Forkas Minta DPRD Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pilkada


Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:35:09 WIB

“Sekaitan dengan persoalan ini, kami meminta agar ada konsekuensi yang jelas atas kesalahan administrasi yang dilakukan KPU tersebut,” kata koordinator aksi dari Forkas Masyarakat Sumbar, Dafid.

Ditambahkannya, selain memproses dugaan pelanggaran administrasi terkait penamaan rekening, Forkas juga meminta isu-isu lain seperti adanya dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret salah satu nama pasangan nomor urut 2, yaitunya Nasrul Abit menjadi perhatian oleh DPRD. Lebih lanjut, katanya, jika pada pemanggilan nanti terbukti ada aturan yang dilanggar, DKPP diminta agar memproses dan menegakkan sanksi tegas.

“Intinya ini jangan dibiarkan saja, jika dibiarkan kekuatan undang-undang yang telah dikeluarkan negara tak akan berarti apa-apa. Dengan kata lain, undang-undang tidak berjalan sesuai fungsinya,” tutur Dafid.

Ia menyebut pelaksanaan amanah UU bukan saja diperintahkan pada pelaku dan penyelenggara pemilu, tapi juga pada pengelola pemerintah, dalam hal ini ia menyebut salah satunya adalah DPRD.

“Sebab itu, tak ada tawar menawar untuk persoalan ini, jika memang ada pelanggaran sanksi harus diambil. Jika pelanggaran yang dilakukan terbilang berat, kapan perlu pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang ditunda dulu,” tandasnya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, pihak terkait dalam hal ini KPU dan Bawalsu akan dipanggil untuk dimintai keterangan sekaitan dengan persoalan ini.

“Dalam rangka mengklarifikasi ini pihak terkait akan segera kami panggil. Sementara, jika masih ada informasi terkait ini yang ditemukan silakan  disampaikan. Sehingga bisa kami jadikan sebagai bahan tambahan untuk menindaklanjutinya,” kata Arkadius yang juga Koordinator Komisi I DPRD Sumbar tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Marlis menuturkan untuk mendukung kelancaran Pilkada 2015 Komisi I siap menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam proses Pilkada. Untuk selanjutnya, dibahas dengan instansi terkait. “Ini akan jadi masukan untuk kami dari Komisi I. Mudah-mudahan kami bisa mencarikan solusi yang terbaik. Sehingga Pilkada Sumbar bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya unsur cacat hukum,” pungkas Marlis. (h/mg-len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]