Jaksa Agung: Biasa-biasa Saja


Senin, 19 Oktober 2015 - 19:36:40 WIB

"Saya kan pembantu presiden, wakil presiden. Biasa-biasa saja kan," ujarnya, Senin kemarin.

Prasetyo mengaku, pembicaraan yang dibahas bersama presiden seputar tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung. "Sesuai tupoksi kan. Tidak ada masalah," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tersebut.

Prasetyo juga membantah adanya pembicaraan mengenai posisinya sebagai eks politisi NasDem dengan kasus yang menjerat eks Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara kasus tersebut dengan institusi yang kini dipimpinnya, Kejaksaan Agung.

"Memang itu ada masalah di NasDem. Jangan dikaitkan de­ngan kita. Tidak ada urusan," tegasnya.  Prasetyo menyebut, isu-isu yang banyak berhembus merupakan upaya para koruptor untuk menjatuhkan penegakan hukum. Sehingga hal itu me­nurutnya sangat konyol.

"Saya melihat ini upaya ko­ruptor untuk fight back. Kita lihat sekarang kejaksaan kan tidak tidur-tiduran saja. Kita bekerja dan akhirnya banyak yang asal tembak seperti itu. Itu kan ko­nyol," sebut Prasetyo.

Keterangan senada juga di­lontarkan Tim Komunikasi Pre­siden, Ari Dwipayana. Dikatakan, dalam pertemuan itu Presiden meminta Jaksa Agung untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum.

Karena pembangunan eko­nomi tak akan terwujud apa­bila penegakkan hukum tidak tegas. Ari juga membantah perte­muan itu terkait dengan kasus yang kini melibatkan eks Sekjen NasDem Patrice Rio Capella.

"Secara umum saja yang dibi­carakan dengan beliau tadi. Lebih banyak pada penegakkan hu­kum," ujar Ari.

Mau Diambil

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal menduga, ada sejumlah pihak yang kini tengah mengincar posisi Jaksa Agung yang kini diemban HM Prasetyo. Hal itu setelah nama Prasetyo kerap dikait-kaitkan dengan kasus yang menimpa Patrice Rio Capella.

"Saya tahu kok ujungnya ini. Mereka mau mengambil posisi Jaksa Agung," ujarnya.

Menurutnya, adalah sebuah langkah yang salah jika pihak-pihak yang menginginkan posisi itu justru menyerang NasDem. "Ambil saja posisi itu bila mau. Tapi minta ke Presiden (Joko Widodo), jangan ke NasDem-nya dong. Kan Presiden yang tunjuk," ujarnya.

Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana sebelumnya menganggap, Jaksa Agungbisa saja terseret dalam kasus Patrice. Pasalnya, baik Patrice maupun Prasetyo merupakan mantan petinggi Partai Nasdem.

"Secara teoretis bukan tidak mungkin menyeret Jaksa Agung, tapi tentu harus berdasarkan fakta yang valid," ujarnya.

Ganjar mengatakan, Gu­bernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, ingin Prasetyo meng­hentikan penanganan kasus ko­rupsi dana bantuan sosial yang ditangani Kejaksaan. Dengan de­mi­kian, Gatot dan Evy me­lakukan pendekatan melalui Patrice untuk mengamankan perkara tersebut.  (bbs/dtc/kom/ral/sis)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 10:51:39 WIB

    Surya Paloh Rangkul PKS, Pengamat: NasDem Kecawa ke Jokowi Soal Jaksa Agung 

    Surya Paloh Rangkul PKS, Pengamat: NasDem Kecawa ke Jokowi Soal Jaksa Agung  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, langkah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang menemui petinggi PKS disinyalir karena Nasdem kecewa ke Presiden Jok.
  • Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:16:11 WIB

    Jelang Pilkada, Jaksa Pelototi Dana Bansos

    JAKARTA, HALUAN — Ke­jak­saan Agung mulai mening­katkan pengawasan terhadap APBD di daerah yang sedang menggelar pilkada. Tujuannya agar APBD tidak diseleweng­kan, terutama demi memenang­kan calon incumbent..
  • Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:14:34 WIB

    Jaksa Agung Penuhi Panggilan Pansus Pelindo II

    JAKARTA, HALUAN —Ja­k­sa Agung M. Prasetyo ke­m­bali memenuhi pang­gilan Panitia khusus (Pansus) Pelindo II, Kamis (29/10/2015). Pada panggilannya kali ini, ia mengaku akan men­jelas­kan pandangan.

  • Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:54:36 WIB

    KPK Masih Dibutuhkan Selama Polisi dan Kejaksaan Lemah

    JAKARTA, HALUAN —  Ang­­gota Komisi III DPR RI Arsul Sani tidak setuju Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibatasi umurnya 12 tahun karena lembaga itu masih dibutuhkan selama kepolisian dan kejaksaa.

  • Rabu, 16 September 2015 - 19:27:44 WIB

    Bareskrim Siap Serahkan BW ke Kejaksaan

    KUASA HUKUM SUDAH TERIMA SURAT

    JAKARTA, HALUAN — Pe­­nyidik Bareskrim Polri dikabarkan akan segera me­nyerahkan Wakil Ketua no­n­­­aktif Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]