berbeda, maka perlu wali nagari menghindari ganda jabatan pokmas. Kepada Pendamping dana desa, ha­rus melakukan fungsi pen­dampingannya dengan mak­simal,” pungkasnya. (h/col)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 25 Februari 2020 - 21:07:00 WIB

    Pemkab Pessel Berikan Kemudahan Bagi Investor yang Serius

    PAINAN,HARIANHALUAN.COM- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan kemudahan bagi investor melakukan penggu.
  • Selasa, 25 Februari 2020 - 18:54:06 WIB

    Cegah Anggaran Bocor, 41 Bendaharawan Pemkab Pasaman Diberi Pelatihan

    Cegah Anggaran Bocor, 41 Bendaharawan Pemkab Pasaman Diberi Pelatihan PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Cegah terjadinya kebocoran anggaran, Pemerintah Kabupaten Pasaman, terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalitas bendaharawan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)..
  • Selasa, 25 Februari 2020 - 18:08:51 WIB

    Pemkab Pessel Wacanakan Tenaga Kesehatan Honorer Berstatus Kontrak

    Pemkab Pessel Wacanakan Tenaga Kesehatan Honorer Berstatus Kontrak PAINAN, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berencana mengangkat status tenaga medis honorer yang bertugas pada masing-masing Puskesmas dan RSUD di daerah setempat menjadi pegawai kontrak..
  • Senin, 24 Februari 2020 - 16:21:57 WIB

    Pemkab Pessel Usulkan Tambahan 18 Ribu KK untuk PKH 2021

    Pemkab Pessel Usulkan Tambahan 18 Ribu KK  untuk PKH 2021 PAINAN,HARIANHALUAN.COM-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mengusulkan penambahan 18 ribu kepala keluarga asal daerah setempat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2021 mendatang..
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 19:52:25 WIB

    Menuju Kabupaten Layak Anak, Pemkab Pessel Bentuk PATBM

    Menuju Kabupaten Layak Anak, Pemkab Pessel Bentuk PATBM PAINAN, HARIANHALUAN.COM-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, membentuk gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya menjadikan daerah setempat kabupaten layak anak..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM