KPK Masih Dibutuhkan Selama Polisi dan Kejaksaan Lemah


Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:54:36 WIB

Dia mencontohkan di Hongkong.  KPK-nya ha­nya memiliki kewenangan pe­nyidikan, tapi tidak pe­nun­tutan karena penuntutan dilakukan oleh pengadilan (department of justice).

Menurut politisi PPP itu, yang perlu dilakukan terhadap KPK adalah perlu di­lakukan pengawasan ter­hadap kinerjanya, seperti da­lam hal penyadapan, pe­nyi­dikan dan penyelidikan.

Penyadapan  tidak bo­leh digunakan sem­ba­ra­ngan, khususnya terkait de­ngan masalah pribadi. Tidak boleh ada pengumuman seolah mengancam akan ada pejabat tinggi atau elit politik yang akan menjadi tersangka dalam waktu ter­tentu, dan mendadak men­jadikan seseorang sebagai tersangka menjelang ke­nai­kan jabatan.

“Penyadapan harus di­buat lebih rinci melalu UU tersendiri karena menurut ama­nat Mahkamah Kons­titusi (MK) harus dibuatkan UU sendiri, dan KPK harus mengangkat penyidik sen­diri yang independen. Ka­rena itu untuk revisi UU KPK yang sudah masuk Prlegnas 2015 ini agar tidak menimbulkan kecurigaan rakyat, maka harus ber­barengan dengan revisi KU­HAP, kepolisian, dan RUU Jabatan hakim agar DPR tidak terkesan ‘nafsu’ ba­nget  untuk ‘melemahkan’ KPK,” kata Arsul Sani.

Anggota Komisi III dari PKS Nasir Djamil menilai KPK seperti bunga mawar berduri. Sehingga penun­daan revisi ini karena kon­disi perekonomian Indo­nesia yang belum me­mung­kinkan.

Padahal menurutnya, me­nguatkan atau me­lemah­kan KPK itu sama ba­haya­nya kalau tidak di­ikuti de­ngan instru­men yang lain. “Karena itu harus seimbang dan sela­ma 13 tahun KPK ini me­mang perlu dikoreksi melalui revisi UU KPK agar on the track, sejalan dengan pene­ga­kan hukum yang lain,”  ka­tanya.

Dia mencontohkan soal penyadapan. Revisi itu di­harapkan agar KPK bekerja di atas UU. Pengawasan pun harus tetap ada, karena tak ada satu lembaga yang tanpa pengawasan.

“Itu sunnatullah. Khu­sus umur 12 tahun dan di bawah Rp 50 miliar, ini bisa di­bicarakan. Tapi, kan KPK meski harus men­angani ka­sus lebih dari Rp1 miliar, faktanya Rp40–Rp 100 juta disikat juga. Pen­cegahan KPK juga harus aktif, bukan pasif seperti membuat bro­sur, baleho, spanduk, se­mi­nar dan lain-lain,” katanya.

Pengamat politik dari UIN Syahid Jakarta, Pangi Swarni Chaniago melihat kinerja KPK belakangan ini terkesan sarat dengan ke­pentingan politik, dan sa­ling sandera, sehingga di­bu­tuhkan kekuasaan yang se­im­bang dan Indonesia ma­sih membutuhkan KPK.

“Jadi, msalahnya ke­percayaan, trust, dan di KPK tak boleh ada ke­pentingan politik. Sebab, ber­bahaya juga kalau ke­kuasaannya itu dikorupsi,” ujarnya. (h/sam)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Agustus 2020 - 11:11:23 WIB

    Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat Garuda, Ini Penjelasan PAN

    Putra Amien Rais Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat Garuda, Ini Penjelasan PAN HARIANHALUAN.COM - Insiden ribut antara pimpinan penegak hukum dengan politikus di pesawat maskapai Garuda ternyata melibatkan pimpinan KPK Nawawi Pomolango dengan Ahmad Mumtaz Rais. PAN memberi klarifikasi perihal ribut Mumt.
  • Sabtu, 25 Januari 2020 - 08:47:18 WIB

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka Harun Berdasarkan Bukti

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka  Harun Berdasarkan Bukti JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Harun Masiku sebagai korban,  ditepis pihak  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
  • Senin, 20 Januari 2020 - 10:55:27 WIB

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menampilkan potongan rekaman CCTV di kantor DPP PDIP ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan penggeledahan pada Kamis .
  • Selasa, 08 Oktober 2019 - 21:54:42 WIB

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sudah menjadi sikap resmi Fraksi PDIP di DPR akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). .
  • Jumat, 04 Oktober 2019 - 00:43:10 WIB

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan JAKARTA,HARIANHALUAN-Ali Mochtar Ngabalin menyatakan,  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  adalah sosok pemimpin yang tak bisa ditekan maupun dikendalikan..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]