Penyertaan Modal untuk BUMD akan Ditambah


Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:26:16 WIB

Sekretaris Daerah Pro­vinsi (Sekdaprov) Sumbar, Ali Asmar mengatakan pe­nambahan modal harus dila­kukan untuk membantu pengembangan kinerja PT Perseroan yang dimiliki Sumbar.

“Jika kinerja mereka baik, kas daerah tentu ber­tambah pula. Selain juga bisa menampung banyak tenaga kerja,” ujarnya usai Rapat Paripura dengan DP­RD, Kamis (15/10).

Ia menegaskan ke­pu­tusan penambahan modal sudah dengan analisis dan pengkajian. Jika jadi, diu­payakan hal ini bisa tere­alisasi 2016 mendatang. Disebut Ali, Pemprov se­belumnya juga telah mem­pelajari keadaan PT Per­seroan atau BUMD yang dimiliki, dan mem­pertimbangkan perlu atau tidaknya modal ditambah.

Penambahan modal itu akan digunakan masing-masing BUMD untuk me­ningkatkan ekspansi, pe­ning­katan pelayanan dan sarana prasarana. Sehingga nantinya kinerja masig-ma­sing bisa meningkat.

Ali menjelaskan lagi, sampai sekarang, sebelum penambahan modal, pem­prov telah memberikan Rp372 miliar untuk 9 PT Perseroan yang ada. Yak­ninya, Bank Nagari (Rp­162,8 miliar), Grafika (Rp­9,4 miliar), Dinamika (Rp­5,5 miliar), ATS (Rp2,2 miliar), Pembangunan Sum­­bar (Rp275 juta), Ask­rida (Rp32 miliar), Balai­rung (Rp130 miliar), Jam­krida (Rp26 miliar) dan Andalas Rekasindo (Rp3 miliar).

Namun, perda lama, yakni Perda Nomor 13 Ta­hun 2011 Tentang Penyer­taan Modal hanya mengatur tentang Bank Nagari, Graf­ika, Dinamika dan ATS saja.

Untuk itu, kata dia, nanti perda baru akan meng­ako­modir aturan tentang modal untuk lima PT Perseroan yang lainnya, yakni PT Pembangunan Sumbar, Askrida, Balairung, Jam­krida dan Andalas Reka­sindo. Selain juga mengatur tentang jumlah tambahan modal yang akan dibe­ri­kan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengingatkan penetapan plafon anggaran tambahan modal untuk BU­MD memang harus dida­hului analisis investasi du­lu.

Hendra menegaskan Ran­perda pengganti yang ada nanti juga harus me­muat tentang kewajiban BUMD untuk menyetorkan deviden/keuntungan untuk kas daerah. Sehingga pen­dapatan asli daerah (PAD) Sumbar bisa terus me­ning­kat.

“Jika BUMD yang ada tak mampu memberikan deviden, baiknya tak perlu ditambah modalnya,” ujar Hendra.

Selain menyampaikan tentang rencana penam­ba­han modal untuk PT Perse­roan, pada paripurna hari itu pemprov juga mengajukan draft dua ranperda, yakni Ranperda tentang pendirian Jamkrida dan ranperda te­n­tang peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan.

Ranperda tentang Jam­krida ini merupakan ran­perda pengganti perda lama tentang BUMD tadi. Peru­bahan Perda ini dilakukan karena ada peraturan baru dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang gearing ratio dan nilai penjamin bagi usaha produktif. Yakni gea­ring ratio kredit non pro­duktif dari 4,29 kali men­jadi 30 kali dengan mak­simum penjaminan Rp107 miliar menjadi Rp750 mi­liar.

Sementara itu, Ran­per­da tentang peran serta ma­syarakat dalam per­lindu­ngan hutan juga dinilai perlu untuk melindungi lahan hijau.

“Kita ingin merangkul masyarakat untuk ikut aktif menjaga hutan. Dalam kese­harinnya masyarakatlah yang lebih dekat dengan hutan, sehingga potensi pe­lestarian hutan melalui me­re­ka tentu lebih besar,” pungkas Ali Asmar. (h/mg-len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]