Alihkan Subsidi Listrik untuk Kegiatan Sosial


Rabu, 21 Oktober 2015 - 19:29:04 WIB

“Listrik adalah kebutuhan primer. Mau tidak mau masyarakat akan tetap membelinya. Jadi, buat apa disubsidi,” terangnya dalam FGD tersebut.

Dilanjutkan David, PT PLN seharusnya mengalih­kan 66 triliun dana subsidi ini kepada kegiatan lain yang nantinya juga menyentuh masyarakat. “Ada baiknya dana ini diarahkan untuk kegiatan sosial, kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ungkapnya.

Ditambahkan Sonialis dari Rakyat Sumbar, kalau subsidi ini dikurangi PLN harus menjamin tidak akan adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik nantinya. Subsidi yang dikurangi tentu harus mengikuti mekanisme yang ada.

“Kalau ini dikurangi otomatis uang pemerintah ke PLN akan berkurang. Jadi, jangan ada kenaikan tarif nantinya,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Padang Ekspres Sukri Umar menuturkan, pemberian subsidi saat ini terkesan adanya indikasi pembiaran. Ada rumah-rumah yang seharusnya tidak mendapat subsidi namun hingga saat ini masih menikmati listrik bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin.

”Apakah kita akan berbohong-bohong, ataukah akan berjujur-jujur tentang subsidi ini. Karena realitas di lapangan masih banyak yang tidak seharusnya dapat subsidi malah menikmati dan sebaliknya,” ujarnya.

Hal berbeda justru diungkapkan Jefri Mulyadi  dari Padang TV. Ia menyebutkan, perlu adanya perubahan mental dari masyarakat terkait kategori penerima subsidi dan tidak dapat subsidi. Mengingat, kecen­derungan di masyarakat, ada juga si miskin yang boros dan si kaya malah lebih hemat.

”Jadi, ke depan PLN tidak sepenuhnya memukul rata pemberian subsidi ini. Akan tetapi juga membe­rikan reward untuk pelanggan yang berhasil hemat dalam pemakaian listrik,” paparnya.

Owner Pro News Radio Aim Zein menyampaikan, pemberian subsidi bertujuan untuk mengurangi masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan miskin. Hanya saja hingga saat ini apakah ini sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan PLN.

“Di lapangan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak selayaknya mendapat subsidi namun tetap memakai listrik subsidi. Jadi, PLN harus kembali mendata semua ini,” pungkasnya.

Setali tiga dengan Aim Zein, Sawir Pribadi dari Harian Singgalang menyebutkan, perlu adanya kejelasan kriteria penerima listrik bersubsidi ini ke depan. Karena selama ini dilihat belum ada kriteria dari PLN sendiri terkait rumah tangga miskin penerima listrik bersubsidi ini.

”Kita masih ingat program listrik masuk desa. Semua orang di desa itu menikmati program ini, apakah dia kaya atau miskin. Jadi, tidak jelas kriteria penerima listrik bersubsidi ini, padahal masih banyak warga yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sementara itu Rafles dari RRI Padang menam­bahkan, bagaimana kalau penentuan listrik bersubsidi ini tidak berdasarkan pengguna 450 VA dan 900 VA. Akan tetapi benar-benar berdasarkan rumah tangga miskin. “Yang jadi pertanyaan kita di sini apakah subsidi ini benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya. Swari Arfan dari Posmetro Padang mengung­kapkan, apakah dengan subsisi atau tidak bersubsidi listrik akan tetap menjadi beban masyarakat. Dibutuh­kan kajian dan perlu pengkajian tentang pemberian subsidi ini.

”Jadi, kita berharap subsidi ini dikaji  lagi, ada baiknya dana ini bisa diarahkan kepada yang lebih bermanfaat,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Jendral Ketena­galistrikan Kementerian ESDM Satya Zulfanitra mengatakan, ke depan PLN harus memilah mana yang berhak menerima subsidi dan mana yang tidak. Selain itu PLN yang masih merujuk kepada data TNP2K harus kembali menyisir masyarakat penerima listrik bersubsidi.

“Tahun 2016 PLN kita minta untuk kembali menyisir penerima subsidi. PLN bisa menggunakan data TNP2K terkait masyarakat miskin,” terangnya.

General Manager PT PLN Sumbar Supryadi mengatakan, akan membawa usulan ini ke PLN pusat terkait dengan penghapusan subsidi untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. “Dari 1,7 juta penerima subsidi, 967.397 itu pelanggan yang ada di Sumbar. Untuk pemakaian pun rata-rata Sumbar jauh di atas nasional,” terangnya. (h/mg-isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 07 Juni 2020 - 12:09:48 WIB

    Jembatan Linggar Jati Tabing Direhab, Jalan Dialihkan Jadi Satu Arah

    Jembatan Linggar Jati Tabing Direhab, Jalan Dialihkan Jadi Satu Arah HARIANHALUAN.COM -- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Kota Padang, melalui Satuan kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I Sumatra Barat (Sumbar), bakal melaksanakan pekerjaan infrastruktur penggantian jemb.
  • Sabtu, 28 Maret 2020 - 20:21:59 WIB

    Cegah Corona, Pelayanan Adminduk di Kota Padang Dialihkan ke Kecamatan

    Cegah Corona, Pelayanan Adminduk di Kota Padang Dialihkan ke Kecamatan PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dampak merebaknya virus Corona atau Covid-19 di Kota Padang, layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mulai tiadakan hingga 5 April mendatang. Untuk sementara masyarakat dapat .
  • Kamis, 29 Desember 2016 - 00:30:09 WIB
    SIDANG OBAT TANPA IZIN EDAR

    Status Terdakwa Dialihkan Jadi Tahanan Rutan

    PADANG, HALUAN — Se­telah menjalani status sebagai tahanan kota, Zamrozi, ter­dakwa dalam temuan obat tra­disional tanpa izin edar oleh Balai Besar Penelitian Obat dan Makanan (BB POM) Sumatra Barat, dialih status oleh H.
  • Jumat, 23 September 2016 - 03:21:27 WIB

    Rp1,8 Triliun Aset Daerah Dialihkan ke Provinsi

    PADANG, HALUAN — Se­kitar Rp1,8 triliun aset pe­merintah daerah kabupaten/ kota, akan berpindah dan selanjutnya dikelola oleh Pemprov Sumbar. Un­tuk pe­nyerahan personil, penda­naan, prasarana dan do­ku­men (P3D), ak.
  • Selasa, 08 Desember 2015 - 03:23:46 WIB
    Untuk Modal Bank Nagari

    Dana Rajawali Akan Dialihkan

    PADANG, HALUAN — Sekitar Rp65 miliar dana hibah PT Ra­jawali yang masih mengendap di reke­ning Pemprov, akan diarahkan untuk penambah modal PT Bank Nagari..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]