Polres Pasbar Didesak Bayarkan Ganti Rugi


Senin, 19 Oktober 2015 - 19:22:39 WIB

“Kedatangan kami ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat adalah un­tuk meminta kepada Kom­nas HAM, bahwa Iwan Mul­­yadi sampai sekarang belum men­dapatkan ke­adilan HAM,” kata Ketua PBHI Sumbar, Wengky Pur­wanto.

Wengky mengatakan, beberapa waktu yang lalu, ketika putusan perdata be­lum dilaksanakan, pihak kepolisian di Pasaman Barat malah melakukan pelang­garan HAM yang baru.

“Pihak kepolisian Pasa­man Barat mendatangi ru­mah korban membawa sem­bako untuk membujuk agar keluarga korban berdamai dan akan memberikan Iwan uang sebesar Rp500 ribu setiap bulannya jika Iwan mau berdamai,” ujarnya.

Sementara itu, keluarga korban tidak memperma­salahkan niat baik pihak Polres Pasaman Barat da­tang untuk memberi ban­tuan sembako kepada mere­ka. Namun mereka merasa niat baik mereka datang ke kediaman korban adalah untuk mengajak damai, agar uang Rp300 juta tersebut tidak dibayarkan.

“Hampir setiap saat jaja­ran dari Polsek Kinali da­tang ke rumah saya. Mereka pernah memberi Iwan HP, beras, mie dan telur. Namun setiap datang ke rumah, mereka mengajak untuk samai. Jika mau berdamai, mereka berjanji akan mem­berikan uang dan mem­buatkan warung. Kami juga diminta untuk tidak ragu soal janji pemberian uang setiap bulan, karena SK-nya langsung dari Kapolres,” ujar orang tua Iwan, Nazar Salegar menjelaskan kepada Komnas HAM.

Nazar menambahkan, mereka tidak memper­ma­salah­kan niat mulia dari pihak kepolisian Pasaman Barat membantu Iwan. Na­mun jika itu sebagai upaya polisi agar keluarga tidak lagi meminta haknya kepada kepolisian, ia tidak bisa menerima.

Korban sendiri, Iwan Mulyadi menjelaskan, DP­RD Sumbar pernah menda­tanginya untuk melihat kon­disi Iwan, dimana ia menga­takan lembaga legislatif itu akan menyediakan pengo­ba­tan buatnya.

“DPRD Sum­bar pernah ke rumah saya sebulan sebe­lum puasa tahun ini. Mere­ka meminta agar pihak Pus­kes­mas menanggung biaya perawatan saya. Tapi itu hanya sekali saja. Setelah itu tidak ada lagi,” terang Iwan.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Sulta­nul Arifin mengatakan, pi­hak­nya sudah menemui Komnas HAM RI di Jakar­ta terkait kasus Iwan Mulya­di ini. Sultanul mence­rita­kan bahwa permasalahan Iwan ini merupakan pelang­garan HAM, dimana putu­san Pengadilan Negeri Pasa­man Barat mewajibkan pi­hak Kepolisian Pasaman Barat untuk membayar gan­ti rugi kepada Iwan Mulyadi sebesar Rp300 juta.

“Sesuai dengan ke­pu­tusan Menteri Keuangan Nomor 80 tahun 2015 ten­tang Pelaksanaa Putusan Hukum, seharusnya pihak Kepolisian sudah melak­sanakan putusan pengadilan tersebut, karena keputusan tersebut sudah inkracht,” ujarnya. Sultanul mengakui, saat ini pihaknya sedang mengu­payakan agar Pihak Kepoli­sian yang berada di Pasa­man Barat, terutama dari Polsek Kinali agar segera membayarkan kewa­ji­ban­nya kepada keluarga kor­ban. (h/mg-adl)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]