Akses Pelayanan Terhadap Masyarakat Perlu Diperbaiki


Senin, 19 Oktober 2015 - 19:18:28 WIB

Menyikapi kondisi saat ini, pemimpin mendatang ha­rus mampu mem­prioritaskan perbaikan ak­ses pelayanan terhadap mas­yarakat. Sebab, secara geografis Limapuluh Kota cukup luas dan menjadikan sebagian masyarakat ter­utama yang berada di wi­layah pinggiran seperti di Jorong Tanjung Jajaran Kapur IX, berada jauh dari ibu kota kabupaten dan lokasi kantor pelayanan.

Diharapkan kedepan pelayanan masyarakat itu berada di kantor camat dalam bentuk pelayanan ad­minstrasi terpadu keca­matan (Paten). Sehingga masyarakat tidak kesulitan dan tidak harus mengha­biskan ongkos yang besar lagi untuk mendapatkan pelayanan seperti mengurus administrasi kepen­dudu­kan,”  tuturnya.

Begitu juga pada aspek pertanian, Asyirwan ber­harap pemimpin mendatang bisa meningkatkan basis agribisnis yang diletakan pemerintah saat ini, menjadi berbasis agroindustri dan agrowisata. Diperlukan ni­lai tambah setiap produk, artinya daerah ini tak lagi menjual barang mentah, perlu diolah terlebih dahulu supaya ada nilai tambahnya.

Buktinya, Kabupaten Limapuluh Kota, yang nota­bene sebagai penghasil ko­moditi gambir terbesar di dunia, hanya bisa menjual komoditi eksport tersebut, paling mahal sekitar Rp25 ribu/kg. Sedangkan harga katecinnya saja yang di­perdagangkan di Kota Si­nga­pura mencapai Rp1 juta/miligram.

Selain itu Wabup juga mengingatkan pasangan Ke­pala Daerah mendatang juga lebih meningkatkan kegia­tan non fisik, seperti pem­bangunan mental dan moral generasi. Sebab, dewasa ini tak jarang kejadian yang memprihatinkan, melibat­kan generasi muda seperti perkelahian anak Sekolah Dasar (SD) yang menyebab­kan korban meninggal du­nia. “Hal itu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Asyirwan.

Dalam rangkaian apel gabungan itu, Bupati Alis Marajo juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah hasil penyelenggaraan urusan bersama pemberdayaan usa­ha pembudidaya ikan untuk akses pembiayaan di Kabupaten Limapuluh Kota, tahun 2015 bagi se­jum­lah anggota kelompok perikanan. Sementara Wakil Bupati Asyirwan menye­rahkan SK kenaikan pang­kat PNS periode Oktober 2015.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota, Refilza yang dihubungi terpisah mengatakan, dengan dila­kukannya pencatatan aset pembudidaya ikan melalui sertifikasi hak atas tanah tersebut, pembudidaya ikan sebagai pemilik dapat men­jadikannya sebagai agunan kredit buat menambah per­modalan usaha. “Dengan sertifikasi atas tanah itu, realisasi kredit bagi pem­budidaya ikan diharapkan terus bergerak positif,” ulas­nya. (h/zkf)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]