Setahun Jokowi-JK, Rakyat Tak Puas


Ahad, 18 Oktober 2015 - 19:48:05 WIB

Juru Bicara Kedai KOPI Hendri Satrio mengatakan,  ketidakpuasan masyarakat di bidang ekonomi seba­nyak 71,9 persen. Sedang­kan di bidang politik dan hukum, tingkat persentase ketidakpuasan masyarakat cukup tinggi di angka 50 persen.

Sebanyak 54,7 persen res­ponden yang tersebar di seluruh Indonesia mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan. Ada tiga faktor yang membuat publik tidak puas. Pertama, harga bahan pokok yang tinggi seba­nyak 35,5 persen, kedua pele­mahan nilai tukar rupiah 23,7 persen, dan lambannya penanga­nan kabut asap 11,8 persen. “Selain ketiga faktor tersebut, ketidakpuasan publik juga dilatar belakangi kenaikan harga bahan bakar minyak dan lapangan pe­ker­jaan yang sulit,” kata Hendri dalam diskusi bertema “Setahun Jokowi-JK, Sudah Sampai Ma­na” di Jakarta, Minggu (18/10).

Publik menurut Hendri juga tidak puas pada kinerja menteri yang kurang baik dan biaya kese­hatan yang belum terjangkau.

Adapun jumlah responden dalam survei ini sebanyak 384 responden di seluruh Indonesia, yaitu 52 persen di Pulau Jawa dan 48 persen di luar Pulau Jawa. Metode survei sampel acak siste­matis, dengan tingkat margin error kurang lebih 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sedangkan  politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo meni­lai setahun kiprah Jokowi-JK belum menyentuh masyarakat, tapi baru bisa menyenangkan parpol pendukung. “Jokowi-JK masih terjebak janji yang belum bisa diwujudkan. Tapi paling tidak Jokowi baru bisa senangkan pendukungnya dan relawannya dengan berbagai kursi empuk mulai menteri, komisaris, direksi dan sebagainya,” ucap Bambang Soesatyo.

Bambang menyebut dalam perjalanan setahun Jokowi-JK tantangan terbesar justru diha­dapi justru dari dalam inner circle Jokowi sendiri. Baik di antara parpol pendukung mau­pun da­lam konteks pemerin­tahan di antara para menteri Kabinet Kerja. “Agak aneh yang seharusnya KMP jadi penye­imbang, namun KMP mem­beri­kan jalan lapang mendukung semua program Jo­ko­wi dalam pembahasan APBN dan sebagai­nya. Justru tantangan itu dari partai pendukung Joko­wi,” kritik Bendum Golkar hasil Munas Bali itu.

Bambang menilai jika dibaca secara rinci misal di bidang ekonomi, setahun Jokowi-JK masih jauh dari nawacita. Saat itu pendukung Jokowi di awal peme­rintahan sangat euforia dengan janji rupiah akan menguat dan dolar akan turun. Tapi faktanya terbaik, meski saat ini sedikit membaik. “Jadi kalau dikaitkan dengan nawacita, memang kalau dilihat satu persatu masih jauh dari harapan,” ucap anggota komisi III DPR itu.

Kepala Setara Institute, Hen­dardi dalam siaran persnya, Minggu (18/10) mengatakan, selama satu tahun menjadi Pre­siden, Jokowi belum menunjuk­kan kepemimpinannya yang ber­kualitas pada bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Jokowi masih terbatas sema­ta menjadi pemimpin pemba­ngunan bidang infrastruktur. Bukan pembangunan Indonesia seutuhnya,” kata Hendardi.

Pada bidang pemberantasan korupsi, menurut Hendardi, Jokowi tidak menjalankan kepe­mimpinan efektif yang mendu­kung pemberantasan korupsi.

“Hanya terbatas menjadi pe­ma­dam kebakaran atas kega­duhan yang sebenarnya dicipta­kan oleh para menteri, pejabat di bawah koordinasinya. Pada pe­mimpin yang pasif dalam hal antikorupsi, sulit mengharapkan terobosan baru signifikan,” ka­ta Hendardi.

Menurut Hendardi, selain kriminalisasi pimpinan KPK, revisi UU KPK, di bawah Jokowi juga kepala daerah/kementerian/LK semakin dimanjakan dengan pro­teksi antikriminalisasi yang cende­rung potensial disalah­gunakan.

“Pada bidang hukum, Jokowi gagal mengelola Prolegnas untuk memproduksi berbagai UU yang secara nyata dibutuhkan oleh rakyat,” kata Hendardi.

Dijelaskan, publik juga be­lum memperoleh keyakinan atas kinerja penegak hukum dan inte­gritas pejabat di bidang hukum.

“Kemenhuk HAM, belum efektif menjadi pejabat publik dan lebih merepresentasikan diri sebagai wakil partai dan menjadi pelindung kepentingan politik partai,” kata Hendardi.

Lanjut Hendardi, pada bi­dang HAM, prestasi Jokowi hanya menerbitkan Perpres No. 75/2005 Tentang RANHAM 2015-2019, dengan materi mua­tan yang mirip program kerja lembaga kajian bukan sebagai rencana pemerintah. “Kualitas Ranham sangat buruk dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Sisanya, menurut dia, Jokowi melalui para pembantunya hanya bikin gaduh dengan ide rekon­siliasi tanpa pengungkapan ke­benaran. “Gagasan menyesatkan ini sampai sekarang terus ber­gulir. Satu tahun ini juga pelang­garan HAM terjadi, Tolikara, Aceh Singkil, Lumajang, pem­biaran pengungsi Syiah dan Ahmadiyah, kriminalisasi kebe­basan ber­pendapat, berekspresi, dan lain­nya,” kata Hendardi.

Atas nama pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang juga terbatas memenuhi aspirasi sektor industri besar bukan eko­nomi rakyat, Jokowi dinilai mengabaikan segi-segi funda­mental pada bidang kebebasan sipil, pembaruan hukum, pema­juan pemberantasan korupsi, dan penuntasan pelanggaran HAM.

Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla genap 1 tahun  juga akan disambut mahasiswa. Bukan kado yang akan didapat Presiden jokowi, namun serangkaian aksi besar-besaran dari mahasiswa. Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula.

Menurut Beni saat ini para mahasiswa sudah memper­siap­kan aksi untuk 20 Oktober nanti. “Saya nggak akan menjelaskan secara gamblang, sejauh ini su­dah mahasiswa daerah, sudah melakukan persiapan untuk tang­gal 20, Ini ril,” ujarnya di PP Muhamadiyah.

Tidak hanya itu. Pada tanggal 20 nanti juga akan diramaikan oleh para buruh dan PKL dalam aksi satu tahun Jokowi. “Kita akan merangkul buruh, dan PKL, mo­hon untuk membackup.” katanya.

Sebelumnya,  mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kader HMI Menggugat melakukan un­juk rasa menyambut satu tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di depan Gedung Sate.

Dalam aksinya mereka me­nun­tut dibatalkannya seluruh proyek infrastruktur yang ber­dampak buruk terhadap aspek ekologis maupun lingkungan.

Mereka juga menuntut peme­rintah agar melakukan mora­torium atas proyek reklamasi pantai di seluruh Indonesia, batalkan kereta cepat Bandung-Jakarta, dan perkuat fundamental ekonomi nasional serta hentikan pinjaman utang kepada berbagai lembaga internasional.

Tuntutan lainnya adalah pe­me­rintah harus mengubah postur balanja modal APBN agar tidak hanya fokus pada sektor infra­struktur melainkan pula sektor riil, perkuat peran negara dalam perlindungan Hak Asasi Manu­sia (HAM), tuntut ganti rugi sebesar mungkin dari perusahaan pelaku pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta percepat dan maksimalkan rea­lisasi anggaran pemerintah.

Sedangkan  Kelompok rela­wan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, Projo, masih optimis peme­rintahan saat ini mampu meme­nuhi harapan publik. Se­jumlah program yang telah ber­jalan diya­kini akan segera me­nampakkan hasil.  “Kami sangat optimis, Nawa Cita makin nyata, harapan makin kelihatan,” kata Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, di Cikini, Jakarta, Sabtu.

Budi mengungkapkan, pres­tasi paling nyata Jokowi-JK satu tahun ini adalah saat berhasil meredam dampak krisis eko­nomi global. Keberhasilan itu membuat pelaksanaan program lain menjadi relatif lancar. Kalau­pun ada kekurangan, kata Budi, hal itu terletak pada buruknya konsolidasi politik di awal peme­rintahan.

Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo berpendapat,  kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan diukur dalam waktu jangka pendek. Pemba­ngunan yang dilakukan bersifat jangka panjang. “Kita ingin me­lihatnya lebih holistik,” kata Eko saat diskusi bertajuk Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sam­pai Mana yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (18/10/2015).

Eko mengatakan, sebelum pemerintah saat ini bekerja, produk domestik bruto (PDB) yang ada terkonsentrasi pada konsumsi. Sementara ruang fis­kal dianggap tidak mampu men­dukung jalannya pembangunan secara optimal.

Di sisi lain, banyak investasi yang ditanamkan justru mang­krak. “Jadi ini ada suatu cut off terhadap proses yang mang­krak untuk kemudian dilanjut­kan. Dari situ yang dilihat, yang diinginkan pemerintah, yaitu membangun visi yang berkelan­jutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerin­tah kini tengan berupaya untuk menyelesaikan program pemba­ngunan yang ada. Selama ini, konsentrasi pembangunan itu hanya berpusat di Pulau Jawa.

“Masyarakat di Papua atau di wilayah perbatasan hampir tidak tersentuh. Padahal jalan merupa­kan aspek paling penting dalam konektivitas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, harga satu sak semen di Sorong, Papua sebe­sar Rp 90 ribu, namun menjadi lebih dari Rp 1 juta jika sudah mencapai kawasan pegunungan  pulau itu. (h/dn/met/bbc/kcm)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]