KPU: Kita Belum Verifikasi dan Klarifikasi


Jumat, 23 Oktober 2015 - 19:23:41 WIB

Atos Pratama dalam ruangan Ketua KPU Pasa­man itu, meminta ke pihak KPU untuk tidak mempu­blikasikan dan memper­banyak SK yang diserahkan­nya itu. Bahkan, Atos Prata­ma meminta pihak KPU untuk tidak memberikan SK itu kepada pihak Pan­waslu Kabupaten Pasaman dalam bentuk foto copy dan bentuk apapun. “Rekan-rekan wartawan, saya minta ke KPU bahwa SK saya ini tidak diperbanyak dan tidak dipublikasikan dulu. Harap kita maklumi bersama ya,” ujar Atos Pratama.

Ketika dikonfirmasi ke Atos Pratama melalui sam­bu­ngan teleponnya oleh media ini, yang bersang­kutan belum sempat menja­wabnya per pukul 17.52 WIB, Jumat (23/10).

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua KPU Jajang Fadli, Komisioner Panwaslu En­dar­wita, Komisioner KPU Aprina Herawati, Asla­miyah dan jajaran KPU. Sementara, dari pihak Atos Pratama, hadir LO Paslon Yusuf Lu­bis- Atos Pratama, yaitu Syarifuddin bersama tim suk­ses dan pen­dukung­nya.

Sementara KPU Pasa­man, disampaikan Aslami­yah, menyebutkan, kegiatan memasukkan perlengkapan persyaratan pencalonan, terkait SK pemberhentian cawabup nomor urut 2, akan dilakukan verifikasi ad­ministrasi. Apakah sesuai dengan PKPU nomor 12 tahun 2015 junto Surat Ketua KPU nomor 706 yang ditandatangani oleh Husni Kamil Manik.

”Kalau tidak ada hala­ngan, kemungkinan dalam minggu ini akan diveri­fikasi dengan seluruh Ko­mi­sioner KPU Pasaman. Kita belum bisa mem­be­berkan lebih jauh karena belum diverifikasi fak­tual,” kata Lala.

PPID KPU Aprina He­ra­­wati, menyebutkan, PPID KPU Pasaman ber­hak untuk mempublikasi atau tidak mempubli­kasi­kan. Kami memang akan mempublikasikan tetapi menunggu tahapannya. Ka­mi akan melakukan verifi­kasi dan klarifikasi admi­nis­trasi serta faktual baru bisa dijadikan konsumsi publik,” pungkasnya.

Ketua KPU Pasaman Jajang Fadli menyebutkan, pihak KPU Pasaman be­lum bisa menyimpulkan do­ku­men apa yang diserahkan oleh Cawabup Atos Pratama.

Sementara itu, untuk saat ini Panwaslu Kabupaten Pa­saman sudah mencatat 20 kasus pelanggaran, baik te­muan Panwaslu maupun la­poran pelanggaran dari tim pasangan calon dan LSM.

Ketua Panwaslu Pasa­man Rini Juwita, menyebut­kan, kasus tersebut ada yang pelanggaran administrasi dan ada yang dugaan tindak pida­na Pilkada. “Semua kasus yang masuk ke Panwaslu sudah ditindaklanjuti dan sudah dianggap selesai. Un­tuk tindak pidana Pilkada, hasil rapat koordinasi Pan­waslu, Kejaksaan dan Kepo­lisian, menyimpulkan bah­wa tidak dipenuhinya tinda­kan pidana Pilkada, baik kasus dugaan pencemaran nama baik maupun dugaan pe­malsuan dokumen dan ija­zah,” jelas Rini Juwita.

Terkait penyerahan ke­lengkapan persyaratan Atos Pratama, yang tidak dibe­rikan kepada pihak Pan­waslu Pasaman, Ketua Pan­waslu Kabupaten Pasaman Rini Juwita menyebutkan, pihak Panwaslu yang datang ke KPU, Endarwita, tidak dikasih foto copy SK ter­sebut. Rini menyebutkan, selama ini persyaratan pen­calonan paslon Bupati dan Wakil Bupati, tidak pernah dirahasiakan dari Panwaslu.

Rini pun mengaku he­ran dan mengaku tidak tahu apa alasan pihak paslon dan KPU untuk menyem­bunyi­kan SK tersebut. “Kami akan rundingkan dulu apa tindakan yang akan diambil selanjutnya. Ia pun baru akan membahas sikap pas­lon yang tidak mengizinkan dokumen SK Pem­ber­hen­tian dari kesatuan itu bisa jadi temuan Panwaslu,” katanya.

KPU menjawab bahwa kapasitas Panwaslu hanya sebagai mengawasi berita acara penyerahan keleng­kapan.  (h/col).

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 28 Mei 2015 - 19:14:24 WIB

    KPU: Belum Ada Calon Independen

    AGAM,HALUAN — Pasangan calon independen yang berminat ikut serta dalam pemilihan Bupati Agam 2015-2020 pada Desember 2015 mendatang, harus mendapat dukungan minimal oleh 38.929 jiwa atau 7,5 persen dari jumlah pendud.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]