Realisasi PMA dan PMDN Meningkat


Selasa, 20 Oktober 2015 - 20:06:27 WIB
Reporter : Tim Redaksi

Dilanjutkannya, pada laporan bulan Juni hingga Agustus 2015 kemarin, BK­PM mencatat PMA masih diangka 20,4 juta USD. Sementara PMDN diangka Rp961 miliar.

“Kita terus memberikan kemudahan-kemudahan k­epada investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumbar. Baik itu dari segi peningkatan pelayanan dan mempermudah perizinan. Untuk mengirim izin prin­sip kalau surat-suratnya leng­kap 3 jam siap,” ungkapnya.

Saat ini kata Masrul, ada peruzahaan dari Korea yang akan melakukan investasi dalam bidang pengolahan limbah sawit untuk di­ja­dikan energi listrik  dengan daya hingga 3 MW. “Mereka akan menawarkan mesin yang dapat merubah limbah menjadi energi listrik. Be­saran investasinya 6 juta USD,” tuturnya.

Selain itu pada bidang pengelolaan panas bumi ujar Masrul, PT. Hytai Energy mengajukan izin dukungan untuk melakukan survey panas bumi di Bukit Killi, Gu­nung Talang. Se­be­lum­nya PT. Hytai Energy juga telah melakukan in­vestasi yang cukup besar pada bi­dang yang sama.

“Selain Hytai, kita juga punya PT. Supreme yang saat ini tengah melakukan ek­s­plorasi panas bumi di Solok Selatan. Dari in­for­masi te­rakhir sudah men­capai 80 MW. Hanya saja belum bisa disalurkan ka­rena belum ada transmisi,” ujar Masrul.

Izin Prinsip 116 Perusahaan Dicabut

BKPMD PPT kembali mencabut 28 izin prinsip perusahaan yang tidak lagi produktif. Dimana sebe­lum­nya 88 izin prinsip yang dominan Penanaman Mo­dal Asing (PMA) juga telah dicabut.

Masrul Zein me­nyebut­kan, pencabutanizin peru­sahaan ini dikarenakan pe­rusahaan yang bersangkutan tidak lagi produktif salama batas waktu yang telah di­tentukan.

Dari 116 izin prinsip yang dicabut ini sebanyak 86 perusahaan merupakan perusahaan asing dan dua lainnya merupakan perusa­haan dalam negeri. Ini meru­pakan hasil pendataan peru­sahaan yang berinvestasi dari tahun 2007 – 2012.

”Untuk pencabutan pe­nanaman modal asing itu langsung dari pusat se­men­tara untuk dalam negeri baru kewenangan kita di provinsi. Jadi, dari 88 izin prinsip yang dicabut ini, 86 izin ini yang membatalkan langsung dari pusat,” im­buhnya.

Dilanjutkan, izin prinsip perusahaan yang dicabut ini umum­nya bergerak di bi­dang perindus­trian dan per­da­gangan besar. “Spesifik bi­dang usahanya umumnya per­tambangan dan bidang per­tanian,” ujarnya. (h/mg-isr)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 08 Oktober 2015 - 19:56:12 WIB

    Paket Ekonomi Harus Segera Direalisasikan

    PADANG, HALUAN — Pe­merintah menerbitkan pa­ket-paket kebijakan eko­nomi yang diharapkan dapat menggenjot perekonomian Indonesia di tengah kele­suan ekonomi global.  Na­mun, kebijakan ini dinilai t.

  • Senin, 07 September 2015 - 19:03:19 WIB

    Pabrik Es Agam Realisasikan PAD Rp317 Juta

    AGAM, HALUAN — Dinas Kelautan dan Peri­kanan (DKP) Kabupaten Agam mencatatkan realisasi PAD dari pabrik es di Tiku Keca­matan Tanjung Mutiara, sebesar Rp­317.­925.600 dari Januari sampai Agustus 2015.

    Kepala .

  • Rabu, 10 Juni 2015 - 18:33:50 WIB

    Realisasi Investasi di Padang Baru Rp16 Miliar

    PADANG, HALUAN— Sebagai daerah yang rawan akan bencana sangat sulit bagi Badan Penanaman Modal Daerah Kota Padang untuk mempromosikan peluang investasi di Kota Padang kepada publik. Namun, target investa.

  • Jumat, 09 Januari 2015 - 20:02:00 WIB

    Realisasi Pajak 92,2 Persen

    TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK 94,3 PERSEN

    PADANG, HALUAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi telah mencapai realisasi penerimaan pajak selama tahun .

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM