PNS Bisa Dapat Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma


Selasa, 20 Oktober 2015 - 20:15:53 WIB

Perihal jenis penyelesai­an perkara yang dapat dibe­ri­kan nantinya, terdiri dari bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Litigasi berupa perkara tata usaha negara, perdata, pidana dan badan badan peradilan lainnya. Sedangkan bantuan non-litigasi berupa pengaduan hukum, konsultasi hukum dan upaya konsolidasi atau mediasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Usaha dan Bansos Sekretariat DP Korpri Sum­bar, Yudi Edmund, ikut men­je­laskan tata cara yang da­pat ditempuh pemohon ban­tuan hukum. Dalam pa­pa­ran­nya, Yudi dijelaskan enam ketentuan yang mesti dilakukan.

Pertama, klien harus me­ngajukan permohonan ke­pa­da LKBH Korpri. Ke­dua, setiap penanganan per­kara didasarkan surat kuasa yang ditandatangani klien. Ketiga, dalam surat kuasa terdapat advokat yang berli­sensi dan advokat subtitusi (pengganti). Keempat, advo­kat subtitusi adalah PNS yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat PKPA.

Kelima terang Yudi, advokat subtitusi bertugas mendampingi advokat li­sen­si saaat mem­beri pen­dam­pi­ngan di luar dan da­­lam persi­da­ngan. Dan ke­enam, advokat sub­­­titusi ber­ke­wa­jiban untuk meng­­­gantikan ad­­­­vo­kat lisensi yang ber­ha­la­ngan.

“Ke depan, ka­mi akan upa­yakan agar pro­gram Kor­pri da­pat masuk da­lam RPJM serta program tahu­nan provinsi. Sejauh ini sumber pembiayaan LKBH Korpri baru berasal dari dana hibah, iuran anggota, partisipasi klien dan sum­bangan pihak lain yang tentunya tidak mengikat,” ucap Yudi yang merupakan PNS sarjana hukum yang telah bersertifikat PKPA sehingga dapat menjadi advokat subtitusi apabila dibutuhkan itu.

Gelaran sosialisasi juga menampilkan pemaparan dari beberapa narasumber lain seperti Azmeyda Mak­mur dari Biro Hukum Sek­da Sumbar yang mene­rang­kan model bantuan hukum berdasarkan Permendagri No. 12 tahun 2014. Selain itu, juga dipaparkan upaya bantuan secara litigasi dan non-litigasi oleh Jon Lizar.

Sementara Ketua DP Korpri Sumbar, Amran SE, MM ketika membuka sosia­lisasi pentingnya LKBH Korpri bagi PNS menga­takan, salah satu dasar di­ben­tuknya LKBH Korpri Sumbar sejak tahun 2011 lalu, adalah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak PNS (anggota Korpri), khususnya terkait layanan konsultasi dan bantuan hukum.

“Anggaran kita ada dan me­mang kita punya banyak uang untuk itu. Uangnya, ya ten­­tu dari hasil iuran yang kita pungut dari se­lu­ruh anggota Korpri. Untuk itu, jangan sung­­­­kan-sung­kan me­man­faat­­kan jasa LKBH. Ka­rena program ini ada­lah dari ki­ta, untuk ki­ta,” kata Am­ran.

Selain akan mengu­kuh­kan lembaga konsultan psi­ko­logi untuk melayani kon­sultasi seluruh anggota, ke depan sebut Amran, Korpri Sumbar juga berencana akan menambahkan pro­gram bimbingan konseling (BK), yang nantinya akan melibatkan tenaga kon­sultan atas kerjasama de­ngan pihak PERADI. Keha­diran lembaga konsultan psikologi dan BK itu sebut Eko, akan diprioritaskan pada penyelesaian konflik di lingkungan internal pribadi anggota.

“Selain penyelesaian kon­­flik internal, layanan ini juga akan membantu ang­gota dalam mengatasi masa­lah yang dihadapi di tengah-tengah keluarga, maupun tekanan-tekanan diling­ku­ngan tempat kerja. Dengan adanya program ini, diha­rapkan akan dapat mening­katkan semangat kerja PNS demi capaian kinerja yang maksimal,” tandas Amran. (h/mg-isq)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 25 Agustus 2020 - 06:29:35 WIB

    BKPSDM Padang Siapkan Ruang Khusus Bagi Peserta SKB CPNS yang Terpapar Covid-19

    BKPSDM Padang Siapkan Ruang Khusus Bagi Peserta SKB CPNS yang Terpapar Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang menyediakan ruangan khusus bagi peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang positif terpap.
  • Kamis, 02 April 2020 - 21:52:12 WIB

    PNS Pemko Padang Diingatkan Harus Bisa Jaga Rahasia

    PNS Pemko Padang Diingatkan Harus Bisa Jaga Rahasia PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemko Padang resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya untuk diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang..
  • Rabu, 12 Februari 2020 - 20:27:02 WIB

    Tahun 2019, SHU Koperasi PNS Pemko Padang Capai Rp1,8 Miliar

    Tahun 2019, SHU Koperasi PNS Pemko Padang Capai Rp1,8 Miliar PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019. Ketua KPN Pemko Padang Asnel mengatakan, agenda utama dalam RAT tersebut adalah meminta d.
  • Kamis, 15 Agustus 2019 - 16:29:13 WIB

    Wacana PNS Bisa Bekerja di Rumah, Mahyeldi: Belum Bisa Diterapkan di Padang

    Wacana PNS Bisa Bekerja di Rumah, Mahyeldi: Belum Bisa Diterapkan di Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM - Meski menganggap bagus wacana dari Kemenpan-RB untuk membuat PNS tertentu dapat bekerja lebih fleksibel atau dapat bekerja dari rumah, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa wacana .
  • Selasa, 05 Februari 2019 - 21:27:32 WIB

    540 Orang CPNS Kota Padang Terima SK 

    540 Orang CPNS Kota Padang Terima SK  PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sebanyak 540 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Padang menerima SK pengangkatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang. SK CPN.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]