YCMM Tolak Perkebunan Sawit di Mentawai


Jumat, 16 Oktober 2015 - 19:46:49 WIB

“Pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2007 ten­tang pengelolaan wilayah pe­sisir dan pulau-pulau ke­cil, mendefenisikan pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. De­ngan defenisi ini, Pulau Sipora yang memiliki luas 651,55, Pulau Pagai Utara yang memiliki luas 620,47 dan pulau Pagai Selatan yang memiliki luas 901,08, merupakan pulau-pulau kecil berdasarkan kategori pada pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2007,” tegas Roberta.

Demikian pula, pasal 23 UU Nomor 27 Tahun 2007 secara tegas telah mene­tapkan daftar kegiatan yang boleh dilakukan dalam pe­manfaatan pulau-pulau ke­cil dan perairan di seki­tarnya. Pemanfaatan ter­sebut adalah untuk konser­vasi, pendidikan dan pela­tihan, penelitian dan pe­ngem­bangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan/atau peternakan. “Dengan positif list ter­se­­but, maka kegiatan per­ke­­bu­nan kelapa sawit me­ru­­pa­kan negatif list atau kegia­tan yang sama sekali ti­dak dibolehkan dalam pe­man­­faatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” im­bih Rifai.

Selain menetapkan daf­tar kegiatan pemanfaatan yang dibolehkan sebagai­mana dimaksud pada pasal 23 kata Pinda, UU ini juga menyebutkan tentang pe­ren­canan pengelolaan wila­yah pesisisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 7, yang terdiri dari Rencana Strategis Wila­yah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K); Ren­cana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); Rencana Pe­ngelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). Pe­man­faatan seba­gai­mana di­mak­sud pada pasal 23, harus di­dasarkan dan ber­ke­sesuai­an dengan ke- 4 jenis dan level perencanaan tersebut.

“Karena tidak termasuk jenis kegiatan pemanfaatan yang dibolehkan ber­da­sar­kan pasal 23 serta belum ter­sedianya rencana penge­lolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Sela­tan berdasarkan pasal 5 dan pasal 7, maka rencana per­ke­bunan kelapa sawit PT. Rajawali Anugerah Sakti dan PT. Swastisiddhi Ama­gra bertentangan dengan UU Nomor 27 tahun 2007. Karena itu Bupati Kepu­lauan Mentawai ber­dasar­kan UU ini tidak perlu dan tidak dibenarkan mener­bitkan Izin Usaha Perke­bunan (IUP) kepada PT. Rajawali Anugerah Sakti dan PT. Swastisiddhi Ama­gra,” pungkas Roberta.

Sebelumnya, kedua pe­ru­sahaan itu minta melalui surat Nomor 002/RAS/VIII/2015 tanggal 14 Agus­tus 2015 perihal permo­honan penerbitan kembali Izin Usaha Perkebunan (IUP) Rajawali Anugerah Sakti dan surat Nomor 013/SSA/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal per­mo­honan penerbitan kem­bali Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Swastisiddhi Ama­­gra. (h/dn)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]