Cegah konflik, KPU Minta Parpol Tertib Administrasi


Jumat, 16 Oktober 2015 - 19:53:31 WIB

“Ada kasus di Sleman, anggota DPRD tidak diberikan surat rekomendasi dari partai asalnya, sehingga ketua DPRD tidak dapat membubuhkan tanda tangan SK pemberhentian,” terang Husni.

Permasalahan ini, kata Husni dapat memicu konflik dalam Pilkada mendatang. Selain di Sleman, ada beberapa bakal calon di daerah yang masih bermasalah terkait teknis administrasi ini. Sementara itu,  Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan menilai kedewasaan dalam berpolitik bangsa Indonesia saat ini semakin matang dari tahun ke tahun.

“Kami melihat kedewasaan berpolitik semakin hari semakin matang, tahun ini telah naik hingga 9.23 persen dari tahun lalu. Saya berharap capaian berpolitik kita semakin baik dalam pilkada serentak nanti,” kata Luhut. Lebih lanjut, terkait masih maraknya kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah dalam pilkada, menurutnya pemerintah akan mencoba semaksimal mungkin untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan agar pilkada serentak pertama dalam sejarah Indonesia berjalan sukses.

“Kita terus terang ingin pilkada serentak ini sukses, ini tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Kita akan cegah terjadinya kecurangan dan saya berharap kepala daerah yang terpilih membawa kesejahteraan bagi daerahnya,” tandasnya. (h/mdk)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 10 Juni 2019 - 22:43:56 WIB

    Jelang Sidang MK, Wiranto Cegah Massa ke Jakarta

    Jelang Sidang MK, Wiranto Cegah Massa ke Jakarta JAKARTA, HARIANHALUAN.COM--Pencegahan aliran massa ke Jakarta   menjelang gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), segera dilakukan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto..
  • Ahad, 30 Agustus 2015 - 19:02:08 WIB

    DPR Dukung Rekomendasi MUI Cegah Pertumbuhan LGBT

    JAKARTA, HALUAN — Mus­yawarah Nasional (Mu­nas) IX Majelis Ulama In­donesia (MUI) yang digelar beberapa waktu lalu, meng­hasilkan sejumlah reko­mendasi. Salah satunya yaitu terkait desakan terhadap .

  • Selasa, 07 April 2015 - 19:40:32 WIB

    KPPU Harus Kuat Cegah Praktik Kartel

    JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi VI DPR Refrizal menilai pembentukan UU No 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha terburu-buru sehingga masih memberi peluang terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Padahal.

  • Selasa, 10 Maret 2015 - 19:33:34 WIB

    Cegah Korupsi, BNP2TKI Gandeng KPK dan BPK

    JAKARTA, HALUAN — Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sadar, lembaga yang dipimpinnya memiliki sejumlah titik yang berpotensi terjadinya korupsi. Tidak ingin kecolongan, Nusron pun mengandeng sejumlah lembaga dan kementerian un.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM