Presiden Setuju Terbitkan Perppu Kebiri


Rabu, 21 Oktober 2015 - 19:18:35 WIB

Persetujuan Presiden disampaikan saat me­mim­pin rapat terbatas “Pen­cegahan dan Penang­­gu­la­ngan Kekerasan terhadap Anak” di kantor Presiden bersama KPAI dan para menteri di bawah ko­or­dinasi Menko PMK, Selasa (20/10/2015).

Asrorun menjelaskan ada empat faktor yang men­jadi pemicu terjadinya tin­dak kekerasan terhadap anak yang disampaikan KP­AI dari hasil pengaduan dan telaah yang dilakukannya. Keempat faktor itu adalah pertama, rentannya ke­tah­anan keluarga yang ditandai dengan naiknya angka per­ceraian dan disharmoni ya­ng berujung pada pe­nel­antaran dann kekerasan.

Kedua, mudahnya akses terhadap materi pornografi, baik online maupun offline, termasuk. pada media pe­rmainan anak di pusat per­belanjaan. Ketiga, maraknya tayangan kekerasan di me­dia TV, film, dan juga games permainan anak yang me­nyebabkan anak me­ng­i­mitasi tindak ke­kerasan. Dan keempat, me­kanisme hukum yang tidak men­jerakan sehingga pelaku cenderung mengulangi dan tidak jera.

Dalam rapat itu, Jaksa Agung HM Prasetyo me­ngusulkan pemberatan hu­kuman dengan pelaksanaan kebiri. Usul tersebut juga direspon baik oleh Pre­siden, dan didukung oleh Menteri Sosial.

PBNU Dukung Hu­ku­man Kebiri

Pengurus Besar Nah­dlatul Ulama (PBNU) me­n­­­dukung rencana pe­me­rin­tah mem­be­r­la­ku­kan hu­kuman kebiri bagi pelaku paedofil. PBNU menilai harus ada hukuman berat bagi pelaku kejahatan sek­sual terhadap anak. “Harus ada hukuman. Prinsipnya, un­dang-undang harus bisa memberikan efek jera terhadap pelakunya,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Rabu (21/10/2015).

Menurut Helmy, baik secara hukum pidana mau­pun hukum agama, pelaku ke­ja­hatan seksual terhadap anak perlu mendapat hu­kuman berat. Tujuannya, agar setiap orang menyadari bahwa paedofil merupakan ke­ja­hatan luar biasa yang pel­akunya terancam dengan hukuman yang berat.

Selain itu, ia juga me­nyarankan agar pelaku pae­dofil diberikan sanksi sosial. Menurut dia, pelaku harus diberikan stigma negatif di masyarakat.

“Biar orang di seke­li­li­ng­nya tahu dan bisa me­waspadai pelaku pae­dofil,” kata Helmy.

Pelaku kekerasan sek­sual terhadap anak akan mendapat tambahan huku­man yang berat. Selain an­caman hukuman penjara, pelaku kekerasan seksual itu juga akan disuntik se­bagai proses kebiri.

Pemerintah kini tengah menyusun draf peraturan pemerintah pengganti un­dang-undang untuk me­re­alisasikan aturan itu. Jaksa Agung HM Prasetyo se­be­lumnya mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak telah menimbulkan efek yang luar biasa dalam diri si anak. Karena itu, hukuman berat harus diberikan ke­pada para pelakunya.

Prasetyo berharap, hu­kuman itu akan membuat paedofil jera dan berpikir 1.000 kali jika ingin me­nyakiti anak-anak. Aturan pemberlakuan hukuman kebiri itu juga mendapat dukungan dari Komisi Per­lin­dung­an Anak Indonesia (KPAI). (h/inl/kcm)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Agustus 2020 - 11:05:03 WIB

    Fahri Hamzah Sebut Andre Rosiade bisa jadi Wakil Presiden

    Fahri Hamzah Sebut Andre Rosiade bisa jadi Wakil Presiden HARIANHALUAN.COM --  Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut, dirinya punya latar belakang yang sama dengan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade. Hal itu diungkapnya dalam .
  • Sabtu, 25 Juli 2020 - 10:08:31 WIB

    PKS-Partai Demokrat Batal Berkoalisi Lawan Putra Presiden RI

    PKS-Partai Demokrat Batal Berkoalisi Lawan Putra Presiden RI HARIANHALUAN.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengurungkan niatnya berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pilkada Solo 2020..
  • Kamis, 23 Juli 2020 - 20:30:38 WIB

    Sosok Ini Jadi Penasihat Anak Presiden RI

    Sosok Ini Jadi Penasihat Anak Presiden RI HARIANHALUAN.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta menunjuk Achmad Purnomo menjadi penasehat Tim Pemenangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Surakarta 2020..
  • Ahad, 07 Juni 2020 - 23:07:30 WIB

    Tak Ingin Capres Cuma Dua, PAN Ingin Presidential Threshold Dihapus

    Tak Ingin Capres Cuma Dua, PAN Ingin Presidential Threshold Dihapus HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menolak ambang batas pencalonan presiden tetap 20 persen kursi di parlemen. Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden membatasi jumlah pasangan calon pre.
  • Selasa, 25 Februari 2020 - 22:33:07 WIB

    Temui Staf Khusus Presiden, Eka Wahyu Dorong Usulan Pembangunan di Sawahlunto

    Temui Staf Khusus Presiden, Eka Wahyu Dorong Usulan Pembangunan di Sawahlunto SAWAHLUNTO,HARIANHALUAN.COM - Keterikatan secara partai, dimanfaatkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto Eka Wahyu yang juga kader terbaik Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menyamb.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]