Pengawasan Dinilai Masih Lemah


Senin, 19 Oktober 2015 - 19:34:46 WIB

Menurut Muzli, peraturan yang sudah dibuat masih sekedar aturan dan belum dijalankan. Sekaitan ini pemkab maupun pemko belum bisa membenahi daerah-daerah potensi tambang dari praktek ilegal, akibatnya terlihat seperti pembiayaran.

“Harusnya tidak ada pembiayaran dari kepala daerah. Hal ini yang membuat banyak dugaan kemungkinan adanya kongkalingkong dilingkungan pejabat atau pemangku keksuasaan. Jika itu terjadi, tentu ada sebuah sistim yang dibangun rapi,” tandasnya.

Ia menambahkan, satu windu terakhir, peran pemerintah daerah ia nilai sangat kurang dalam hal menegakan aturan soal tambang liar. Bisa dilihat, meskipun pentaaan tambang sudah diatur dalam undang-undang, namun masih saja terjadi banyak tambang ilegal.  “Kalau ego otonomi yang di­munculkan, tidak mau tahu dengan kebijakan provinsi, lalu siapa lagi yang mau menjalankan kebijakan yang dilahirkan,” sesalnya.

Namun begitu, jelas dia, segala kebijakan yang berakibat buruk dikembalikan lagi kepada hati nurani sang kepala daerah. “Kalau dia tak ingin melihat anak cucunya, lima atau sepuluh tahun ke depan tidak menderita, maka kebijakan yang harus dilakukan mesti pro rakyat. Namun aplikasi dilapangan, kejadian itu terus berjalan, kerusakan terus ditimbulkan,” ungkap Muzli M Nur.

Muzni juga menyarankan, agar tidak semrawut, aktifitas tambang mesti diatur, yang memang layak diberi izin, ya dikasih izin, begitupun yang tidak. Dalam hal ini, dirinya meminta, Pemerintahan kabupaten/kota yang mempunyai wilayah tambang, agar tidak sembarangan memberi izin. Semua dampak mesti dikaji dan segala syarat yang sudah dilengkapi.

“Sekarang yang susahnya itu, kebijakan kabu­paten/kota ini tergantung selera mereka. Jangan mudah melahirkan perda tapi sulit meng­aplika­sikannya. Perda itu tanggung jawab pemerintah dan dijalankan oleh SKPD terkait,” tuturnya.

Muzli juga menilai, sosialiasi penerapan perda soal pengaturan daerah tambang harus optimal. Angggaran untuk mendukung hal itu juga penting. Kemudian dalam mensosialisasikan setiap aturan yang ada, aparat terkait atau kepolisian dan satuan pengaman mesti digandeng.

“Hari ini, koordinasi itu yang tidak ada, sehingga aturan tidak jalan. Kita lihat contoh pada perda  sampah di Kota Padang, sudah lama ditetapkan, tapi disepanjang Pantai Padang masih banyak yang membuang sampah sembarangan, hal-hal semacam ini juga terjadi dalam pengaturan tambang liar,” pungkasnya. (h/mg-len).

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]