Reshuffle Kabinet Jilid II Segera Diumumkan?


Ahad, 18 Oktober 2015 - 19:37:43 WIB

“Bila melihat faktor yang me­nyebabkan keti­dakpuasan publik, keli­hatannya Jokowi akan me­ngambil langkah Reshuffle jilid II. Ada beberapa men­teri terkait yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap serta BBM,” kata Juru bicara KedaiKopi, Hendri Satrio, dalam diskusi ‘Setahun Jo­kowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?’ di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Ja­karta Pusat, Minggu (18/10/2015).

“Terkait dengan re­shuff­le, walaupun itu adalah hak preogratif presiden patut diistilahkan bahwa ke­ingi­nan masyarakat adalah pre­si­den melakukan perom­bakan kabinet,” ujar Pakar ko­munikasi politik Uni­ver­sitas Paramadina itu.

Hendri menjelaskan, berbagai persoalan yang berkembang dewasa ini dapat dilihat secara kasat mata. Seperti permasalahan kabut asap, harga sembako yang mahal, masalah hu­kum, dan juga kasus tewas­nya aktivis anti-tambang Salim Kancil.

“Saya rasa presiden akan melakukan  perombakan kabinet jilid II. Apalagi ada kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan par­pol pendukung dari segi korupsi,” sebutnya.

Selain itu, Hendri me­nilai bergabungnya Par­tai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan juga menjadi indikasi akan terjadinya reshuffle jilid II. Hendri memprediksi PAN akan men­dapatkan jatah dua kur­si kabinet kerja.

“Dari tipikal PAN, dari kapasitasnya dan ka­pa­bili­tasnya pengalaman waktu zaman SBY, nam­paknya PAN mengincar kursi (Men­teri) bidang ekonomi dan sosial. Saya rasa sih akan ke sana, industri atau kehu­tanan mungkin. Yang di so­sial mungkin, pariwisata atau komunikasi,” pung­kasnya.

Di tengah menguatnya isu perombakan kabinet, Fraksi PDIP DPR me­ng­instruksikan anggotanya untuk standby di Jakarta.

Larangan itu dike­luar­kan lewat surat F-PDIP bernomor 179/F-PDIP/DPR-RI/X/2015 yang terbit tanggal 9 Oktober 2015. Surat itu menginstruksikan seluruh anggota F-PDIP untuk standby di Jakarta pada 19-30 Oktober 2015.

Anggota F-PDIP Hen­drawan Supratikno mem­benarkan soal surat itu. Namun Hendrawan menye­but surat itu terkait dengan masa reses DPR yang akan dimulai setelah 30 Oktober 2015.

“Itu terkait dengan masa reses dan isu-isu strategis soal kerakyatan,” ujar Hen­drawan saat dikonfirmasi soal surat tersebut, Minggu (18/10/2015).

Saat ditanya apakah ins­truksi itu terkait dengan reshuffle, Hendrawan tak berani berspekulasi. Namun dia menjawab diplomatis soal akan adanya per­kem­bangan terbaru.

“Untuk mencermati per­­kembangan terbaru,” ujarnya saat ditanya apakah surat itu terkait isu reshuffle yang kian menguat.

Sementara itu, Partai pro-pemerintahan, Hanura, rela-rela saja bila PAN ma­suk memperkuat kabinet tak peduli entah siapa yang kursi menterinya kena geser PAN nantinya.

“Kalau beliau (Presiden Jokowi) mau (PAN masuk kabinet), bagaimanapun terserah beliau. Hanura selalu mendukung,” kata Ketua Fraksi Hanura di DPR, Nurdin Tampubolon.

Malahan, bila PAN ma­suk, Hanura memandang dukungan dari Parlemen Pusat di Senayan kepada Jokowi bisa lebih kokoh. Program-program pe­me­rintah yang bergulir di Par­lemen bisa lebih mudah berbuah persetujuan.

“Ini bakal menjadi salah satu kekuatan dukungan, memperkuat di Senayan, memeperjuangkan program pro-rakyat agar tidak ter­halang,” ujar Nurdin.

PAN disebutnya me­mi­li­ki banyak kader po­tensial untuk mengisi pos strategis di level eksekutif. Apalagi, Ketua Umum PAN juga ketua MPR, lembaga tinggi negara yang berpusat di Senayan.

“Apabila Ketua MPR bersinergi dengan pe­me­rintah, ini akan menjadi kekuatan dukungan bagi Presiden Jokowi,” ujarnya.

Selama setahun pe­me­rintahan Jokowi, sektor ekonomi dipandang Nurdin telah mendatangkan pen­dapatan negara. Namun ini masih perlu ditingkatkan lagi.

“Sehingga neraca per­dagangan tidak defisit, me­lainkan harus surplus. Kita perlu memperkuat ekspor,” tandas Nurdin.

Ketua Umum PAN Zul­kifli Hasan menyatakan, memang kadernya banyak yang mampu memperkuat pemerintahan.

“Kader partai banyak yang mampu. Namun itu (reshuffle) terserah Pre­siden,” kata Zulkifli kepada detikcom, Sabtu (17/10).

Soal pembicaraan re­shuffle yang kabarnya bakal menyediakan kursi pe­me­rintahan untuk PAN, Zul­kifli akan menghormati apapun keputusan Jokowi nantinya. “Itu hak pre­rogatif Pre­siden, kapan mau re­shuffle itu hak Presiden,” ujar Zul­kifli.

Sejauh reshuffle di­tu­jukan demi kepentingan negara, maka tentu PAN akan mendukung. Partai berlambang matahari ini si­ap menempatkan ka­der­nya ke pemerintahan. “Mau di­minta kadernya, kita siap de­mi kepentingan bangsa yang lebih baik,” ujar Zul­kifli.

Soal setahun pe­me­rin­tahan Jokowi, sektor eko­nomi dipandang Zulkifli sudah mengalami per­bai­kan. Namun dia berharap ekonomi perlu terus di­perbaiki lagi. “Apalagi pe­merintah su­dah me­nge­luar­kan paket kebijakan I, II, III. Mudah-mudahan paling tidak bisa menjaga per­tumbuhan eko­no­mi ki­ta,” kata Zulkifli. (dtc)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 22 Juni 2015 - 18:48:44 WIB

    Isu Reshuffle Kabinet Menguat

    JAKARTA, HALUAN — Isu reshuffle kabinet makin menguat. Isu santer di kala­ngan elite Koalisi Indonesia Hebat, sejumlah parpol anggota Koalisi Merah Pu­tih (KMP) bakal mendapat jatah menteri.

  • Jumat, 22 Mei 2015 - 18:46:26 WIB

    PKS: Reshuffle Kabinet Bukan Solusi

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri yang dinilai berkinerja buruk. Desakan reshuffle juga datang dari p.

  • Rabu, 06 Mei 2015 - 19:12:12 WIB

    Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja

    JAKARTA, HALUAN — Se­jumlah pihak mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk tidak serta merta mengganti kabinetnya atas dasar desakan politik,  tetapi lebih karena kinerja.

    “Re.

  • Jumat, 24 April 2015 - 20:26:36 WIB

    Jokowi Disarankan Reshuffle Kabinet

    TINGKAT KEPUASAN PUBLIK RENDAH

    JAKARTA, HALUAN — Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, sep.


  • KANTOR PUSAT:
    Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
    Email: [email protected]